MELAWI, borneoreview.co – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Melawi terus mendorong transformasi digital melalui inovasi Pelayanan Terintegrasi Berbasis Digital (PELITA). Memasuki minggu kedua pelaksanaan proyek perubahan tersebut, penguatan advokasi, komunikasi, dan kolaborasi menjadi fokus utama untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan inovatif.
PELITA BPKAD dirancang sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu menyederhanakan proses pelayanan, mempercepat alur kerja, serta meningkatkan transparansi dan integrasi layanan antarbagian maupun perangkat daerah.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi baru. Perubahan tersebut harus disertai kesiapan aparatur, komunikasi yang efektif, dan dukungan lintas sektor agar inovasi benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, kolaborasi yang kuat, serta komitmen bersama agar setiap inovasi dapat berjalan secara optimal,” ujar Dadi, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada kemampuan organisasi membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Aparatur pemerintah dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjadikan inovasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Setiap perubahan membutuhkan proses dan dukungan bersama. Saya berharap implementasi PELITA BPKAD dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima,” tambahnya.
Memasuki minggu kedua pelaksanaan, penguatan advokasi menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan seluruh pihak memahami tujuan serta arah perubahan yang ingin dicapai. Dukungan dari jajaran internal BPKAD, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan PELITA tidak berhenti pada pengembangan sistem digital semata. Implementasi di lapangan, kesiapan sumber daya manusia, serta keberlanjutan penggunaan sistem menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas inovasi tersebut.
Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, integrasi layanan berbasis digital diharapkan dapat mendukung proses kerja yang lebih tertata dan responsif. Namun, pencapaian tujuan tersebut tetap membutuhkan pelaksanaan yang terukur, koordinasi yang berkelanjutan, serta evaluasi terhadap manfaat yang dihasilkan.
Melalui proyek perubahan PELITA BPKAD, Pemerintah Kabupaten Melawi berupaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi modal penting untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, keberhasilan PELITA tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara berkelanjutan.***
