JAKARTA, borneoreview.co – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan pra syarat implementasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Harus berbiaya efisien dan bebas konflik kepentingan.
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), merupakan inisiatif pemerintah membentuk pusat perdagangan ekspor sumber daya alam sendiri. Selama ini acuan harga hasil tambang dan perkebunan ditentukan oleh bursa komoditas di luar negeri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat tugas mengawasi dan membentuk Indonesia Reference Price (IRP) sebagai acuan harga ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia.
Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, menegaskan bahwa industri sawit nasional mendukung penuh upaya pembentukan harga acuan mandiri. Namun, ia meminta sejumlah prasyarat tata kelola agar pembentukan bursa berjalan optimal dan memberi kepastian bagi pelaku usaha sawit.
Menurut Yustinus Lambang Setyo Putro, BMKS harus bebas konflik kepentingan. Tata kelola bursa harus independen dan bebas dari intervensi politik maupun manipulasi pihak tertentu.
Indonesia juga harus mengoptimalkan posisi dominannya dalam produksi dan ekspor komoditas sawit secara global. Komoditas wajib memiliki likuiditas dan volume transaksi harian tinggi agar pasar tetap aktif.
Syarat lainnya, BMKS harus memiliki sistem pelacakan asal-usul komoditas yang jelas. Hal ini demi menjaga aspek keberlanjutan, perizinan, dan sertifikasi (ISPO/RSPO).
Penetapan harga oleh Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) harus mencerminkan kekuatan permintaan-penawaran riil dan bebas dari praktik transfer pricing.
Harus ada integrasi data yang kuat antara OJK, Bank Indonesia (BI), Badan Industri Mineral (BIM), dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kemudian beban biaya peserta bursa tidak boleh menambah beban industri sawit.
GAPKI juga mencermati kepastian posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal (sole intermediary) dalam ekspor komoditas strategis.
Selain kesiapan bursa, Yustinus juga menyoroti tantangan besar tata kelola ekspor sawit. Industri nasional terbebani akumulasi kewajiban ekspor.
Mulai Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE), kewajiban Domestic Market Obligation (DMO/DPO) Minyakita, retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 50 persen selama 12 bulan di bank Himbara, hingga restitusi PPN yang tertahan.
Struktur beban ekspor Indonesia tercatat jauh lebih tinggi dari Malaysia. Total beban ekspor Indonesia mencapai US$ 297 per ton, sementara Malaysia hanya US$ 121 per ton.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) GAPKI, Lolita Bangun, memberi tanggapan soal aspek operasional dan daya saing ekspor sawit di pasar internasional.
Lolita mengingatkan hadirnya bursa baru akan menciptakan dinamika tiga acuan harga dunia: Rotterdam, Malaysia Derivatives Exchange (MDX), dan ICOMEX/BMKS.
Kejelasan mekanisme penetapan harga acuan menjadi vital agar Indonesia Reference Price (IRP) benar-benar diterima pembeli internasional.
Selain itu Lolita juga menyoroti perlindungan data dan insentif pelaku usaha. Pengusaha yang wajib patuh pada Perpres Mandatori, perlu mendapat kepastian insentif dan jaminan keamanan atas data bisnis yang diintegrasikan ke sistem pemerintah.
Indonesia berisiko kehilangan pembeli internasional jika harga menjadi tidak kompetitif. Lolita mengusulkan penggunaan simulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memodelkan berbagai variabel kompleks.
Simulasi berbasis AI penting untuk melihat dampak kombinasi antara ancaman penurunan produksi akibat fenomena iklim El Nino dengan peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel. Juga memperkirakan dampak kenaikan akumulasi biaya ekspor terhadap posisi tawar Indonesia di pasar global.
GAPKI berharap seluruh masukan dan perspektif pengusaha menjadi bahan pertimbangan pemerintah merumuskan regulasi BMKS. Sehingga keberadaan bursa mampu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional tanpa mengurangi daya saing industri sawit Indonesia.***
