JAKARTA, borneoreview.co – Nikel Indonesia menyimpan ironi besar. Di bawah tanah, mineral bernilai miliaran dolar menunggu digali. Di atasnya, izin pertambangan justru menjadi panggung dugaan penyimpangan, sementara sosok pengendali bisnisnya terdeteksi berada di luar negeri.
Nama Arif Kurniawan (AK) kini masuk radar Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengusaha tersebut diduga mengendalikan sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra), sekaligus menjadi penerima manfaat dari kegiatan usaha bermasalah.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan keberadaan AK terdeteksi melalui penelusuran data perlintasan keimigrasian. Penyidik masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keberadaannya.
“Yang bersangkutan berada di luar negeri,” kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Persoalannya bukan sekadar seorang pengusaha berada di luar wilayah Indonesia. Pertanyaan lebih besar justru tertuju pada jaringan korporasi, dokumen perizinan, dan kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Enam Perusahaan, Satu Kendali
Penyidik mengidentifikasi enam perusahaan tambang nikel di Sultra, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Keenam perusahaan itu disebut berada di bawah kendali AK sebagai pemilik manfaat.
Kesimpulan sementara tersebut dibangun berdasarkan pemeriksaan 38 saksi. Namun, hingga konferensi pers berlangsung, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Kejagung menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan dalam rentang 2013–2025.
Periode panjang itu memperlihatkan persoalan serius: bagaimana pengawasan perizinan dapat berjalan ketika aktivitas usaha diduga terus berlangsung meski landasan legalnya bermasalah?
Salah satu temuan penyidik menyangkut PT BSJ dan PT KAA. Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kedua perusahaan tersebut disebut berakhir pada 2015. Akan tetapi, status penghentian sementara atau suspend diberikan hingga tiga kali.
Saiful menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan berlaku. Seharusnya, ketika izin berakhir dan persyaratan tidak terpenuhi, wilayah pertambangan dikembalikan kepada negara.
“Terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” ucapnya menjelaskan.
Di sinilah persoalan administrasi berubah menjadi pertanyaan tentang kewibawaan negara. Izin bukan surat sakti untuk mengabadikan kegiatan usaha.
Apalagi jika mekanisme penghentian sementara justru diduga menjadi jalan memutar agar aktivitas pertambangan tetap berjalan.
Bukan Sekadar Izin
Penyidik turut mendalami dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan. Dugaan suap tersebut menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara.
Jika terbukti, persoalannya tidak berhenti pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan dokumen bermasalah.
Ada kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di luar korporasi, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan mengurus administrasi dan perizinan.
Namun, pembuktian tetap menjadi pekerjaan penyidik. Publik berhak mengetahui siapa penerima, bagaimana aliran keuntungan berlangsung, serta keputusan administratif apa saja yang membuat kegiatan tambang tersebut bisa bertahan.
Kejagung sebelumnya menyampaikan telah memeriksa 38 saksi. Penyidik pun menelusuri hubungan antara perusahaan, pemilik manfaat, dan pihak penyelenggara negara.
Dari Glencore ke Gurita Nikel
Nama Arif Kurniawan bukan baru muncul dalam percakapan industri mineral. Laporan investigasi Bloomberg pada 28 Desember 2025 berjudul How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King mengulas perjalanan bisnisnya dari mantan pedagang komoditas Glencore hingga menjadi salah satu pemain besar perdagangan bijih nikel Indonesia.
Arif Kurniawan memulai karier di kantor Glencore Jakarta pada awal 2000-an. Ia sempat berkecimpung dalam perdagangan batu bara sebelum beralih ke sektor nikel.
Setelah meninggalkan perusahaan tersebut, ia membangun jaringan perdagangan melalui PT Dua Delapan Resources.
Nama perusahaan itu merujuk nomor atom nikel, yakni 28. Unit perdagangan bijih nikelnya mulai beroperasi pada 2018.
Bloomberg memperkirakan jaringan bisnis Arif menangani sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel Indonesia.
Angka tersebut menggambarkan besarnya pengaruh jaringan perdagangan dalam rantai pasok mineral strategis nasional.
Perjalanan bisnis itu memperlihatkan bagaimana kemampuan membaca pasar internasional dapat mengubah seorang pedagang komoditas menjadi pemain penting industri mineral.
Akan tetapi, besarnya pengaruh ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan pemeriksaan terhadap kepatuhan hukum.
Hutan Bukan Gudang Mineral
Sorotan terhadap jaringan bisnis nikel tersebut berkelindan dengan penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 memiliki landasan untuk menertibkan kegiatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan, termasuk melalui penguasaan kembali kawasan serta pemulihan aset.
Dalam konteks itu, dugaan penguasaan kawasan hutan oleh korporasi pertambangan harus diperiksa secara terbuka.
Luas konsesi, batas kawasan, dokumen persetujuan, dan kewajiban pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan birokrasi.
Hutan bukan ruang kosong untuk memperluas keuntungan. Di dalamnya terdapat ekosistem, sumber penghidupan masyarakat, serta fungsi lingkungan yang tidak dapat diganti hanya dengan pembayaran denda.
Klaim mengenai hubungan bisnis dengan elite daerah maupun dugaan perlindungan aparat pun membutuhkan pembuktian tersendiri.
Nama pejabat, institusi, dan pihak yang disebut memiliki hubungan dengan jaringan perusahaan tidak boleh diseret menjadi terdakwa opini tanpa dokumen dan keterangan resmi.
Negara Jangan Kalah
Perkara ini menguji keseriusan pemerintah membereskan tata kelola nikel. Penindakan tidak cukup berhenti pada penyitaan aset atau penguasaan kembali kawasan.
Aparat harus membongkar proses penerbitan izin, memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan, serta mengikuti aliran uang hingga penerima manfaat terakhir.
Arif Kurniawan masih berstatus saksi. Keberadaannya di luar negeri menjadi tantangan bagi penyidik untuk memastikan pemeriksaan berjalan efektif dan seluruh fakta dapat diuji secara hukum.
Kasus nikel Indonesia bukan semata-mata siapa menguasai tambang, melainkan siapa mengawasi kekuasaan ekonomi tersebut.
Ketika izin kedaluwarsa diduga tetap menjadi pintu operasi, negara perlu menjelaskan bagaimana pengawasan bisa kehilangan giginya.
Nikel boleh menjadi bahan baku masa depan kendaraan listrik dunia. Namun, masa depan itu akan terasa getir jika keuntungan mengalir ke jaringan bisnis, sementara risiko kerusakan lingkungan dan kerugian negara diwariskan kepada masyarakat.
Kekayaan alam tidak boleh berubah menjadi karpet merah bagi mereka yang diduga mempermainkan aturan.
Negara harus membuktikan bahwa hukum lebih kuat daripada jaringan bisnis, jabatan, dan uang.
Siapa Arif Kurniawan?
Arif Kurniawan merupakan pengusaha perdagangan komoditas nikel, mantan pedagang Glencore, serta sosok yang disebut Kejagung sebagai pengendali dan penerima manfaat enam perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Mengapa Arif Kurniawan dicari Kejagung? Penyidik mendalami dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025, termasuk persoalan izin pertambangan dan dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara.
Apakah Arif Kurniawan sudah menjadi tersangka? Belum. Berdasarkan keterangan Kejagung pada 6 November 2026, statusnya masih saksi.
Apa masalah izin tambang PT BSJ dan PT KAA? Kejagung mengungkap IUP operasi produksi kedua perusahaan berakhir pada 2015, tetapi diduga tetap dipertahankan melalui mekanisme suspend sebanyak tiga kali.
Nikel Indonesia menghasilkan kekayaan besar. Namun, siapa sebenarnya menikmati hasilnya ketika izin pertambangan diduga bermasalah.***
