NUNUKAN, borneoreview.co – Pintu Hotel L berderit pelan. Tim penyidik Jampidsus Kejagung masuk tanpa banyak bicara. Koper hitam, map tebal, dan gestur tegang mengiringi langkah mereka. Penggeledahan ini menyasar perkara korupsi tambang batu bara PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) periode 2013-2025.
Hotel L disebut masuk bahan penyidikan. Dua eks Bupati Nunukan Kalimantan Utara, Abdul Hafid Achmad (AHA) dan Asmin Laura Hafid (ALH), ikut disebut dalam pusaran itu.
Suasana kota pelabuhan mendadak berubah. Wartawan mencatat. Kamera membidik. Lobi hotel jadi panggung sunyi.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengeklaim penggeledahan bagian dari kepentingan penyidikan.
“Penggeledahan merupakan tindakan penyidikan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait,” ucap Anang sebagaimana ditulis pada Jumat, 6 November 2026.
Kalimat itu seperti pagar. Namun mata publik tetap menatap Hotel L. Nama besar dua mantan bupati membuat aroma perkara makin menyengat.
Penyidik tidak bicara panjang. Mereka bekerja di balik pintu, meninggalkan tanya di lobi. Petugas resepsionis tersenyum kaku. Tamu berlalu cepat.
Jejak Kasus Tambang
Sebelum Hotel L, penyidik menggeledah kantor pusat PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) di Jalan Cikini Raya Nomor 78, Menteng, Jakarta Pusat.
CCM Group bergerak di banyak lini kelapa sawit, properti, perhotelan, energi. Di Nunukan, batu bara jadi pusat badai.
Penyidik membongkar dugaan penyimpangan perizinan dan operasional. Salah satu modus dokumen pelepasan kawasan hutan milik PT SIL, perusahaan afiliasi bidang perkebunan, dipakai untuk kegiatan tambang PT CCM tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Berkas menumpuk. Alat bukti dibungkus. Ruang rapat berbau tegang.
Di Jakarta Pusat, gedung PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) pernah jadi sasaran. Pintu kaca, satpam berseragam rapi, dan lift sunyi menjadi latar.
Penyidik masuk membawa daftar periksa. Beberapa berkas diangkut. Publik di luar hanya bisa menebak isi ruangan.
Di Nunukan, Hotel L kembali jadi sorotan. Papan nama berkilau, kursi lobi lengang, dan telepon genggam bergetar. Setiap bisik jadi berita.
Bara Bisu
Mekanisme suspensi juga didalami. Diduga diajukan sampai enam kali hingga 2020. Tujuannya memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan.
Penyidik pula mengusut dugaan manipulasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penyimpangan proses penilaian.
Semua berkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Central Cipta Murdaya (PT CCM).
Di ruang penyidik, dokumen menjadi saksi. Angka berserakan. Nama besar berbaris rapi di berkas. Tak ada ruang untuk sekadar tebak-tebakan.
Sejak awal, Kejagung menyatakan penyidikan berjalan untuk menelusuri dugaan penyimpangan perizinan, aktivitas tambang, hingga tata niaga batu bara.
Pernyataan itu terdengar rapi. Namun publik mencatat rentang waktu panjang: 2013-2025.
Dua belas tahun. Di rentang itu, izin, suspensi, AMDAL, dan terminal khusus saling bertaut.
Jika benar ada penyimpangan, siapa mengawasi? Jika salah, mengapa Hotel L ikut digeledah? Pertanyaan itu menggantung di lobi.
Data Harus Dibuka
Penyidik mencatat penjualan batu bara PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) sekitar 5,19 juta ton pada 2021-2025.
Rincian 4.236.228 ton ekspor, 961.321 ton domestik. Anang menegaskan angka itu volume penjualan, bukan nilai kerugian keuangan negara.
“Kejagung menegaskan, seluruh dugaan dalam perkara ini masih dalam tahap penyidikan,” kata Anang.
Pernyataan itu menutup pintu spekulasi, tetapi membuka lorong panjang. Publik menunggu siapa pihak bertanggung jawab. Di luar gedung, matahari makin terik.
Nama Abdul Hafid Achmad dan Asmin Laura Hafid membuat perkara ini bukan sekadar tambang saja.
Di Nunukan, dua nama itu punya jejak panjang. Hotel L disebut masuk bahan penyidikan. Kaitan langsung belum diumumkan.
Penyidik menjaga jarak dari tuduhan. Namun publik punya ingatan. Setiap nama besar menempel di dinding berita.
Setiap foto lama muncul kembali. Di warung kopi, orang bicara pelan. Di grup percakapan, tautan berita menyebar cepat.
Dugaan lain penggunaan terminal khusus (Tersus) tidak sah untuk penjualan batu bara, ekspor maupun domestik, periode 2021-2025.
Pada 23-24 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Utara.
Rumah bekas Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid ikut digeledah. Kejagung menegaskan semua dugaan masih tahap penyidikan.
Penentuan tanggung jawab pidana harus berdasar kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum.
Perhotelan ikut disasar. Aroma bisnis dan politik bercampur. Di kota kecil, nama besar mudah jadi teman lama.
Namun hukum harus tetap jadi garis tegas. Jangan sampai penggeledahan berhenti pada foto dan konferensi pers.
Publik lelah pada drama tanpa ujung. Mereka ingin bukti, bukan teka-teki. Setiap dokumen harus bicara.
Setiap angka harus terang. Setiap pihak harus diuji lewat alat bukti, bukan lewat gemuruh opini.
Bara Nunukan belum padam. Hotel L masih berdiri. Penyidik masih bekerja. Publik masih menunggu.
Di balik pintu, ada berkas. Di luar pintu, ada sorotan. Di antara keduanya, ada pertanyaan besar, apakah kasus ini berakhir pada keadilan atau sekadar jadi tontonan baru.***
