DENPASAR, borneoreview.co – Rencana pembangunan terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan pesisir Denpasar Selatan, Bali mengancam ekosistem mangrove.
Hutan mangrove lokasi terminal LNG merupakan bagian dari Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Luasnya mencapai 1.158 hektare yang terbagi di dua wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Kawasan Tahura Ngurah Rai meliputi Desa Pedungan, Pemogan, Sesetan, Serangan, Sidakarya, dan Sanur Kauh. Lokasi terminal LNG rencananya dibangun di dekat Desa Serangan, Denpasar Selatan.
Proyek infrastruktur gas berpotensi mengancam ekosistem mangrove, penghidupan nelayan, hingga mengganggu aktivitas keagamaan umat Hindu di kawasan tersebut.
Di Pulau Serangan terdapat Pura Sakenan yang menjadi salah satu pura penting di Bali. Pura ini memiliki keterkaitan spiritual dengan unsur Buddha (stana Ida Bhatara Sakya Muni) dan pemujaan Dewa Baruna.
Luas hutan mangrove Ngurah Rai terus berkurang. Saat penetapan oleh Menteri Kehutanan tahun 1993, Taman Hutan Raya Ngurah Rai tercatat seluas 1.373 hektare.
Kementerian Kehutanan tahun 2021 melansir data terbaru hutan mangrove di kawasan ini berkurang 200 hektare, hingga
tinggal tersisa 1.158 hektare.
Proyek terminal LNG yang digarap patungan PT Dewata Energi Bersih (DEB), PT Padma Energi Indonesia dan Perumda Kerta Bali itu dipastikan akan semakin mengurangi luas wilayah hutan mangrove.
Padahal Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara tercatat memiliki persentase deforestasi hutan terbesar kedua setelah Pulau Jawa.
Sekitar 45,92 persen hutan di kedua wilayah itu telah habis dibabat untuk berbagai kepentingan bisnis.
Ikatan Sosial Mangrove
Bagi warga Desa Serangan, hutan mangrove bukan sekadar tutupan vegetasi. Sekitar 3,96 hektare kawasan mangrove berada dekat permukiman penduduk.
Warga memiliki keterikatan kuat dengan hutan mangrove sebagai benteng alam dari ancaman abrasi sekaligus penyangga ekonomi pesisir.
Ini bukan kali pertama lingkungan Desa Serangan dirusak. Sekitar tahun 1996 pemerintah menguruk selat kecil sepanjang 110 meter yang memisahkan Bali dan Serangan.
Saat penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim COP 13 (UNFCCC) di Bali tahun 2007, beberapa organisasi lingkungan melakukan kunjungan ke Serangan.
Mendengar langsung dampak kerusakan lingkungan akibat reklamasi jalan penghubung dari warga setempat.
Sebagian pesisir Serangan menjadi tempat singgah dan bertelur penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Setelah reklamasi, populasi penyu berkurang.
Di Serangan kemudian dibangun pusat konservasi penyu, Turtle Conservation and Education Center (TCEC).
Namun keberadaan pusat konservasi tidak mampu mengembalikan populasi penyu karena kondisi alam sudah terlanjur rusak.
Laporan Trend Asia menyebut pembangunan terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di dekat Serangan akan mengganggu tatanan ekologis dan sosial-ekonomi masyarakat.
Ekosistem mangrove membantu melindungi wilayah pesisir dari gelombang badai dan erosi. Sekaligus menjadi habitat bagi beragam jenis fauna laut.
Fungsi Ekologis
Mangrove juga berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Selain fungsi ekologis, mangrove memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Antara lain melalui pemanfaatan kawasan wisata dan sumber penghidupan.
Upaya menjaga lingkungan bukan hal baru bagi warga Serangan. Setelah perubahan kondisi alam Serangan pasca reklamasi, warga mulai membangun upaya konservasi mangrove.
Tidak hanya melalui penanaman kembali, tetapi juga disertai edukasi mengenai pentingnya merawat ekosistem pesisir.
I Wayan Patut menjadi salah satu warga yang terlibat dalam upaya tersebut. Menurutnya, keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari jumlah mangrove yang ditanam.
Keberhasilan konservasi mangrove juga harus diukur dari berapa banyak pohon yang mampu bertahan dan bagaimana masyarakat terlibat merawatnya.
“Makanya dulu kita dapat dana, (untuk) menanam seribu mangrove. Kami bilang, tidak usah seribu, tanam 500. Targetnya 400
pohon hidup. Dibandingkan 1.000 yang hidup cuma 100,” kata I Wayan Patut.
Kepentingan Bisnis
I Wayan Patut yang juga Baga Palemahan Desa Adat Serangan menyebut perusakan hutan mangrove di kampungnya terjadi secara sistematis sejak tahun 1990-an.
Saat itu seluruh kawasan mangrove dan tambak di Desa Serangan dibebaskan untuk kepentingan konsorsium pengembangan. Proses pembebasan kawasan dilakukan melalui Kodam IX/ Udayana.
Kawasan tambak yang dibebaskan, pada dasarnya juga merupakan hutan mangrove.
“Tahun 1990 semua mangrove di kawasan Serangan sudah dibebaskan. Dimiliki oleh konsorsium pengembangan. Ada tambak, sudah dibeli semua. Tambak itu isinya mangrove,” ujar I Wayan Patut.
Warga Menolak Terminal LNG
Kini ancaman kelestarian hutan mangrove di Serangan kembali terancam. Pemerintah Provinsi Bali memandang kebutuhan energi sebagai salah satu pertimbangan mengembangkan infrastruktur energi di Bali.
Keberadaan terminal LNG di Serangan diyakini sebagai jalan keluar memenuhi kebutuhan energi di Bali.
Dari enam banjar adat di Desa Adat Serangan, lima diantaranya konsisten menolak pembangunan terminal LNG.
Kelima banjar adat tersebut adalah Banjar Adat Ponjok, Banjar Adat Kaja, Banjar Dukuh, Banjar Kawan, dan Banjar Peken.
Menurut warga, pembangunan terminal LNG tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di laut, tetapi juga dengan keberadaan ekosistem mangrove.
Ditambah kondisi Serangan sebagai wilayah yang rawan bencana. Kapal-kapal pengangkut LNG berpotensi mengubah bentang alam pesisir.
Perubahan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola gelombang laut dan berdampak pada wilayah lain di sekitarnya.
“Kami bukannya anti investasi, tapi siapa yang berani menjamin keamanan kami?” kata Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariartha.***
