PADANG, borneoreview.co – Kanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumatra, menemukan dugaan kartel penetapan harga sawit yang sangat murah terhadap petani swadaya.
Tiga perusahaan kelapa sawit yang diduga terafiliasi dengan PT Incasi Raya (Incasi Group), membeli tandan buah segar dari petani swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat dengan harga tidak wajar.
“Laporan yang kami terima soal perbedaan harga sawit swadaya yang sangat jauh berbeda dari harga TBS di Pesisir Selatan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan beda harga antar kabupaten di Sumbar. Nilai jauh berbeda,” kata Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas di Padang.
Ridho menjelaskan, saat ini pihaknya mengumpulkan data dan keterangan ke pabrik kelapa sawit. Tapi tidak semua pabrik kelapa sawit merespons.
“Kalau diidentifikasi, ada 3 pabrik yang terafiliasi dengan Incasi Raya, karena mereka menjual produknya itu ke Incasi Raya,” ujar Ridho.
Ridho mengaku ada kendala soal pembuktian apakah penetapan harga yang jauh di bawah harga pemerintah itu terkait kartel atau kesepakatan.
Sebab pabrik kelapa sawit terafiliasi tidak memiliki kesepakatan tertulis dengan perusahaan besar yang bertindak sebagai penampung.
Potongan Harga
“Jadi baunya (kartel) ada. Identifikasinya adalah dibandingkan dengan (harga) daerah lain. Potongannya kok jauh lebih besar kalau di Pesisir Selatan.”
Jika di daerah lainnya di Sumatra Barat potongan harga beli TBS hanya 3-5 persen, di Pesisir Selatan potongannya 9-12 persen. “Bicara bukti itu, ada lima alat bukti. Salah satunya adalah bukti petunjuk,” kata Ridho.
Membaca perbandingan potongan harga beli TBS di Kabupaten Pesisir Selatan dengan daerah lain di Sumbar adalah bukti petunjuk.
“Apa sih yang menyebabkan dia paling murah? Ada tidak justifikasinya yang membuat (harga sawit) di Pesisir Selatan itu yang paling murah? Kami diskusi juga dengan melaporkan. Kami investigasi juga.”
Kanwil I KPPU mempertimbangkan meminta pendapat ahli soal penetapan harga tandan buah segar. “Nanti kita perdalam lagi masalah penghitungan harga,” kata Ridho.
Ridho mengaku terkendala teknis tidak bisa melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. “Kami sudah komunikasi dan pemeriksaannya via Zoom. Sebetulnya kurang efisien. Perintah datang jadi kurang efisien. Persoalan teknis itu jadi lama.”
Meski begitu, Ridho optimistis kasus dugaan kecurangan dalam penetapan harga sawit di Kabupaten Pesisir Selatan akan selesai. Sebab tinggal menunggu kelengkapan data dari beberapa pabrik pengolahan sawit.
“Nanti baru kami akan olah datanya. Indikasinya tetap di Pasal 5 (UU No 5 tahun 1999) terkait adanya kesepakatan kartel,” ujar Ridho.
Lapor KPPU Pusat
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal Yuska mengaku sudah melaporkan dugaan ini ke KPPU Pusat di Jakarta.
“Saya dipanggil untuk didengar keterangan sebagai saksi. Pengaduan saya tercatat sebagai Perkara Laporan No. 77-92/DH/KPPU-L/VI/2026,” kata Novermal.
Dia mengatakan Tim Penyelidik KPPU telah mendengar keterangannya terkait dugaan pelanggaran UU No 5 tahun 1999. Tentang pembelian TBS kelapa sawit oleh 5 (lima) pabrik kelapa sawit yang bersekongkol menetapkan harga rendah.
Perusahaan juga bersekongkol menetapkan potongan harga tinggi untuk hasil timbangan. Petani kelapa sawit tidak punya pilihan selain tetap menjual kepada perusahaan (praktik monopsoni).
Menurut Novermal, harga tanda buah segar dari petani kebun swadaya di Pesisir Selatan hanya Rp1.400 per kilogram.
Jauh dari harga TBS kebun plasma yang ditetapkan pemerintah, Rp3.718,65 per kg. Harga TBS di Pesisir Selatan lebih murah Rp700 per kilogram di bawah harga sawit kebun swadaya di Kabupaten Sijunjung.
“Potongan timbangan TBS Pesisir Selatan mencapai 9 sampai 12 persen. Sementara di Sijunjung hanya 4 hingga 5 persen. Sangat jauh perbedaannya,” ujar Novermal.
Dalih Rendemen Rendah
Pabrik berdalih harga rendah karena rendemen tandan buah segar di Pesisir Selatan rendah. Anehnya perusahaan tidak pernah menunjukkan hasil cek rendemen kepada petani.
Perusahaan juga memotong bobot timbangan sawit sangat tinggi dengan alasan mutu tandan buah segar rendah. Tapi petani tidak pernah mendapat penjelasan soal standar kualitas pabrik.
Dengan selisih harga jual sawit lebih murah Rp700 per kilogram dari harga di Kabupaten Sijunjung, petani kelapa sawit Pesisir Selatan dengan luas kebun swadaya 44.000 hektare, rugi Rp700 miliar per tahun.
“Saya berharap KPPU memulihkan iklim usaha yang adil bagi petani sawit swadaya. Penetapan harga dan potongan timbangan (sortasi) TBS kelapa sawit yang transparan,” pungkas Novermal.***
