PAPUA, borneoreview.co – Papua memiliki 15 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan kelapa sawit. Namun, baru enam perusahaan yang aktif beroperasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian perizinan, pemanfaatan lahan, hingga manfaat industri sawit bagi masyarakat setempat.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, hanya enam perusahaan perkebunan kelapa sawit yang saat ini aktif beroperasi di Papua. Padahal, terdapat 15 perusahaan yang tercatat memegang izin usaha perkebunan (IUP).
Ketimpangan antara jumlah perusahaan berizin dan perusahaan yang benar-benar beroperasi ini menjadi catatan penting bagi pengembangan industri sawit di Papua. Persoalannya bukan sekadar berapa banyak perusahaan yang beroperasi, melainkan juga bagaimana memastikan izin perkebunan dijalankan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Gapki Papua Tulus Sianipar mengatakan, enam perusahaan yang aktif tersebut beroperasi di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Dari enam perusahaan itu, baru dua yang tercatat memiliki pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
“Memang baru enam perusahaan yang aktif di bidang kelapa sawit dan dari enam penanaman tercatat dua perusahaan yang sudah memiliki pabrik pengolahan CPO,” kata Tulus.
Hasil pengolahan sawit dari kedua pabrik tersebut selanjutnya dikirim keluar Papua untuk diproses lebih lanjut.
Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan sawit di Papua belum sepenuhnya terhubung dengan rantai pengolahan lanjutan di wilayah sendiri. Kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi, terutama jika pengembangan industri kelapa sawit diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah.
Sembilan Perusahaan Belum Beroperasi
Menurut Tulus, luas areal perkebunan yang dikelola perusahaan aktif bervariasi, mulai 6.500 hektare hingga 30.000 hektare.
Sementara itu, sembilan perusahaan lainnya belum beroperasi. Dari jumlah tersebut, enam perusahaan terkendala persoalan hak guna usaha (HGU), sedangkan tiga perusahaan telah dicabut izin usaha perkebunannya oleh Gubernur Papua.
“Tercatat enam perusahaan yang tidak aktif terkait HGU dan tiga perusahaan lainnya izin usaha perkebunan (IUP) dicabut,” ujarnya.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan legalitas dan kepastian pengelolaan lahan menjadi bagian penting dalam perkembangan perkebunan sawit di Papua.
Namun, informasi mengenai perusahaan yang belum beroperasi itu belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan persoalan. Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai status terkini setiap perusahaan, perkembangan penyelesaian persoalan HGU, serta tindak lanjut atas pencabutan izin.
Transparansi menjadi penting agar persoalan perizinan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi dapat ditelusuri perkembangannya dan dipahami dampaknya terhadap pemanfaatan lahan maupun kepentingan masyarakat.
Jangan Hanya Menghitung Perusahaan Aktif
Pernyataan Gapki mengenai enam perusahaan aktif di Papua semestinya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi arah pengembangan industri sawit di wilayah tersebut.
Sebagai organisasi yang mewadahi pengusaha kelapa sawit, Gapki perlu mendorong keterbukaan informasi mengenai perkembangan usaha para anggotanya, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perusahaan yang telah mengantongi izin menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Perusahaan yang terkendala HGU juga perlu memiliki kejelasan status agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dalam pengelolaan lahan.
Evaluasi tersebut harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data. Perusahaan yang belum beroperasi tidak serta-merta dapat dianggap melakukan pelanggaran, sebab penyebab dan status hukum setiap perusahaan bisa berbeda. Namun, kondisi tersebut tetap memerlukan penjelasan yang memadai.
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah sejauh mana keberadaan industri sawit memberikan nilai tambah bagi Papua. Ketika hasil pengolahan CPO dari pabrik yang tersedia dikirim ke luar daerah, pemerintah dan pelaku usaha perlu menjelaskan peluang pengembangan industri lanjutan di Papua, termasuk manfaat ekonominya bagi masyarakat setempat.
Pengembangan industri sawit semestinya tidak hanya diukur dari luas lahan atau jumlah perusahaan yang beroperasi. Aspek kepastian hukum, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kesempatan kerja, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan demikian, catatan Gapki mengenai enam perusahaan aktif dan sembilan perusahaan yang belum beroperasi tidak cukup berhenti pada persoalan jumlah. Diperlukan penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai tata kelola perkebunan, penyelesaian persoalan perizinan, dan arah pengembangan industri sawit di Papua.
Sebab, keberhasilan industri perkebunan bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya perusahaan yang beroperasi, melainkan juga oleh kepastian hukum, tanggung jawab pengelolaan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.***
