PEKANBARU, borneoreview.co – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperkuat ketelusuran produk kelapa sawit Indonesia.
Sistem ini nantinya memiliki lembar transaksi dan barcode yang memungkinkan penelusuran produk bersertifikat ISPO hingga lokasi asal perkebunan.
Penyiapan sistem informasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit.
Selain merespons tuntutan pasar global, penerapan ISPO dapat memastikan produk sawit berasal dari perkebunan yang memenuhi ketentuan.
Analis Kebijakan Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Syauqi Ahmada menyebut sistem ini akan mengintegrasikan data sertifikasi dan informasi perkebunan agar ketelusuran produk dapat menyeluruh.
Pemerintah menunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai pengelola sistem. Dalam pelaksanaannya, BPDP akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan sistem berjalan.
“Nantinya akan ada lembar transaksi sebagai bukti bahwa produk ISPO yang diekspor dapat ditelusuri. Melalui barcode, produk tersebut bisa ketahuan asalnya hingga lokasi perkebunan,” kata Syauqi Ahmadi.
Pengembangan sistem informasi ISPO juga membutuhkan standar pengambilan data koordinat di lapangan. Hal ini penting agar data dari berbagai kementerian dan lembaga memiliki tingkat akurasi yang valid.
Penggunaan GPS pada telepon genggam dapat membantu pengambilan titik koordinat. Namun, analisa tingkat kesalahan agar tidak menimbulkan perbedaan ketika data terintegrasi dengan peta kawasan hutan.
Kesalahan pengukuran dapat menyebabkan lokasi kebun yang sebenarnya berada di luar kawasan hutan justru terpetakan masuk ke dalam kawasan tersebut.
Standardisasi pengukuran oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan tersebut.
Syauqi menyinggung temuan terkait perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO, tetapi lokasinya terindikasi berada di kawasan hutan.
Pihak terkait akan melakukan penelusuran, untuk mencari kemungkinan adanya ketidaktepatan dalam proses pengambilan data koordinat.
Karena itu, integrasi sistem informasi ISPO dengan data geospasial kementerian dan lembaga penting untuk memastikan kesesuaian lokasi perkebunan.
Syauqi menilai Provinsi Riau menjadi wilayah penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan luas perkebunan kelapa sawit sekitar 3,8 juta hektare, Riau memiliki tantangan besar dalam memastikan akurasi data dan ketelusuran perkebunan.
Harapannya ada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BIG, serta pemangku kepentingan sektor sawit sehingga mempercepat penyusunan standar pengukuran dan pengembangan Sistem Informasi ISPO.***
