PONTIANAK, borneoreview.co – Pagi itu, sebagian besar ruangan diisi para perempuan. Mereka sedang bicarakan mengenai tata organisasi harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketika organisasi dikelola dengan baik, penyelewengan, malaadministrasi atau peluang menyalahgunakan keuangan organisasi bisa diminimalisir.
Hal itu dinyatakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan saat membuka secara resmi Sosialisasi Antikorupsi bagi Tim Penggerak PKK se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (12/10/2026).
TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Tujuannya, memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Khususnya, terkait penggunaan dana hibah untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalbar, Donata Krisantus, pengurus TP PKK Provinsi Kalbar, serta Ketua TP PKK dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat beserta jajaran pengurus.
Erlina Norsan mengapresiasi kolaborasi Inspektorat Provinsi Kalbar dan TP PKK Provinsi Kalbar, dalam memberikan pemahaman mengenai pencegahan korupsi serta tata kelola keuangan yang baik di lingkungan organisasi PKK.
Ia menegaskan, pemahaman mengenai antikorupsi perlu diikuti dengan penerapan nyata, dalam setiap tahapan kegiatan.
Misalnya, dari perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Ini sangat penting karena dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, kita juga didukung dana hibah yang bersumber dari APBD,” kata Erlina Norsan.
Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan, ketentuan, dan tujuan program yang telah direncanakan.
Erlina Norsan menegaskan, tertib administrasi bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.
Tertib organisasi merupakan bagian penting, untuk memastikan setiap program terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran TP PKK kabupaten/kota, agar menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
“Sehingga tidak menimbulkan keterlambatan maupun tumpang tindih administrasi dengan program berikutnya,” tuturnya.
Kalau suatu program sudah selesai dilaksanakan, segera selesaikan laporan pertanggungjawabannya.
“Jangan sampai ketika ada kegiatan berikutnya, administrasi kegiatan sebelumnya belum tuntas, tuturnya.
Organisasi harus tertib dalam perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan pertanggungjawaban.
Erlina berharap materi yang disampaikan oleh para narasumber, dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh peserta, serta diteruskan kepada jajaran TP PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Pemahaman mengenai pencegahan korupsi dan pengelolaan dana hibah yang akuntabel, dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksana program di masyarakat.
Administrasi yang tertib dan dokumentasi yang lengkap, akan memudahkan organisasi dalam mengevaluasi, serta memenuhi kebutuhan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui sosialisasi tersebut, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh jajaran TP PKK semakin memperkuat budaya integritas dan tata kelola organisasi yang transparan serta bertanggung jawab.
Erlina menegaskan, dengan pengelolaan yang baik, dukungan anggaran pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
“Juga peningkatan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Barat,” ujarnya.(ril)***
