JAKARTA, borneoreview.co – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak korporasi tambang nikel melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia.
Uji tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence bertujuan menjalankan manajemen risiko pelanggaran hak dasar manusia pada sektor pertambangan.
Uji tuntas hak asasi manusia menjadi instrumen awal korporasi mengidentifikasi potensi pelanggaran sekaligus menyiapkan rencana mitigasi.
Langkah selanjutnya, perusahaan membuka akses pemulihan hak yang secara efektif dapat diterima oleh para korban jika terjadi pelanggaran HAM.
Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, uji tuntas HAM harus dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan semua pihak.
“Stakeholders yang saya maksud tidak hanya masyarakat di sekitar pertambangan. Tapi juga rantai pasok. Artinya rantai pasok keseluruhan dari perusahaan,” kata Prabianto.
Prabianto menjelaskan rantai pasok korporasi pertambangan sangat panjang. Semestinya uji tuntas HAM juga menjangkau perlindungan hak-hak konsumen.
HAM di Tambang Nikel
Lebih khusus lagi Komnas HAM menyoroti pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia pada prduksi hinga rantai pasokan perusahaan tambang nikel.
Menurut Prabianto, nikel sekarang menjadi komoditas andalan dan strategis bagi sektor pertambangan di Indonesia.
Nikel memiliki peran krusial dalam transisi energi mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.
Terutama melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Indonesia memiliki akumulasi kandungan alami biji nikel mencapai sekitar 5,3 miliar ton. Tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.
Nilai ekspor nikel pada tahun 2024 mencapai US$ 8 miliar. Total nilai ekspor produk turunan nikel mencapai kisaran Rp662,9 triliun atau setara US$33–34 miliar per tahun dibandingkan ekspor biji mentah.
Di belakang nilai ekonomi itu, Komnas HAM menerima banyak aduan masyarakat terkait sektor pertambangan nikel.
Laporan datang dari berbagai kawasan industri nikel utama, seperti Morowali, Morowali Utara, Weda di Halmahera, sampai Pulau Kabaena.
Pengaduan Masyarakat
Komnas HAM menerima rata-rata 2.000 hingga 2.500 aduan masyarakat per tahun.
Korporasi atau entitas swasta menempati urutan kedua pihak yang paling banyak dilaporkan setelah kepolisian.
Persoalan mendasar yang kerap diadukan ke Komnas HAM terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pada perusahaan nikel masalah yang paling sering diadukan terkait status pekerja outsourcing atau subkontraktor tanpa kejelasan perlindungan hukum.
”Sering kali saat terjadi kecelakaan kerja, misalnya yang menimpa operator alat berat, timbul sengketa mengenai siapa yang wajib memberikan perlindungan dan pemulihan. Apakah perusahaan subkontraktor atau perusahaan induknya,” kata Prabianto.
Syarat Normatif
Banyak pihak meragukan uji tuntas hak asasi manusia ini mampu menyelesaikan banyak problem pelanggaran HAM di tambang maupun pabrik pengolahan nikel.
Mengingat Komnas HAM tidak memiliki kekuatan mengikat untuk menekan korporasi nikel.
Wacana ini dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai pemenuhan syarat normatif.
Langkah ini diperkirakan minim dampak, jika nantinya uji tuntas hanya menghasilkan rekomendasi pemenuhan HAM pada rantai pasokan nikel.
Berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tercatat terjadi 104 kasus kecelakaan kerja di industri hilir dan smelter nikel di Indonesia sepanjang 2019–2025.
Sebanyak 107 pekerja meninggal dunia dan 105 lainnya menderita cedera ringan hingga berat.
Banyak jenis pekerjaan pada berisiko tinggi tidak memiliki atau menerapkan standar operasional keamanan kerja yang jelas.
Manajemen perusahaan kurang mengawasi langsung pelaksanaan dan penerapan standar keamanan dan keselamatan kerja di lapangan.
Petugas pertolongan pertama di lokasi smelter maupun tambang terbuka sering belum memiliki lisensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pengawasan keselamatan pada tambang nikel di lokasi terpencil terhambat kondisi geografis dan kurangnya jumlah pengawas.
Sehingga memperbesar risiko kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan. Berbagai titik operasi di Sulawesi, Maluku Utara, hingga kepulauan terluar seperti Raja Ampat kerap berada jauh dari pusat kendali regulator.***
