PEKANBARU, borneoreview.co – Pekanbaru sedang membuka pintu baru bagi penambang rakyat. Namun, pintu itu bukan jalan pintas menuju emas, melainkan lorong administrasi berisi dokumen, verifikasi wilayah, persetujuan lingkungan, hingga izin resmi.
Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong legalitas, ketertiban, dan transparansi pertambangan rakyat.
Sasaran utamanya berada di 25 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) komoditas emas placer di Kabupaten Kuantan Singingi.
Empat Pintu Izin
Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang mengatakan proses IPR kini diringkas menjadi empat tahap.
Pertama, pemohon mengonfirmasi wilayah.
Kedua, memenuhi persyaratan dasar, lalu mengajukan permohonan melalui OSS dan menunggu penerbitan izin.
“Lebih sederhana dan transparan,” kata Ismon di Pekanbaru, Senin (21/9/2026).
Kalimat itu terdengar ringkas. Namun, bagi pemohon, setiap tahap tetap menjadi pagar administratif sebelum aktivitas tambang mendapat legitimasi.
Konfirmasi lokasi menjadi pintu pertama. Pemohon harus datang ke Dinas ESDM Provinsi Riau untuk memastikan lokasi tambang sesuai peta WPR.
Tahap ini penting karena tidak setiap lahan dapat dijadikan area pertambangan rakyat. Lokasi harus berada dalam wilayah telah ditetapkan pemerintah sebagai WPR.
Dokumen Jadi Pagar
Setelah lokasi terkonfirmasi, pemohon wajib menyiapkan dua persyaratan dasar.
Dokumen pertama berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.
Dokumen kedua berupa Persetujuan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
“Persyaratan dasar yaitu PKKPR yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Dan Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,” ujar Ismon.
Di titik ini, urusan tambang tidak berhenti pada kandungan emas di tanah. Ada ruang, lingkungan, dokumen, serta tanggung jawab administratif sebelum aktivitas pertambangan dapat berjalan.
Bila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan masuk melalui OSS. Sistem tersebut menjadi jalur pengajuan serta verifikasi secara daring.
Setelah permohonan lolos verifikasi dan disetujui, IPR diterbitkan secara elektronik. Dengan mekanisme itu, pemerintah mencoba memindahkan proses perizinan dari jalur berbelit menuju sistem digital lebih terukur.
Dua Batas Lahan
Kemudahan izin bukan berarti luas garapan bebas tanpa batas. Pemohon perseorangan hanya diperbolehkan mengelola lahan maksimal 5 hektare.
Sementara koperasi berbadan hukum mendapat batas maksimal 10 hektare. Batas tersebut membuat status pemohon menjadi bagian penting dalam proses perizinan. Bentuk kelembagaan menentukan seberapa luas wilayah tambang dapat dikelola.
Dasar penetapan WPR merujuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan WPR di Provinsi Riau.
Sebanyak 25 titik WPR berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Seluruh lokasi itu memiliki komoditas emas placer.
“Ada 25 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan semua komoditas merupakan emas placer,” tutur Ismon.
Emas Tersebar di Kuansing
Peta WPR membentang di sejumlah kecamatan. Dua titik berada di Desa Pangean, Kecamatan Pangean, masing-masing seluas 99,92 hektare dan 99,97 hektare.
Satu titik lain berada di Desa Sumpu, Kecamatan Hulu Kuantan, dengan luas 47,13 hektare.
Kecamatan Kuantan Tengah memiliki 10 titik. Enam berada di Desa Pulau Kedundung, sedangkan empat lainnya berada di Desa Jake.
Konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Kuantan Mudik. Sembilan titik WPR tersebar di Desa Air Buluh dan Desa TBS.
Lokasi lain berada di Desa Gunung Keiangan, Kecamatan Benai, serta Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman.
Peta tersebut memperlihatkan satu hal sederhana: pertambangan rakyat bukan urusan satu lubang tanah dan satu alat gali. Ia menyangkut bentang wilayah luas, administrasi, lingkungan, keselamatan, serta pengawasan.
Jangan Kembali Ilegal
Dinas ESDM Riau menyediakan dokumen persyaratan melalui tautan khusus untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi.
Konsultasi dapat dilakukan melalui nomor 082217421288 atau pos-el bidangminerbaesdmriau@gmail.com.
Informasi resmi turut tersedia melalui situs esdm.riau.go.id, Instagram @esdm.riau, serta pos-el esdm@riau.go.id.
Pemerintah menempatkan kemudahan informasi sebagai salah satu cara menekan praktik pertambangan tanpa izin.
Logikanya sederhana semakin jelas jalur legal, semakin kecil ruang bagi aktivitas tambang berjalan tanpa dokumen.
Namun, kemudahan administrasi tetap membawa konsekuensi. Legalitas bukan sekadar memperoleh lembar izin, melainkan kesanggupan mematuhi batas wilayah, persetujuan ruang, ketentuan lingkungan, dan keselamatan kerja.
Di balik peta emas placer Kuantan Singingi, pemerintah kini menghadapi pekerjaan lebih panjang daripada sekadar menerbitkan IPR. Setelah izin terbit, pengawasan menjadi ujian berikutnya.
Sebab, tambang legal tidak otomatis berarti tambang aman. Izin membuka pintu, tetapi tata kelola, kepatuhan, serta perlindungan lingkungan menentukan apa terjadi setelah pintu itu terbuka.
Bagi masyarakat, jalurnya kini dibuat lebih terang konfirmasi wilayah, lengkapi dokumen, masuk OSS, lalu menunggu izin.
Tantangan sebenarnya justru muncul setelah kalimat terakhir itu—memastikan emas dapat dikelola tanpa membuat tanah, sungai, dan kehidupan sekitar membayar harga terlalu mahal.***
