NUNUKAN, borneoreview.co – Di Nunukan Kalimantan Utara, penyidikan perkara tambang batu bara kini mengetuk pintu hotel. Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah Hotel L, sebuah lokasi usaha perhotelan, dalam penyidikan kasus korupsi pertambangan PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) untuk periode 2013–2025.
Langkah itu memperlebar peta penyidikan. Perkara tidak lagi hanya bergerak di sekitar kantor perusahaan dan kegiatan tambang, tetapi merambah sektor perhotelan.
Hotel L disebut masuk dalam bahan penyidikan karena diduga memiliki keterkaitan dengan dua bekas Bupati Nunukan, Abdul Hafid Achmad (AHA) dan Asmin Laura Hafid (ALH). Namun, keterkaitan dalam bahan penyidikan bukan bukti keterlibatan pidana.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
Dia mengingatkan tindakan tersebut tidak otomatis menempatkan pemilik hotel atau pihak terkait sebagai pelaku tindak pidana.
“Penggeledahan merupakan tindakan penyidikan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait,” kata Anang, Jumat, 6 November 2026.
Pernyataan itu penting di tengah mudahnya sebuah penggeledahan berubah menjadi vonis di ruang publik.
Penyidik berwenang mencari dan mengamankan bukti pengadilanlah kelak menentukan kesalahan seseorang berdasarkan alat bukti dan proses hukum. Di antara dua tahap itu, asas praduga tak bersalah tidak boleh ditinggalkan.
Sebelum mendatangi Hotel L, penyidik telah menggeledah kantor pusat PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) di Jalan Cikini Raya Nomor 78, Menteng, Jakarta Pusat.
PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) merupakan induk usaha CCM Group, kelompok bisnis dengan kegiatan di sejumlah sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit, properti, perhotelan, hingga energi.
Rentang usaha tersebut membuat penyidikan perlu menelusuri hubungan antarbadan usaha, dokumen, aset, serta aliran kegiatan bisnis secara cermat.
Meski demikian, keberadaan beberapa lini usaha dalam satu kelompok tidak serta-merta membuktikan seluruh unit terlibat dalam dugaan pelanggaran. Hubungan itu harus diuji melalui dokumen dan bukti konkret.
Kasus Izin Tambang
Menurut Anang, salah satu dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik PT SIL, perusahaan afiliasi di sektor perkebunan.
Dokumen tersebut diduga dipakai untuk mendukung kegiatan pertambangan PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar kelengkapan administrasi. Penggunaan dokumen perusahaan afiliasi untuk kegiatan tambang dapat menyentuh batas legal pemanfaatan kawasan hutan.
Itu sekaligus menguji ketatnya pengawasan pemerintah terhadap izin usaha. Namun, kesimpulan hukum tetap menunggu pembuktian penyidik.
Penyidik turut mendalami dugaan penyalahgunaan mekanisme penghentian sementara kegiatan pertambangan atau suspensi.
Mekanisme itu diduga diajukan hingga enam kali sampai 2020, dengan tujuan memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan.
Angka enam kali menjadi petunjuk pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa setiap pengajuan otomatis melanggar hukum.
Sebuah Dokumen AMDAL
Sorotan berikutnya tertuju pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan proses penilaiannya.
Kejagung mendalami dugaan manipulasi dokumen serta penyimpangan penilaian, dalam rangkaian penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Central Cipta Murdaya (PT CCM).
AMDAL semestinya menjadi instrumen untuk membaca risiko lingkungan sebelum kegiatan berjalan, bukan sekadar berkas pelengkap meja perizinan.
Bila dokumen atau proses penilaiannya dimanipulasi, fungsi perlindungan lingkungan berisiko berubah menjadi formalitas.
Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, saksi, dan bukti lain.
Ada Batu Bara
Penyidik juga mengusut dugaan penggunaan terminal khusus (tersus) secara tidak sah untuk penjualan batu bara, baik ke pasar ekspor maupun domestik, selama 2021–2025.
Kasus ini membawa penyidikan dari ruang perizinan menuju rantai niaga: tempat batu bara dimuat, jalur distribusi, serta dasar hukum pemanfaatan fasilitas pelabuhan.
Dari pendalaman sementara, volume penjualan PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) pada periode tersebut tercatat sekitar 5,19 juta ton.
Rinciannya, 4.236.228 ton untuk ekspor dan 961.321 ton untuk pasar domestik. Angka itu menggambarkan skala kegiatan niaga dalam perkara, bukan besaran kerugian negara.
Anang menegaskan, angka itu “bukan nilai kerugian keuangan negara”.
Pembedaan itu tidak boleh kabur. Tonase menunjukkan jumlah batu bara terjual kerugian negara memerlukan perhitungan tersendiri, metode akuntabel, serta bukti hubungan sebab akibat.
Menyamakan keduanya hanya akan menghasilkan angka sensasional, bukan informasi akurat.
Uji Bukti Tuntas
Penggeledahan di Nunukan bukan langkah pertama. Pada 23–24 September 2026, tim Jampidsus telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Utara.
Lokasi tersebut mencakup kantor PT Central Cipta Murdaya (PT CCM) di Jakarta Pusat serta rumah bekas Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.
Rangkaian tindakan itu menunjukkan penyidik sedang menelusuri berbagai simpul perkara, mulai dari perusahaan, dokumen perizinan, fasilitas penjualan, hingga lokasi lain.
Kejagung menyatakan penyidikan masih berlangsung untuk mengurai dugaan penyimpangan perizinan, kegiatan pertambangan, dan tata niaga batu bara.
Kasus perkara ini menguji lebih dari sekadar ketertiban administrasi sebuah perusahaan itu.
Ia menguji apakah aturan kawasan hutan, izin tambang, AMDAL, dan terminal khusus benar-benar bekerja sebagai pagar kepentingan publik, atau justru dapat diterobos melalui celah prosedur.
Pertanyaan itu penting bagi warga Nunukan, sebab sumber daya alam bukan ruang privat bagi pemegang izin.
Namun, kritik harus berjalan bersama ketelitian. Sampai penyidikan menghasilkan bukti cukup dan proses peradilan menetapkan putusan, dugaan tetaplah dugaan.
Penggeledahan hotel bukan vonis; penyebutan nama pejabat bukan bukti kesalahan dan angka jutaan ton bukan otomatis kerugian negara.
Publik berhak menuntut penjelasan, sementara setiap pihak berhak atas proses hukum secara adil.
Publik menunggu hasilnya. Bukan sekadar deretan penggeledahan dan pernyataan tanpa ujung, melainkan kepastian hukum.***
