Oleh : Asmansyah, S.A.P., M.A.P
Krisis Eksistensi di Tengah Riuh Digital
PONTIANAK, borneoreview.co – Fenomena kecemasan bukan lagi sekadar isu kesehatan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam menyediakan ruang aman bagi manusia.
Data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan: sebanyak 26,74% remaja Indonesia mengalami masalah kecemasan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm bagi kebijakan perlindungan sosial kita.
Distribusi beban mental ini juga memperlihatkan ketimpangan yang nyata. Prevalensi kecemasan ditemukan lebih tinggi pada perempuan, yakni mencapai 13,82%, dibandingkan laki-laki yang berada di angka 12.92%.
Ketimpangan ini mencerminkan adanya tekanan ekspektasi sosial yang berbeda, yang seringkali terabaikan dalam perumusan kebijakan kesehatan mental arus utama di tingkat nasional.
Fenomena ini semakin kompleks ketika kita melihat posisi Indonesia sebagai pengguna media sosial tertinggi ketiga secara global.
Rata-rata masyarakat kita menghabiskan lebih dari 2 jam 24 menit per hari di ruang siber. Intensitas ini menciptakan paradoks; kita sangat terkoneksi secara digital, namun data menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan negatif tetap menjadi faktor signifikan pemicu kecemasan.
Secara administratif, kita sering terpaku pada pembangunan infrastruktur fisik, namun abai pada “infrastruktur batin” warga negara. Hubungan yang buruk dengan teman sebaya terbukti berasosiasi kuat dengan gangguan psikologis, bahkan setelah dikontrol oleh variabel sosio-ekonomi. Kita membangun kota yang megah, namun membiarkan penghuninya merasa terasing di dalam kerumunan yang tak terlihat.
Di sinilah filsafat humanisme menemukan relevansinya. Humanisme menempatkan martabat manusia sebagai pusat, menuntut kita untuk mencintai detail terkecil dalam hidup yang sering dianggap sepi.
Pertanyaannya: Mengapa di tengah dunia yang begitu bising dengan koneksi, kita justru merasa semakin kesepian? Apakah kebijakan kita sudah menyentuh sisi kemanusiaan, atau hanya mengelola manusia sebagai angka-angka produktivitas?
Refleksi ini membawa kita pada kebutuhan mendesak untuk mereformasi cara kita memandang kesejahteraan. Kita butuh kebijakan yang tidak hanya menghitung GDP, tetapi juga menghitung tingkat ketenangan jiwa. Mampukah kita mulai mencintai hal-hal kecil yang tampak “tanpa cinta”, rutinitas yang membosankan, kesunyian, dan interaksi yang tak bernilai ekonomi-sebagai benteng terakhir melawan badai kecemasan modern?
FOMO Sebagai Patologi Sosial Modern
Dalam kacamata kebijakan publik, Fear of Missing Out (FOMO) tidak boleh lagi dipandang secara dangkal sebagai sifat “kepo” belaka. Penelitian terbaru secara tegas menunjukkan adanya hubungan signifikan antara FOMO dengan adiksi media sosial di Indonesia. Ini adalah bentuk kecemasan sosial modern yang terstruktur, di mana individu merasa terancam jika tidak mengikuti arus validasi kolektif.
FOMO telah bertransformasi menjadi semacam patologi sosial yang dipicu oleh arsitektur algoritma digital. Hasil analisis uji chi-square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000, yang mengindikasikan bahwa FOMO memiliki kaitan erat dengan perilaku adiktif.
Secara kritis saya melihat ini sebagai kegagalan regulasi dalam memitigasi dampak psikologis dari platform teknologi yang mengeksploitasi perhatian manusia.
Kecemasan ini muncul karena adanya tuntutan untuk selalu “hadir” di setiap tren yang sedang berlangsung. Ketika seseorang gagal mengikuti standar semu tersebut, muncul perasaan tidak berharga. Hal ini diperparah oleh data bahwa lingkungan negatif lebih banyak dialami oleh laki-laki dalam interaksi sosial mereka. Tekanan untuk selalu kompetitif dan “tahu segalanya” menciptakan beban mental yang masif.
Kritik saya terhadap kebijakan saat ini adalah kurangnya literasi digital yang menyentuh aspek filosofis. Pendidikan kita hanya mengajarkan cara mengoperasikan perangkat, namun tidak mengajarkan cara menjadi “manusia” di hadapan perangkat tersebut.
Akibatnya, generasi muda terjebak dalam siklus perbandingan yang tiada habisnya, yang pada akhirnya memicu adiksi terhadap pengakuan instan di layar kaca.
Sudut pandang humanisme mengajak kita untuk kembali “mencintai hal-hal kecil yang tidak ada cinta di dalamnya”, atau nilai komersial di dalamnya. Di dunia yang terobsesi pada momen-momen spektakuler, mencintai hal remeh yang tak layak dipamerkan (seperti mencuci piring atau menatap langit) adalah bentuk perlawanan. Ini adalah upaya merebut kembali otonomi diri dari penjajahan perhatian oleh algoritma global.
FOMO adalah bukti bahwa manusia modern telah kehilangan kemampuan untuk mencintai proses yang lambat. Kita menjadi adiktif bukan karena kita menyukai informasi tersebut, melainkan karena kita takut akan kesunyian diri sendiri. Kebijakan publik ke depan harus mampu menciptakan ruang publik fisik yang mengembalikan keintiman sosial sejati, guna mereduksi ketergantungan pada validasi digital yang semu.
Rekonstruksi Sosial Menuju Generasi yang Utuh
Permasalahan yang kita hadapi adalah krisis hubungan manusiawi di era percepatan digital. Data membuktikan bahwa masalah kecemasan remaja berakar kuat pada kualitas dukungan sosial dan lingkungan pertemanan. Kita menghadapi “generasi sepi” yang berteriak di ruang digital, namun kehilangan pegangan dalam realitas fisik yang nyata dan sederhana.
Intervensi kesehatan mental tidak bisa hanya bersifat kuratif secara klinis. Kebijakan publik harus bersifat preventif dengan memperbaiki struktur sosial di tingkat komunitas. Kita perlu menciptakan lingkungan yang positif, karena lingkungan negatif terbukti secara statistik sebagai prediktor utama kecemasan, melampaui faktor ekonomi orang tua.
Solusi sistemik yang saya tawarkan mencakup integrasi kurikulum kesehatan mental dan filsafat humanis sejak dini. Generasi muda perlu diajarkan bahwa “tidak tahu” atau “tertinggal” dari tren bukanlah kegagalan eksistensial. Membangun resiliensi mental berarti memberikan mereka keberanian untuk mencintai hal-hal kecil yang tidak menjanjikan popularitas namun memberikan kedamaian batin yang berkelanjutan.
Pemerintah harus mulai melihat adiksi media sosial sebagai ancaman serius bagi ketahanan bangsa. Dengan rata-rata penggunaan media sosial yang sangat tinggi, risiko penurunan produktivitas dan kualitas hidup menjadi nyata. Regulasi terhadap desain aplikasi yang manipulatif (seperti infinite scroll) harus mulai didiskusikan dalam tataran kebijakan publik yang etis dan berpihak pada kesejahteraan manusia.
Filsafat humanisme mengingatkan kita bahwa “mencintai hal-hal kecil yang tidak ada cinta di dalamnya”, hal-hal yang tidak terlihat hebat, adalah kunci kesehatan mental. Kebijakan yang humanis adalah kebijakan yang menghargai keberadaan manusia apa adanya, bukan sebagai obyek data atau target pemasaran. Kita harus mengembalikan “cinta” ke dalam relasi-relasi kecil yang selama ini dianggap sepele dan tidak produktif.
Tugas kita bukan hanya menyembuhkan kecemasan, tetapi mengubah struktur masyarakat agar tidak lagi memproduksi kecemasan secara massal. Kita perlu beralih dari masyarakat yang kompetitif-digital menuju masyarakat yang kolaboratif-humanis.
Hanya dengan kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dasar, kita dapat menyelamatkan generasi masa depan dari jeratan kesepian di tengah riuh rendahnya dunia tanpa henti.
Sumber Pendukung:
Purwadi, H. N., Suci, N. D. W., Nurrika, D., & Latief, K. (2025). Peran Generasi dalam Fenomena FOMO: Dampaknya Terhadap Adiksi Media Sosial. Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rusprayunita, N. R. A., Prabandari, Y. S., & Wahdi, A. E. (2025). Hubungan Masalah Kecemasan dengan Lingkungan Pertemanan pada Remaja Usia 10-17 tahun di Indonesia: Analisis Data Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS).
*Penulis merupakan Dosen Kebijakan Publik, Universitas Negeri Makassar
