JAKARTA, borneoreview.co – Proyek mendorong transisi energi rendah karbon tidak boleh menjadi bencana baru bagi hutan dan masyarakat adat.
Program hilirisasi nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik misalnya, justru merusak lingkungan di Sulawesi dan Maluku Utara.
“Kita tidak boleh menyelesaikan masalah emisi knalpot kendaraan di satu negara dengan menciptakan bencana kerusakan hutan di negara lain,” kata Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad.
Menurut Nadia, aktivitas tambang nikel di Sulawesi dan Maluku Utara memicu pembukaan hutan, menekan wilayah masyarakat adat, dan mencemari sungai serta pesisir.
Pembangkit listrik captive milik fasilitas pengolahan biji nikel (smelter) masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
“Kendaraan listrik tidak akan pernah benar-benar nol emisi di lapangan, apabila rantai pasoknya menghancurkan ekosistem,” ujar Nadia.
Klaim kendaraan listrik sebagai kendaraan nol emisi hanya berlaku di atas kertas. Tambang dan pabrik pengolahan biji nikel masih melakukan operasional yang merusak lingkungan.
Selain proyek kendaraan listrik, Madani Berkelanjutan juga mengritik arah kebijakan biofuel yang sedang digarap pemerintah Indonesia.
Waspada Bahan Bakar Nabati
Program biodisel B50 membutuhkan 14-80 juta ton minyak sawit mentah. Sedangkan bioetanol E20 membutuhkan 4 juta kiloliter etanol per tahun.
Keduanya membutuhkan pasokan minyak sawit dalam jumlah besar. Padahal, luas perkebunan sawit nasional sudah mencapai 17,8 juta hektare, nyaris menyentuh batas daya dukung lahan 18,15 juta hektare.
Klaim perluasan kebun sawit di hutan terdegradasi, tidak otomatis menempatkan penanamannya di lahan kosong. Ekspansi pangan dan energi seperti di Merauke, Papua justru membuka hutan dan merampas tanah adat.
Ironisnya, sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit yang digunakan untuk subsidi biodiesel justru mengalir ke perusahaan besar.
Sehingga kebijakan biodiesel hanya mensubsidi bahan bakar dan industri, bukan petani sawit. “Dekarbonisasi transportasi tidak boleh menggeser beban ke hutan dan masyarakat,” kata Nadia.
Isu elektrifikasi transportasi muncul sebagai pilar utama pencapaian target iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki.
Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Transport & Environment (T&E), NewClimate Institute, Carbon Tracker, serta Institute for Essential Services Reform (IESR), menyoroti ketimpangan dalam transisi energi dunia.
Lonjakan Kendaraan Listrik
Emisi bahan bakar fosil global memang diperkirakan turun pada 2026, berkat pertumbuhan energi terbarukan, kenaikan harga minyak, dan lonjakan penjualan kendaraan listrik.
Saat ini, listrik sudah menyumbang sekitar 23 persen dari konsumsi energi final global. Tetapi baru mengisi sekitar 2 persen dari kebutuhan energi sektor transportasi.
Janna Hoppe, peneliti kebijakan iklim pada NewClimate Institute, memaparkan sektor transportasi menyumbang sekitar 30 persen permintaan energi final dan membutuhkan transformasi paling besar.
Berkat berbagai kebijakan sejak Persetujuan Paris, proyeksi pemanasan global turun dari 3,6 derajat Celcius menjadi 2,7 derajat Celcius. Namun masih jauh dari batas aman.
Saat ini, porsi listrik di sektor transportasi harus ditingkatkan menjadi 11-17 persen pada 2035 serta 45-57 persen pada 2050.
“Sayangnya, kebijakan saat ini hanya mencapai sekitar 6 persen pada 2035. Selain mengganti kendaraan fosil dengan kendaraan listrik, pemerintah wajib mendorong pergeseran moda menuju transportasi publik dan memperbaiki perencanaan tata ruang kota,” kata Janna.
Hutan dan Masyarakat Adat
Meninjau tantangan transisi energi di dalam negeri, Director of Climate and Just Energy Transition IESR, Agus Tampubolon menekankan sektor transportasi yang menyerap sekitar 40 persen konsumsi minyak.
Sektor transportasi menyumbang sedikitnya seperempat emisi sektor energi pada 2024. Padahal mayoritas bahan bakar minyak masih dipenuhi melalui impor.
“Sayangnya, sekitar 80 persen kendaraan listrik di Indonesia masih berupa kendaraan pribadi karena insentif pemerintah lebih berpihak ke sektor tersebut,” kata Agus Tampubolon.
Menurut Agus, elektrifikasi transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Mengingat 85 persen kelistrikan Indonesia masih bersumber dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Elektrifikasi wajib berjalan beriringan dengan dekarbonisasi pembangkit listrik. Subsidi bahan bakar fosil harus didorong menuju perbaikan infrastruktur pengisian daya dan jaringan energi terbarukan.
Bantu Petani Sawit
Madani Berkelanjutan mendesak pemerintah menghitung dampak penggunaan lahan dan deforestasi dalam setiap klaim penurunan emisi biofuel.
Anggaran subsidi bahan bakar fosil perlu dialihkan secara bertahap untuk membangun elektrifikasi transportasi publik dan jaringan energi terbarukan.
Subsidi biodiesel harus diprioritaskan untuk petani kecil. Dana subsidi dapat dipakai untuk peremajaan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, dan pendanaan langsung komunitas lokal tanpa memperluas lahan perkebunan.
Madani Berkelanjutan juga mendesak pembatasan biofuel hanya untuk transportasi pelayaran dan penerbangan.
Tanaman bahan baku biofuel secara global menyita sekitar 32 juta hektare lahan setiap tahun. Tetapi hanya memasok sekitar 4 persen kebutuhan energi transportasi.
Biofuel mengancam ketahanan pangan dan kelestarian hutan. Penggunaan biofuel berstandar keberlanjutan ketat harus dibatasi secara selektif hanya untuk sektor pelayaran dan penerbangan yang sulit dialihkan ke tenaga listrik.
Perencanaan transisi energi, berupa membuka tambang mineral nikel maupun lahan perkebunan nabati, tidak boleh dirancang di atas peta kosong tanpa memperhatikan keberadaan manusia.
Pengakuan hukum atas hak wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal harus menjadi prasyarat mutlak sebelum proyek berjalan.***
