JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah kembali menggaungkan kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat sebagai jurus meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional. Namun, di balik optimisme tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah kemitraan benar-benar menguntungkan petani kecil atau justru lebih banyak menguntungkan perusahaan besar?
Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kemitraan menjadi strategi penting untuk menghadapi ketidakpastian global sekaligus meningkatkan produktivitas sawit melalui penerapan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP).
Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Lainnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Mula Putra, mengatakan kolaborasi antara perkebunan besar dan rakyat dapat mendorong peningkatan produktivitas.
“Kementerian Pertanian dalam menyikapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, kata kuncinya adalah kemitraan. Perkebunan besar, perkebunan rakyat pasti akan tercermin naiknya produktivitas melalui peningkatan GAP,” kata Mula, Rabu (18/11).
Pernyataan tersebut terdengar menjanjikan. Tetapi, kemitraan tidak cukup hanya menjadi slogan dalam berbagai forum perkebunan. Pemerintah harus memastikan petani rakyat mendapatkan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan besar.
Sebab, persoalan perkebunan rakyat tidak semata-mata terletak pada pengetahuan budidaya. Keterbatasan modal, akses pupuk, bibit unggul, teknologi, pendampingan, hingga kepastian pasar masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Jika seluruh persoalan itu tidak disentuh, dorongan menerapkan GAP berisiko hanya menjadi tuntutan tambahan bagi petani yang selama ini sudah berjuang dengan keterbatasan sumber daya.
Mula mengakui, secara agregat kemitraan mampu memberikan dampak lebih besar terhadap produktivitas dibandingkan pengelolaan kebun secara mandiri oleh sebagian pekebun swadaya.
“(Produktivitas) pasti lebih tinggi manakala dilakukan kemitraan, itu fakta dan data, walaupun di beberapa tempat ada pekebun swadaya yang mampu melakukan itu secara mandiri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut semestinya diikuti dengan keterbukaan data. Pemerintah perlu menjelaskan berapa besar peningkatan produktivitas petani mitra, bagaimana pembagian keuntungan, serta sejauh mana perusahaan memberikan dukungan kepada pekebun rakyat.
Jangan sampai kemitraan hanya diukur dari banyaknya kerja sama yang terbentuk, sementara kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan berarti.
Di sisi lain, Kementan memasang target produktivitas sawit nasional mencapai 30 hingga 40 ton tandan buah segar (TBS) per hektare dengan rendemen 23 hingga 25 persen.
Target tersebut tentu ambisius. Namun, pemerintah perlu menjelaskan strategi konkret untuk mencapainya, terutama pada perkebunan rakyat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Apalagi, peningkatan produktivitas juga dikaitkan dengan kebutuhan bahan baku energi nasional. Kementan memperkirakan tambahan produksi satu ton setara minyak kelapa sawit mentah (CPO) per hektare setiap tahun berpotensi meningkatkan produksi CPO nasional hingga 14 juta ton.
Tambahan produksi itu diproyeksikan mendukung peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50. Pemerintah memperkirakan kebutuhan tambahan produksi untuk menopang kebijakan tersebut mencapai sekitar sembilan juta ton.
Di sinilah persoalan lain muncul. Ketika kebutuhan sawit untuk energi semakin besar, jangan sampai kepentingan industri biodiesel justru lebih dominan dibandingkan kepentingan petani dan keberlanjutan lingkungan.
Peningkatan produksi memang penting, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.
Pemerintah juga mendorong peningkatan penetrasi pasar domestik agar industri sawit tidak hanya bergantung pada ekspor. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi harus disertai kebijakan yang memberikan posisi tawar lebih baik bagi petani.
Pada akhirnya, kemitraan yang sesungguhnya bukan sekadar mempertemukan perusahaan besar dengan pekebun rakyat. Kemitraan harus memastikan adanya transfer pengetahuan, bantuan teknologi, akses pembiayaan, harga yang adil, dan pembagian manfaat yang transparan.
Pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, dan pekebun rakyat memang harus bergandengan tangan. Namun, jangan sampai tangan petani hanya dibutuhkan ketika industri membutuhkan pasokan tandan buah segar.
Jika pemerintah serius menjadikan kemitraan sebagai kunci peningkatan produktivitas, maka keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, bukan hanya bertambahnya produksi CPO nasional.***
