UMP Provinsi Riau Naik, Upah Pekerja Sawit Tetap Tiarap

Pekerja di perkebunan sawit.

PEKANBARU, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Riau menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Upah pekerja naik 6,63 persen dibanding penetapan tahun 2026.

Upah minimum Provinsi Riau naik sebasar Rp250.646. Dari Rp4.281.788 pada penetapan tahun 2026 menjadi Rp4.281.788 untuk tahun depan.

Kenaikan upah juga berlaku untuk upah minimum sektoral. Pekerja sektor minyak dan gas bumi (migas) menerima upah minimum tahun 2027 sebesar Rp4.054.676.

Sementara upah minimum sektoral untuk bidang pertanian dan perkebunan ditetapkan Rp4.034.603. Naik Rp250.862 dari penetapan tahun 2026.

Sayangnya sistem pengupahan di perkebunan sawit punya “kalkulator” sendiri. Tidak pernah sama dengan angka dan sistem penetapan pemerintah.

Pekerja Harian

Mayoritas pekerja di perkebunan sawit berstatus buruh tidak tetap. Dalam sistem kerja harian, upah dibayar bergantung seberapa banyak pekerjaan selesai dalam sehari.

Jika buruh tidak bekerja karena cuaca buruk atau kendala lain, penghasilan bisa sangat rendah.

Ini bertentangan dengan prinsip dasar UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa pekerja berhak atas upah yang layak. Termasuk upah minimum sesuai dengan standar hidup layak (UMR).

Dalam hubungan kerja yang timpang, manajemen perusahaan perkebunan sawit memegang kuasa penuh atas pengupahan. Mereka berhak menetapkan target dan volume kerja secara sepihak.

Alasan penetapan target dan volume kerja untuk mengoptimalkan hasil produksi. Tapi seringkali target kerja tidak mempertimbangkan kendala seperti kondisi lahan yang sulit di jangkau, kondisi pohon sawit, dan kondisi cuaca atau musim.

Ketidakadilan Sistem Kerja

Padahal kendala-kendala tersebut menentukan jumlah hasil panen yang menjadi penentu upah kerja.

Jelas terjadi ketiadakadilan dalam produktivitas pekerja dengan upah yang mereka terima.

Janji bonus bagi pekerja seperti permen yang tidak pernah sungguh-sungguh diberikan. Bonus bagi pekerja yang memenuhi target, juga berarti potongan upah bagi mereka yang dianggap tidak produktif.

Sistem kerja borongan menempatkan buruh perkebunan sawit selalu dalam tekanan.

Setiap hari mereka dikerjar target produksi yang keuntungan terbesarnya dinikmati oleh perusahaan.

Setelah pekerjaan selesai hasilnya dihitung dan dicatat oleh mandor. Mandor bertanggung jawab memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai standar.

Evaluasi dilakukan untuk menentukan besarnya upah borongan. Di sini peran mandor sangat dominan karena bisa menentukan hasil kerja secara subyektif.

Jarang sekali ditemukan mekanisme penilaian kerja yang obyektif di perkebunan sawit.

Sistem kerja dibangun atas relasi kuasa yang menempatkan pekerja tidak tetap di kasta paling bawah.

Kebanyakan pekerja yang terlibat dalam perkebunan sawit adalah pendatang dari daerah lain. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menerima model kerja yang menindas.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *