DPRD Soroti Minimnya Anggaran KPID dan KI Kalbar

DPRD Kalbar

PONTIANAK, borneoreview.co – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat Rasmidi berharap alokasi anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar pada 2027 meningkat untuk mendukung pengawasan dan penguatan industri penyiaran di daerah.

“Harapan kami mudah-mudahan pada 2027 anggaran mereka sedikit lebih besar dibandingkan 2026,” kata Rasmidi saat menghadiri diskusi kelompok terarah (FGD) KPID Kalbar di Pontianak, Kamis (19/11/2026).

Ia mengatakan DPRD melalui Komisi I terus memantau perkembangan program KPID sebagai mitra kerja, termasuk menerima laporan kegiatan secara berkala setiap tiga bulan.

Menurut dia, pengawasan tersebut juga mencakup penggunaan anggaran APBD yang dialokasikan kepada KPID. Meski demikian, ia menilai anggaran KPID dan Komisi Informasi (KI) di Kalbar masih terbatas.

Rasmidi mengapresiasi upaya KPID dan KI dalam menjalankan program serta menyampaikan kepentingan kelembagaan dengan memanfaatkan berbagai cara dan menjalin kemitraan sesuai kemampuan yang tersedia.

“Kita berharap peningkatan anggaran pada tahun depan dapat memperkuat pelaksanaan tugas lembaga tersebut,” ujarnya.

Rasmidi menyebut pembahasan APBD Kalbar 2027 dijadwalkan memasuki tahap pengesahan pada pekan depan.

Selain dukungan anggaran, ia juga berharap pembaruan Undang-Undang Penyiaran segera memberikan kepastian dan harapan baru bagi masyarakat serta lembaga penyelenggara penyiaran.

“Undang-undang penyiaran yang saat ini berlaku sudah cukup lama. Kalau diibaratkan makanan, mungkin sudah kedaluwarsa, tetapi karena belum ada aturan baru, tetap dijalankan,” ujarnya.

Terkait penguatan konten lokal, Rasmidi mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama lebih luas dengan media televisi yang memiliki jangkauan peliputan hingga daerah-daerah di Kalbar.

Ia menilai kerja sama tersebut dapat mencakup peliputan kegiatan lokal maupun publikasi melalui iklan layanan dan informasi pemerintah, sehingga penyebaran informasi pembangunan tidak hanya bergantung pada media luar ruang seperti videotron.

“Dengan demikian, informasi mengenai kegiatan dan program pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk warga di berbagai wilayah Kalbar,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *