MELAWI, borneoreview.co – Wakil Bupati Melawi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik kelapa sawit di Desa Batu Buil dan Pemuar, Kecamatan Belimbing, Melawi.
Inspeksi mendadak dilakukan menyusul keluhan petani terkait penurunan harga tandan buah segar dan antrean kendaraan pengangkut di pabrik kelapa sawit PT Samboja Inti Perkasa (SIP) dan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK).
Wakil Bupati Melawi, Malin S.H memimpin langsung inspeksi ke pabrik kelapa sawit. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kelancaran penerimaan hasil panen oleh pabrik.
Wakil Bupati menegaskan bahwa keberlangsungan industri kelapa sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan petani lokal.
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat. Terutama petani swadaya yang menjadi salah satu pemasok utama bahan baku pabrik.
Pemerintah daerah akan terus memastikan penerapan harga tandan buah segar sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan petani.
Wakil Bupati juga mengingatkan agar perusahaan tidak menurunkan harga secara sepihak. Terlebih mengingat kondisi masyarakat yang saat ini yang masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Bisnis boleh berjalan dan mencari keuntungan, tetapi masyarakat petani harus dilayani dengan harga yang sesuai. Jangan sampai petani dirugikan karena permainan harga,” kata Wakil Bupati, Malin saat melakukan sidak.
Wakil Bupati menyoroti penetapan harga tandan buah segar dari petani swadaya yang masih berada di bawah kesepakatan bersama.
Dia meminta perusahaan menjalankan kesepakatan harga, serta memperhatikan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan petani. “Harga tidak boleh turun. Tapi kalau naik boleh,” ujarnya.
Malin meminta PT Samboja Inti Perkasa (SIP) dan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) memprioritaskan menerima pasokan tandan buah segar sawit dari petani swadaya.
Keberadaan perusahaan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Melawi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Selain persoalan harga, antrean panjang kendaraan pengangkut TBS juga menjadi salah satu perhatian utama dalam inspeksi mendadak itu. Antrean kendaraan yang mengular dinilai berpotensi merugikan petani karena buah yang terlalu lama menunggu dapat mengalami penyusutan kualitas, bahkan membusuk sebelum diolah.
Wakil Bupati meminta pihak perusahaan melakukan pengaturan penerimaan TBS secara lebih efektif, termasuk dengan memprioritaskan hasil panen petani lokal agar tidak terlalu lama tertahan di area pabrik.
Antrean kendaraan di PT Samboja Inti Perkasa (SIP) dan PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) berpotensi menimbulkan persoalan keamanan dan ketertiban. “Kalau sampai berhari-hari, tentu sangat merugikan. Sawit bisa susut dan bahkan busuk.”
Wakil Bupati meminta pengelola pabrik memperhatikan kondisi di sekitar kawasan operasional, serta memastikan aktivitas penerimaan dan pengolahan tandan buah segar berlangsung tertib.
Manajemen PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) menjelaskan, operasional pabrik sebelumnya sempat terhenti 2 minggu karena kerusakan fasilitas. Menyebabkan macetnya pengolahan sawit dari petani.
Saat ini kegiatan pengolahan kembali normal dengan kapasitas produksi sekitar 40 ton tandan buah segar per jam atau 700 ton per hari.
Manajer PT SDK, Agus Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan pemerintah daerah. Termasuk harga pembelian, kelancaran penerimaan TBS, dan antrean kendaraan.
Pjs Manager PT SIP, Ipan Domoran, mengatakan antrean panjang kendaraan karena sempat terjadi kendala pengangkutan minyak sawit mentah. Terutama karena musim kemarau yang menghambat kelancaran transportasi.
Kapasitas pengolahan PT SIP saat ini mencapai 55 ton TBS per jam. Meningkat dari kapasitas sebelumnya sebesar 45 ton per jam.
Perusahaan menyatakan masih mampu menerima pasokan tandan buah segar dari petani untuk beberapa hari ke depan. Manajemen akan terus melakukan evaluasi terhadap kendala pengangkutan CPO dan kebutuhan operasional lainnya.
Wakil Bupati Melawi, Malin S.H juga memberi perhatian terhadap pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan pabrik. Khususnya pengelolaan limbah, kondisi kolam penampungan, serta potensi pencemaran akibat aktivitas operasional perusahaan.
Wakil Bupati mengingatkan agar perusahaan memastikan seluruh fasilitas pengelolaan limbah berfungsi dengan baik sehingga tidak mencemari sungai maupun lingkungan sekitar.
Kebocoran atau luapan limbah dapat berdampak terhadap lahan pertanian, perkebunan, dan sumber penghidupan masyarakat.
Wakil Bupati juga meminta perusahaan memperhatikan aktivitas operasional pabrik. Termasuk penanganan polusi asap, debu, dan bau karena fasilitas perusahaan berdekatan dengan permukiman warga.***
