MELAWI, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat strategi pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan membangun kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat didorong memiliki kemampuan deteksi dini serta respons awal, sehingga penanganan tidak semata-mata bergantung pada kekuatan personel dari kabupaten, TNI dan Polri.
Penguatan pertahanan Karhutla berbasis masyarakat tersebut ditegaskan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, saat melakukan kunjungan kerja bersama Tim Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Mabes TNI dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ke Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kesiapsiagaan di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi potensi Karhutla di tengah musim kemarau.
Turut hadir Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arif, Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono, sejumlah kepala perangkat daerah, Kepala KPH, pimpinan Bank Kalbar, Direktur Perumdam Tirta Melawi, para camat, unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat serta jajaran terkait lainnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, sejak Januari hingga 31 Agustus 2026 tercatat sedikitnya 30 kejadian Karhutla dengan total luas lahan terdampak sekitar 1.683,358 hektare.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat potensi kebakaran masih dapat terjadi dan meluas apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Di Kecamatan Ella Hilir, Camat Ella Hilir Miles, S.P., melaporkan Karhutla telah berdampak terhadap tujuh desa. Desa Nanga Nyuruh menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak, dengan perkiraan sekitar 40 persen wilayah desa terkena dampak kebakaran.
Sejumlah titik api, kata dia, dapat segera ditangani melalui keterlibatan aparatur pemerintah, masyarakat, perusahaan dan unsur terkait lainnya. Kecamatan Ella Hilir juga telah menyiapkan posko Karhutla di Kantor Camat sebagai pusat koordinasi dan penerimaan informasi mengenai kejadian kebakaran.
Bupati Dadi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan penanganan Karhutla harus dibangun dari wilayah yang paling dekat dengan sumber persoalan.
“Dalam kondisi seperti sekarang, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak sendiri, tetapi harus bergerak bersama-sama menangani Karhutla ini,” tegas Bupati Dadi.
Karena itu, ia meminta para camat dan kepala desa mempercepat pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai salah satu ujung tombak pencegahan dan respons awal Karhutla.
Khusus Kecamatan Ella Hilir yang memiliki 19 desa, baru satu desa yang telah memiliki MPA. Artinya, masih terdapat 18 desa yang perlu segera membentuk kelompok tersebut.
Menurut Bupati, MPA memiliki posisi strategis karena masyarakat berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Kelompok tersebut diharapkan mampu membantu melakukan pemantauan, mendeteksi kemunculan titik api, menyampaikan informasi secara cepat dan melakukan penanganan awal sesuai kemampuan serta ketentuan yang berlaku.
“Penguatan penanganan di tingkat desa menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya kebakaran baru sekaligus mempercepat respons ketika kebakaran terjadi,” ujar Dadi.
Selain memperkuat kelembagaan masyarakat, Bupati meminta warga menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar selama kondisi kemarau.
Menurutnya, imbauan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan masyarakat yang menjalankan aktivitas berladang. Namun, dalam kondisi rawan kebakaran, penggunaan api memiliki risiko lebih besar sehingga perlu dihentikan untuk mencegah api lepas kendali.
Pemerintah Kabupaten Melawi juga mulai mengarahkan perhatian pada kesiapan sarana dan prasarana pemadaman. Mulai tahun anggaran 2027, pemerintah desa diminta menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterbatasan peralatan, medan yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber air menjadi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penanganan Karhutla. Karena itu, kesiapan di tingkat desa dinilai dapat menjadi lapisan pertahanan awal sebelum dukungan yang lebih besar tiba di lokasi.
“Walaupun personel yang turun banyak, tanpa didukung peralatan yang memadai, penanganannya tidak akan efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Bupati.
Perkuat Posko dan Respons Lapangan
Penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan di Kecamatan Menukung. Camat Menukung Bujang, S.Sos., melaporkan Satgas Karhutla Kecamatan Menukung telah terbentuk. Posko penanganan Karhutla ditempatkan di Polsek Menukung Kota untuk mendukung koordinasi dan mempercepat penerimaan informasi dari masyarakat.
Keberadaan posko diharapkan memudahkan proses pelaporan ketika ditemukan titik api sekaligus mempercepat pengerahan personel ke lokasi.
Ketua Tim Sosialisasi Satgas Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Luqman Arif mengajak seluruh pihak mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi kondisi Karhutla.
“Kita tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh, tetapi bagaimana kita bersama-sama menangani kondisi yang sudah terjadi,” ujarnya.
Luqman menekankan bahwa apabila kondisi di lapangan belum memungkinkan dilakukan pemadaman secara maksimal karena keterbatasan tertentu, prioritas berikutnya adalah memastikan tidak muncul titik kebakaran baru.
“Kalau tidak bisa memadamkan, minimal tidak menambah. Harapan kita semakin ada, semakin berkurang, jangan semakin bertambah,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga yang melakukan aktivitas perladangan. Penggunaan api harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak meninggalkan sisa api yang berpotensi menjadi sumber kebakaran.
Sementara itu, Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi, S.I.K., meminta masyarakat menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar selama musim kemarau.
“Kita stop dulu kegiatan yang berhubungan dengan membuka lahan dengan cara membakar. Stop aktivitas-aktivitas lain yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan maupun membuang puntung rokok di kawasan yang mudah terbakar. Kepala desa dan tokoh masyarakat diminta aktif menyampaikan imbauan tersebut kepada warga.
“Yuk kita sama-sama, yuk kita bareng-bareng. Satu pemikiran, satu tujuan. Kita tanggulangi Karhutla,” pungkasnya.
Dukungan Personel dan Helikopter
Dandim 1205/Sintang Letkol Arm Anggit Wijaksono menambahkan, penanganan Karhutla di Kabupaten Melawi mendapat dukungan tambahan personel melalui pengerahan Bawah Kendali Operasi (BKO).
Dukungan tersebut berupa dua kompi personel dari Jawa, dengan rencana penempatan satu peleton di setiap Koramil atau kecamatan di Kabupaten Melawi.
Selain personel, terdapat dukungan dua helikopter yang akan ditempatkan di Sintang dan dapat digunakan untuk membantu penanganan Karhutla di wilayah Melawi, terutama pada lokasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Untuk Kecamatan Menukung, dukungan personel tersebut salah satunya diarahkan dengan menempatkan sekitar satu peleton atau kurang lebih 30 personel di wilayah Koramil Menukung.
“Dampak Karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Melawi, tetapi juga wilayah sekitar. Karena itu, kesadaran harus dimulai dari diri sendiri dan diperkuat oleh para pemimpin di setiap wilayah melalui sosialisasi dan edukasi,” ungkap Anggit.
Melalui kunjungan ke Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat memperkuat pola penanganan Karhutla secara terpadu.
Penguatan MPA, kesiapan posko, patroli, deteksi dini, ketersediaan peralatan hingga edukasi masyarakat menjadi satu kesatuan pertahanan Karhutla yang dimulai dari desa.
Bupati Dadi berharap seluruh desa tidak menunggu kebakaran terjadi untuk bergerak. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum api muncul, dengan memastikan masyarakat memiliki jalur pelaporan, kelompok yang siap bergerak dan dukungan peralatan yang memadai.
“Semakin cepat kita mengetahui dan menangani titik api, semakin besar peluang kita mencegah kebakaran berkembang dan meluas,” tegasnya.
Dengan memperkuat pertahanan Karhutla dari desa, Pemerintah Kabupaten Melawi optimistis pencegahan dan penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih cepat, efektif dan terkoordinasi. MPA diharapkan menjadi garda terdepan bersama masyarakat, sementara pemerintah dan unsur terkait memastikan dukungan personel, peralatan serta koordinasi dapat bergerak ketika dibutuhkan.
Versi ini sengaja menempatkan MPA sebagai benang merah utama, sementara dukungan TNI/Polri, posko, helikopter dan anggaran desa menjadi lapisan pendukung. Ini membuat posisi Bupati Dadi sebagai pengarah kebijakan sekaligus penggerak kesiapsiagaan desa lebih kuat.***
