KETAPANG, borneoreview.co – Suasana bisnis tambang kembali membawa satu pertanyaan sederhana: ketika pasir silika di Kalimantan Barat belum masuk tahap produksi, mengapa pintu kerja sama justru dibuka bersama perusahaan asal China?
Pertanyaan itu muncul setelah PT Mitra Investindo Tbk (MITI) mengumumkan penjajakan bersama PT CNEC Engineering Indonesia (CNEC INA) sejak Selasa, 29 September 2026.
MoU tersebut bukan kontrak produksi. Dokumen itu baru menjadi pintu awal untuk menyusun kerangka kerja sama pengembangan sumber daya mineral, layanan teknis, serta kemitraan strategis bagi tiga konsesi pasir silika milik anak usaha MITI.
Langkah ini terlihat seperti manuver bisnis biasa. Namun, di balik istilah strategis, terdapat fakta penting belum ada usaha patungan, belum ada partnership, serta belum ada komitmen keuangan mengikat.
MITI China
CNEC INA merupakan anak perusahaan China Nuclear Engineering & Construction Corporation. Perusahaan induknya merupakan badan usaha milik negara China, dengan kepemilikan penuh pemerintah China.
Fakta itu membuat kerja sama ini menarik. Sebab, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) membawa sumber daya mineral dari Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), sementara calon mitranya memiliki hubungan korporasi dengan perusahaan negara China.
Presiden Direktur PT Mitra Investindo Tbk (MITI), Andreas Tjahjadi, mengeklaim, “Tujuan MoU sebagai kerangka kerja sama saling menguntungkan. Tahap awal mencakup pengambilan sampel pra-proyek, eksplorasi, studi pengembangan, hingga keterlibatan strategis setelah proyek berjalan.”
Pernyataan itu memperjelas posisi dokumen tersebut. PT Mitra Investindo Tbk (MITI) belum mengumumkan kesepakatan investasi final, belum menetapkan pembagian kepemilikan usaha, serta belum mengikat pihak lain lewat kewajiban pembiayaan.
Konsesi Pokoknya Ada
Di Kendawangan, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) memiliki tiga Izin Usaha Pertambangan pasir silika dengan luas total 9.895,03 hektare.
Ketiga wilayah itu belum masuk fase penggarapan dan masih berada pada tahap eksplorasi itu.
Pengelolaan konsesi dilakukan melalui tiga anak usaha, yakni PT Danau Buntar Kuarsa (DBK), PT Kendawangan Prima Silika (KPS), serta PT Kendawangan Berkah Bersih (KBB).
DBK memegang konsesi seluas 4.888 hektare. KPS menguasai 2.965 hektare, sementara sisa area berada dalam pengelolaan KBB.
Angka tersebut bukan luasan kecil. Hampir 9.900 hektare menjadi bagian dari rencana pengembangan sumber daya mineral, tetapi aktivitasnya masih berhenti pada fase eksplorasi.
Di sinilah cerita bisnis itu menjadi lebih konkret. Sebelum alat berat masuk, sebelum material diangkut, dan sebelum pendapatan tambang mengalir, perusahaan masih harus melewati rangkaian kajian, pengambilan sampel, eksplorasi, serta studi pengembangan.
Modal Rp500 Miliar
PT Mitra Investindo Tbk (MITI) memperkirakan kebutuhan belanja modal tiga IUP mencapai Rp500 miliar.
Investasi tersebut menjadi salah satu angka utama dalam cerita pengembangan tambang pasir silika di Kendawangan.
Dari modal itu, laba bersih PT Mitra Investindo Tbk (MITI) diperkirakan dapat bertambah Rp75 miliar per tahun.
Proyeksi tersebut tentu berbeda dari pendapatan aktual, sebab ketiga konsesi belum memasuki tahap produksi.
Selisih antara proyeksi dan kondisi lapangan perlu dibaca secara hati-hati. Rp500 miliar merupakan kebutuhan capex, sedangkan Rp75 miliar merupakan perkiraan tambahan laba bersih per tahun, bukan hasil usaha sudah terealisasi.
Karena itu, MoU 29 September 2026 lebih tepat dibaca sebagai tahap penjajakan. Ada ruang untuk eksplorasi, studi teknis, pengambilan sampel, serta pembahasan kerja sama lebih lanjut, tetapi belum ada kepastian hubungan usaha final.
Bukan Kontrak Final
Dalam dunia korporasi, MoU dapat menjadi langkah pembuka sebelum kontrak definitif. Dokumen semacam ini memberi ruang bagi para pihak untuk menguji potensi proyek, menyusun kajian, dan membicarakan bentuk kerja sama tanpa langsung menciptakan kewajiban finansial final.
Kasus PT Mitra Investindo Tbk (MITI) memperlihatkan pola itu. Perusahaan memiliki tiga IUP pasir silika di Kendawangan, kebutuhan capex diperkirakan Rp500 miliar, lalu membuka penjajakan teknis bersama CNEC INA.
Namun, publik perlu membedakan antara penjajakan dan realisasi. Judul kerja sama bisa terdengar besar, tetapi status proyek tetap berada pada fase eksplorasi.
Bagi Kalimantan Barat, angka 9.895,03 hektare membawa cerita lebih panjang daripada sekadar lembar MoU. Di balik luas konsesi terdapat tanah, ruang hidup, aktivitas ekonomi, serta masa depan kawasan Kendawangan.
Bagi PT Mitra Investindo Tbk (MITI), proyek itu menyimpan peluang peningkatan laba. Bagi calon mitra, proyek membuka ruang keterlibatan teknis.
Sementara bagi publik, pertanyaan paling penting tetap sederhana: sejauh mana rencana itu kelak berubah menjadi aktivitas tambang nyata, investasi nyata, serta manfaat nyata bagi wilayah.
Untuk saat ini, jawabannya belum tersedia. MoU baru membuka pintu, sementara perjalanan menuju tambang berproduksi masih panjang.
Pasir silika bukan sekadar komoditas tambang. Material ini menjadi bahan baku bagi berbagai kebutuhan industri.
Sehingga kualitas cadangan, hasil eksplorasi, fasilitas pengolahan, infrastruktur, serta kepastian pembiayaan menjadi bagian penting dalam perjalanan proyek.
Dalam konteks PT Mitra Investindo Tbk (MITI), angka 9.895,03 hektare dan proyeksi tambahan laba Rp75 miliar per tahun berada dalam ruang rencana.
Angka itu belum dapat diperlakukan sebagai hasil produksi atau laba aktual dari tiga konsesi.
Ada detail penting dalam pengumuman iniMoU tidak otomatis berarti CNEC INA telah menjadi pemodal proyek.
Belum ada keterangan tentang nilai investasi pihak China, komposisi saham usaha patungan, pembagian risiko, atau target produksi.
Karena itu, perkembangan berikutnya menjadi penentu. Apakah eksplorasi menghasilkan temuan komersial, apakah studi pengembangan berujung pada keputusan investasi, serta apakah kebutuhan capex Rp500 miliar memperoleh sumber pendanaan konkret.
Sampai tahap itu tiba, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) masih berdiri di depan pintu proyek Kendawangan.
CNEC INA berada pada posisi mitra penjajakan, sementara tiga konsesi pasir silika masih menunggu hasil eksplorasi.***
