JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah kembali mengangkat keberhasilan Indonesia memperoleh pendanaan iklim melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Pendanaan berbasis hasil tersebut diklaim mampu memperkuat tata kelola kehutanan dan mendukung agenda penurunan emisi.
Namun, keberhasilan memperoleh dana iklim tidak otomatis menjadi bukti bahwa persoalan kehutanan di Indonesia telah terselesaikan. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana dana tersebut dikelola, disalurkan, dan memberikan dampak nyata bagi hutan serta masyarakat yang selama ini berada di garis depan menjaga kelestariannya.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, mengatakan pengalaman Indonesia sebagai penerima pendanaan melalui Green Climate Fund (GCF) REDD+ Results-Based Payments (RBP) Pilot Programme menunjukkan bahwa pendanaan berbasis hasil tidak sekadar memberikan penghargaan atas keberhasilan menurunkan emisi.
Indonesia memperoleh persetujuan pendanaan sebesar 103,8 juta dolar AS atau setara sekitar Rp1,6 triliun atas capaian penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama periode 2014–2016.
“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pendanaan berbasis hasil tidak hanya memberikan penghargaan atas keberhasilan penurunan emisi, tetapi juga dapat memperkuat tata kelola kehutanan dan mendukung keberlanjutan aksi iklim,” kata Haruni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi diskusi di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye.
Haruni menyebut terdapat tiga pembelajaran penting dari pelaksanaan pendanaan REDD+ di Indonesia. Pertama, penguatan sistem pemantauan hutan dan transparansi pelaporan emisi. Kedua, penguatan koordinasi kelembagaan serta pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional dan daerah.
Pendanaan tersebut juga diklaim mendukung penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), program Perhutanan Sosial, serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Ketiga, penguatan pengelolaan pendanaan iklim nasional melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana agar sejalan dengan prioritas nasional maupun kebutuhan daerah.
Meski demikian, sederet capaian kelembagaan tersebut perlu diuji melalui hasil nyata di lapangan. Sebab, persoalan kehutanan tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki sistem administrasi, memperbanyak laporan penurunan emisi, atau membangun koordinasi antarlembaga.
Publik membutuhkan bukti bahwa deforestasi benar-benar terkendali, kerusakan hutan berkurang, konflik lahan ditangani, dan masyarakat sekitar hutan memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Apalagi, keberhasilan menjaga hutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, masyarakat adat, kelompok perhutanan sosial, hingga komunitas lokal memiliki kontribusi langsung yang tidak boleh diabaikan.
Haruni sendiri mengakui bahwa keberhasilan pendanaan berbasis hasil sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan manfaatnya menjangkau pihak-pihak yang berkontribusi langsung dalam menjaga hutan dan menurunkan emisi.
Artinya, pemerintah tidak boleh menjadikan keberhasilan mendapatkan pendanaan internasional sebagai tujuan akhir. Dana sebesar 103,8 juta dolar AS itu harus dapat ditelusuri penggunaannya, termasuk siapa penerimanya, program apa yang dibiayai, serta sejauh mana dampaknya terhadap perlindungan hutan.
Jangan sampai masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan ancaman kerusakan hutan hanya menjadi pelengkap dalam laporan keberhasilan, sementara manfaat pendanaan lebih banyak berhenti di tingkat kelembagaan.
Pendanaan REDD+ juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Namun, target tersebut tidak akan berarti banyak apabila tidak diikuti pengawasan ketat, penegakan hukum terhadap perusak hutan, serta keterbukaan pengelolaan anggaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana pendanaan berbasis hasil dapat memperkuat sistem nasional dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan,” ujar Haruni.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan menjaga hutan bukanlah besarnya dana internasional yang berhasil diperoleh atau banyaknya program yang diluncurkan. Ukurannya adalah berapa banyak hutan yang benar-benar terselamatkan dan seberapa besar masyarakat merasakan manfaatnya.
Jangan sampai miliaran rupiah dana iklim hanya menjadi prestasi dalam presentasi pemerintah, sementara kerusakan hutan terus berlangsung di lapangan.***
