JAKARTA, borneoreview.co – Dari Gedung 1 lantai 10 kantor Badan Pusat Statistik, Moh Edy Mahmud menyampaikan kabar yang menggembungkan dada.
‘In this economy’, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Pusat itu menyampaikan kondisi ekonomi nasional yang sepertinya baik-baik saja.
Dia bilang ekonomi tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tergambar dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp6.741 triliun.
Sementara PDB atas dasar harga konstan tercatat Rp3.633,2 triliun. “Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,04 persen,” kata Edy.
Lebih bungah lagi, subsektor industri makan dan minuman tumbuh 7,09 persen. Subsektor ini melenting karena dukungan meningkatnya ekspor minyak mentah sawit beserta turunannya.
Peningkatan pemanfaatan minyak mentah sawit di dalam negeri untuk produksi biodiesel, jadi salah satu faktor penentu naiknya keuntungan.
Selama kurang dari tiga bulan terakhir, produksi minyak sawit tumbuh 5,87 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun 2026 secara tahunan.
Pada September 2026, nilai ekspor kelompok komoditas lemak dan minyak nabati (dominasi sawit) mencapai US$4,43 miliar. Naik 89,04 persen dari September tahun sebelumnya.
Total nilai ekspor kelapa sawit mencapai US$10,10 miliar (naik 26,09 persen secara tahunan) pada Juli hingga September 2026.
Secara kumulatif sejak Januari hingga September 2026, nilai ekspor minyak mentah sawit tembus US$29,58 miliar.
Industri yang Timpang
Tapi pernahkah kita menghitung, dari besarnya nilai keuntungan ekspor itu berapa yang dinikmati oleh para petani di pelosok Sumatra, Kalimantan, hingga Papua?
Ternyata kenaikan ekspor minyak sawit tidak secara langsung meningkatkan pendapatan petani. Ada rantai bisnis yang berkelindan sebelum keuntungan ekspor sampai ke tangan para pekebun.
Para pekebun kecepretan keuntungan lewat harga jual tandan buah segar. Itupun dengan syarat petani punya posisi tawar yang kuat saat menjual TBS ke pabrik.
Asumsinya, kenaikan ekspor akan memperluas pasar dan meningkatkan permintaan minyak sawit. Karena permintaan naik -sekali lagi asumsi- akan menambah serapan jumlah panen sawit dari petani.
Cara main di lapangan ternyata beda dengan teori di belakang meja. Hitungan kenaikan ekspor yang menguntungkan petani, lebih sering meleset.
Selama puluhan tahun, pola hubungan kerja sama petani dan pabrik kelapa sawit ‘tidak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’.
Ada saja alasan pabrik pengolahan sawit agar bisa membeli tandan buah segar dengan harga murah. Dari mulai kualitas rendemen rendah, tangki penuh, hingga fluktuasi harga CPO dunia.
Matematika Petani
Saat terjadi kenaikan pungutan ekspor CPO Maret 2026 misalnya, petani khawatir pabrik akan menurunkan harga beli tandan buah segar.
Meski pungutan 12,5 persen berlaku pada ekspor CPO, dampaknya bisa merembet hingga ke meja makan petani sawit.
“Pungutan ekspor secara formal memang bukan langsung kepada petani. Namun yang perlu dicermati adalah apakah tambahan biaya itu akhirnya ikut menekan harga TBS,” kata pemerhati sawit Sumatra Selatan, H Rudi Arpian.
Kenaikan pungutan ekspor tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 9/2026 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Rudi menjelaskan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kenaikan pungutan ekspor berpotensi memengaruhi harga tandan buah segar.
Mengutip kajian Prananta Center Universitas Indonesia, setiap kenaikan 1 persen pungutan ekspor berkorelasi terhadap penurunan harga tandan buah segar Rp333 per kilogram.
Jadi kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen, berpotensi menurunkan harga TBS sekitar Rp832,5 per kilogram.
Memang angka tersebut baru hitungan simulasi matematis. Tidak dapat langsung dianggap sebagai penurunan harga yang pasti terjadi di lapangan.
“SPKS memperkirakan dampak yang lebih moderat. Potensi penurunan harga TBS sekitar Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Dampak riil tetap bergantung pada kondisi harga CPO, mekanisme pasar, biaya logistik, margin industri, hingga situasi ekspor pada periode tertentu,” ujar Rudi.
Dari turunnya harga TBS Rp500-Rp800 per kilogram itu berpotensi mengurangi pendapatan petani Rp2 juta-Rp3,2 juta per bulan.
Peremajaan Sawit
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDB) Kelapa Sawit, menggunakan pungutan dana perkebunan sebesar 12,5 persen dari harga referensi CPO.
Sebagian untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan serta memberikan nilai tambah bagi produk hilir dan petani.
Uang itu juga yang dipakai untuk membiayai program hilirisasi sawit, termasuk pengembangan biodiesel.
Dana yang dihimpun BPDP seharusnya memberikan manfaat nyata bagi petani. Karena dari seluruh kaitan nilai ekspor sawit, pungutan dana BPBD yang punya korelasi paling dekat dengan kepentingan petani.
Salah satu program pembiayaan BPDP adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tapi hingga Juli 2026, BPDP baru meremajakan 2.802,73 hektare sawit dengan anggaran Rp168,16 miliar.
Target Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara nasional 180.000 hektare per tahun. Capaian kumulatifnya sejak tahun 2017 baru sekitar 37 persen atau sekitar 278.200 hektare.
Pada tahun 2024, realisasi PSR hanya sekitar 39.000 hektare. Masih jauh dari target 120.000 hektare tahun itu.
Setahun kemudian, realisasi cuma sekitar 50.000 hektare dari target 180.000 hektare. Artinya hanya lebih dari sepertiga kebun sawit yang berhasil peremajaan.
Gulali Hilirisasi
Kembali ke laporan BPS Pusat soal pertumbuhan ekonomi yang disokong ekspor minyak sawit. Melejitnya industri sawit selama 3 bulan terakhir juga tidak terlalu punya dampak bagi petani.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengalokasikan 95 persen dana BPDP untuk subsidi biodiesel. Sementara porsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hanya sekitar 3,5 persen.
Secara akumulasi dari tahun 2015 hingga 2024, perusahaan besar menikmati subsidi biodiesel. Wilmar Group, Musim Mas, Royal Golden Eagle (RGE), Permata Hijau, dan Sinar Mas Group.
Perusahaan besar menikmati subsidi biodiesel mencapai Rp208,4 triliun melalui 15 grup usaha yang teridentifikasi.
Wilmar Grup misalnya memperoleh subsidi biodiesel Rp64,3 triliun, Musim Mas (Rp30,6 triliun), Royal Golden Eagle (Rp25,5 triliun), Permata Hijau (Rp17,2 triliun), dan Sinar Mas (Rp16,1 triliun).
Jadi jelas kan siapa pihak paling untung dari loncatnya ekspor minyak mentah kelapa sawit yang katanya mencapai US$29,58 miliar.***
