NAGAN RAYA, borneoreview.co – Surat Telegram Rahasia bernomor STR/232/VII/1999 itu menjadi ‘kontrak mati’ bagi Teungku Bantaqiah. Buat orang Aceh, Engku yang tanah kelahirannya kaya emas itu adalah syuhada.
Ditandatangani Komandan Korem 011/ Lilawangsa, Kolonel Syafnil Armen, telegram rahasia itu semula berisi perintah untuk menangkap sang Engku.
Lama militer menduga Teungku Bantaqiah punya senjata dan mendukung Gerakan Aceh Merdeka dari Dayah Babul Al Mukarramah yang diasuhnya.
Tanggal 20 Juli 1999, tim gabungan yang terdiri dari Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Yonif Linud 328/Dirgahayu Kostrad, Yonif Linud 100/Prajurit Setra, Yonif 113/Jaya Sakti, dan Korem 011/Lilawangsa masuk ke Beutong Ateuh.
Komandan lapangan dipegang Letkol Heronimus Guru. Kepala Seksi Intelijen Korem 011/Lilawangsa, Letkol Sudjono diperintah menjadi pengendali operasi.
Baru tanggal 23 Juli 1999, tim gabungan masuk ke dayah Babul Al Mukarramah. Mereka memerintahkan Teungku Bantaqiyah untuk menyerahkan senjata.
Tapi di tengah negosiasi tiba-tiba ada teriakan perintah untuk menembak Teungku. Disusul berondongan senjata ke arah para santri.
Kejahatan HAM
Sebanyak 57 orang tewas. Dua puluh tiga jenazah diantaranya ditemukan dibuang di jurang lintasan Beutong Ateuh-Takengon. Puluhan orang luka-luka dan belasan lainnya dinyatakan hilang.
“Pasukan kami membawa sebagian mayat dan mereka yang sudah tidak dapat ditolong lagi. Menaikkannya ke dalam truk, dan kami buang ke jurang di sekitar jalan Beutong Ateuh dan Takengon,” kata salah seorang tentara yang terlibat penembakan.
“Kami hanya mendapat perintah.”
Mei 2000, pengadilan koneksitas dibuka untuk mengadili para tersangka yang terdiri dari militer dan satu warga sipil.
Persidangan menghadirkan 25 terdakwa dengan 3 perwira, diantaranya: Kapten Anton Yuliantoro, Letnan Dua Maychel Asmi dan Letnan Dua Trijoko Adiwiyono. Selebihnya berpangkat bintara dan tamtama serta seorang warga sipil.
Pengadilan menghukum para terdakwa 8,5 hingga 10 tahun penjara. Namun, Letkol Sudjono dilaporkan menghilang sebelum persidangan berlangsung, sehingga tidak pernah diadili.
Situs Bersejarah
Teungku Bantaqiah dimakamkan di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh. Di belakang meunasah Pesantren Babul Al Mukarramah, tak jauh dari kediaman putra beliau, Malikul Aziz alias Abu Kamil.
Di Kilometer 7 Jalan Beutong Ateuh-Takengon, tempat jenazah para santri ditemukan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mendirikan “Tugu Syuhada” sebagai monumen peringatan.
Kini, 27 tahun setelah peristiwa berdarah itu, lokasi makam Teungku Bantaqiah terancam aktivitas penambangan.
Perusahaan tambang PT Hasil Bumi Sembada (HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (ACW), mendapat izin usaha penambangan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, tidak jauh dari lokasi makam Teungku Bantaqiah.
“Termasuk kompleks pemakaman mendiang Teungku Bantaqiah dan keluarga beliau berada tidak jauh dari lokasi dikeluarkan IUP tambang tersebut,” kata Anggota Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB), Rusliadi.
Menurut Rusliadi, selain makam Teungku Bantaqiah dan para santrinya di Desa Blang Puuk, kawasan Beutong Ateuh Banggalang memiliki beberapa situs sejarah yang perlu dilindungi.
Di antaranya makam para syuhada yang diyakini masyarakat sekitar sebagai kubur para tentara pengikut setia Cut Nyak Dhien.
Incaran Tambang Emas
Rusliadi menilai keberadaan izin pertambangan di sekitar kawasan tersebut berpotensi mengancam kelestarian situs sejarah. Sekaligus mengganggu nilai historis yang melekat pada wilayah Beutong Ateuh Banggalang.
Izin usaha pertambangan PT Hasil Bumi Sembada (HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (ACW) meliputi 3 kampung terdampak. Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh.
Sejak tahun 2017 tanah di tiga desa itu diincar penambang emas. Saat itu PT Emas Mineral Murni yang mendapat izin menambang melalui Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017.
Keputusan ini dicabut setelah kalah gugatan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No 91 K/TUN/2020, menyebut kawasan ini bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang berstatus Taman Nasional.
Hakim Agung juga melihat ketidaksesuian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Di dokumen tercantum izin operasi penambangan di lahan seluas 10.000 hektare, tapi AMDAL-nya hanya mencakup 3.620 hektare.
Pintu tambang kembali terbuka, setelah terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor: 86.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Aceh, dimana Beutong Ateuh masuk di dalamnya.
Masyarakat, meminta pemerintah mencabut izin usaha kedua perusahaan tersebut. Warga mendesak pemerintah memastikan perlindungan terhadap makam dan situs sejarah di kawasan Beutong Ateuh Banggalang.
“Kami masyarakat Beutong Ateuh menuntut, tuntaskan kasus pelanggaran HAM terhadap mendiang Teungku Bantaqiah dan hukum pelakunya. Kami minta pemerintah mencabut izin tambang yang sudah dikeluarkan tanpa sepengetahuan kami,” kata Rusliadi.***
