PONTIANAK, borneoreview.co – Kabut asap masih menggantung di ufuk timur Kalimantan Barat. Namun, di balik musibah itu, sebuah harapan baru mulai disusun—bukan sekadar janji, melainkan program nyata bagi warga yang kehilangan rumah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengusulkan pembangunan kembali rumah warga korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Jumat (18/9/2026).
Rakor mencatat lonjakan drastis program perumahan di Kalbar dari 3.096 unit menjadi 17.950 unit atau naik 480 persen.
Kendala distribusi material akibat karhutla menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Kalbar juga menggratiskan biaya balik nama dan BPHTB.
Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana. Langit Kalimantan Barat berangsur cerah.
Titik api mulai berkurang setelah lebih dari dua bulan karhutla melanda. Di balik kabut asap yang perlahan sirna, Gubernur Ria Norsan menyimpan satu usulan penting.
Rapat Koordinasi Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan berlangsung daring dari Kantor Gubernur Kalbar. Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan data mengejutkan.
“Program rumah di Kalimantan Barat melonjak dari 3.096 unit menjadi 17.950 unit. Kenaikan 480 persen,” ujar Maruarar.
Namun, di balik angka gemilang itu, aral melintang. Jalur sungai yang biasa mengangkut material bangunan kini terhambat. Distribusi harus dialihkan ke jalur darat. Waktu dan biaya membengkak.
“Kita sangat memahami kondisi Kalbar. Situasi darurat karhutla mengganggu distribusi material,” kata Maruarar.
Sampaikan Usulan Konkret
Gubernur Ria Norsan mengangguk. Ia lalu menyampaikan usulan konkret. Rumah warga yang terbakar akibat karhutla dapat dibangun kembali melalui BSPS.
“Jika memungkinkan, rumah warga terdampak karhutla dibantu lewat BSPS. Agar mereka kembali punya tempat tinggal layak,” ucap Ria Norsan.
Pemprov Kalbar tidak tinggal diam. Biaya balik nama digratiskan. BPHTB bagi pengembang dan masyarakat dibebaskan. Langkah ini mempercepat realisasi program perumahan.
“Langkah strategis ini meringankan beban masyarakat di tengah pemulihan pascabencana,” kata Ria Norsan.
Pemerintah Terus Bergerak
Masalah ini bukan sekadar laporan progres. Ada sisi manusiawi yang tersirat. Warga kehilangan rumah, kehilangan tempat berteduh. Karhutla menyisakan luka.
Namun, program BSPS menawarkan harapan. Data 17.950 unit menunjukkan ikhtiar serius. Lonjakan 480 persen membuktikan percepatan.
Meski jalur sungai terhambat, jalur darat menjadi alternatif. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci.
Pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu. Gratis balik nama dan BPHTB menjadi stimulus tambahan.
Pemulihan pascabencana butuh sinergi. Ria Norsan menempatkan warga sebagai prioritas. BSPS bukan sekadar bantuan.
Ia adalah jembatan menuju hunian layak. Karhutla mungkin membara. Namun, semangat membangun kembali tak pernah padam.
Asap boleh pergi. Namun, harapan warga Kalbar untuk memiliki rumah kembali tidak boleh hilang.
BSPS menjadi jawaban. Pemerintah bergerak. Masyarakat menanti. Pemulihan dimulai dari satu usulan berani.***
