JAKARTA, borneoreview.co – Metode transaksi pay later bagi banyak anak muda mungkin terasa biasa karena tidak perlu menunggu gajian, tak perlu harus memiliki uang tunai. Cukup beberapa kali menekan layar, barang terkirim ke rumah.
Kemudahan itulah yang membuat layanan buy now, pay later atau BNPL berkembang menjadi bagian dari gaya hidup belanja modern.
Tetapi semakin gampang seseorang mendapatkan fasilitas kredit, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa kemudahan itu tidak berubah menjadi jebakan utang.
Kekhawatiran inilah yang kemudian mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat regulasi BNPL. Aturan tersebut antara lain diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, termasuk konsumen muda yang menjadi salah satu kelompok pengguna layanan pay later.
Perkembangan BNPL di berbagai negara menunjukkan bahwa skema “beli sekarang, bayar kemudian” semakin diterima sebagai alternatif pembayaran sehari-hari.
Di Amerika Serikat misalnya, nilai transaksi BNPL terus meningkat seiring perubahan perilaku belanja masyarakat. Laporan ResearchAndMarkets.com mencatat pertumbuhan pembayaran tahunan BNPL yang signifikan pada 2023.
Generasi muda salah satu kelompok yang paling dikhawatirkan terjebak kemudahan transaksi ini. Survei PYMNTS menunjukkan bahwa Gen Z bukan hanya lebih sering menggunakan paylater. Mereka juga mengeluarkan uang lebih banyak melalui metode pembayaran tersebut.
Mengapa Gen Z? Salah satu jawabannya karena mereka tumbuh bersama kemajuan teknologi transaksi digital yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari.
Bagi generasi yang terbiasa membeli segala kebutuhan melalui aplikasi, kredit digital tidak terasa seperti “utang” dalam pengertian lama.
Tapi hadir sebagai bagian dari proses pembayaran biasa. Tidak ada uang tunai yang berpindah tangan. Tidak ada proses panjang mengajukan pinjaman di kantor. Bahkan barang yang dibeli bisa datang sebelum kewajiban pembayarannya benar-benar terasa.
Tapi justru disitu letak persoalannya. Teknologi membuat jarak psikologis antara kegiatan membeli dan kewajiban membayarnya menjadi semakin pendek.
Keinginan belanja yang muncul hari ini, langsung bisa terwujud. Pembayaran bisa dipikirkan kemudian. Masalahnya, kemampuan membayar tetap ada meskipun baru hadir di masa depan.
OJK mencatat jumlah utang BNPL yang belum terbayarkan pada semester I 2023 mencapai Rp25,16 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit macet mencapai Rp2,15 triliun.
Tunggakan itu berasal dari sekitar 13 juta pengguna BNPL. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat jumlah pengguna kartu kredit yang berada di kisaran 6 juta orang.
Per April 2023, tingkat tunggakan cicilan layanan pay later mencapai 9,7 persen. Angka itu jauh di atas batas aman 5 persen.
Yang lebih mengkhawatirkan, 47,78 persen pengguna pay later adalah remaja dan pemuda berusia 20 hingga 30 tahun. Memang, nilai pinjaman anak muda relatif kecil, di kisaran Rp300 ribu-Rp400 ribu.
Tetapi justru di situlah bahaya sering tidak terasa. Utang Rp300 ribu mungkin terlihat sepele untuk disebut sebagai masalah keuangan.
Jika hanya satu transaksi mungkin tidak terasa berat. Tapi begitu transaksi berkali-kali dengan masa jatuh tempo yang sama, bebannya baru terasa.
Yang semula terlihat sebagai kemudahan, akhirnya menjadi tumpukan kewajiban. Lebih jauh lagi, tunggakan pay later bukan sekadar persoalan apakah seseorang mampu membayar cicilan bulan ini. Riwayat pembayaran juga dapat memengaruhi penilaian kelayakan kredit seseorang.
Artinya, keputusan membeli barang konsumtif hari ini dapat meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada masa pakai barang yang dibeli.
Teknologi keuangan pada dasarnya menawarkan akses yang lebih mudah. Bagi konsumen yang mampu mengelola keuangan dengan baik, fasilitas tersebut memang dapat membantu mengatur arus kas.
Tetapi kemudahan akses kredit juga dapat mengubah cara seseorang mengambil keputusan. Ketika pembayaran ditunda, rasa kehilangan uang tidak selalu muncul pada saat barang dibeli.
OJK sendiri mengingatkan bahwa penggunaan paylater tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan masalah. Terutama ketika fasilitas tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
“Penggunaan dengan tidak bijaksana, bisa mendatangkan masalah,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi.
Peringatan tersebut pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar.
Di tengah dunia yang semakin mendorong manusia untuk membeli sesuatu secepat mungkin, apakah generasi muda juga diajarkan untuk berpikir panjang tentang kemampuan membayarnya?
Jika tidak, generasi emas yang kita harapkan justru akan menjadi generasi yang tercekik utang.
