RIAU, borneoreview.co – Manejemen PT Riau Andalan Pulp and Paper mengaku menghormati kewenangan pemerintah mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT RAPP setelah menemukan sejumlah pelanggaran.
Pelanggaran itu di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di lokasi konsesi korporasi.
Kemudian kepemilikan perkebunan kelapa sawit 18.362,74 hektare yang diduga berada di kawasan hutan. Operasional tambang tanpa izin di atas lahan sekitar 541,46 hektare.
PT Riau Andalan Pulp and Paper juga melakukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
“Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait,” kata Coorporate Communication APRIL Group dalam pernyataan tertulis.
Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group adalah induk perusahaan yang menaungi PT RAPP dan sejumlah entitas usaha lainnya.
Manajemen mengaku belum menerima informasi resmi soal pencabutan izin pemanfatan hutan dari Kementerian Kehutanan.
“Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya.”
Klaim Membangun Riau
Dalam keterangan tertulisnya, PT Riau Andalan Pulp and Paper mengklaim sejak tahun 2016 hingga 2025, berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten di Riau.
“Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.”
Pembunuhan Gajah
Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) salah satu yang paling keras mengkritik kegiatan usaha pemanfatan hutan PT RAPP di Riau.
Lembaga pemantau lingkungan itu melaporkan bahwa APRIL Grup melakukan banyak kegiatan yang merusak lingkungan hutan Riau.
Salah satunya melalui anak usahanya PT SAU dan PT RAPP Estate Sungai Mandau yang melakukan penggundulan hutan alam.
Perusahaan membuka kanal baru dan merusak ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung hingga menanam akasia di luar konsesi tanpa izin.
Selain melakukan usaha kehutanan di luar kawasan izin, Jikalahari juga menduga PT RAPP terlibat pembunuhan gajah Sumatra di wilayah konsesi.
“Kami sangat berduka dan prihatin. Ini bukan sekadar kematian satwa, tapi kegagalan ekosistem. Kami mendesak Polda Riau, BBKSDA Riau dan Gakkum Kemenhut segera mengungkap kasus pelestarian satwa dilindungi tersebut,” kata Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, 6 Februari 2026.
Gajah ditemukan pertama kali oleh seorang pekerja tanggal 2 Februari 2026 dalam kondisi mengenaskan tanpa gading. Diduga kuat menjadi korban perburuan.
Bakar Hutan
Beberapa kejahatan lingkungan PT RAPP yang dibeberkan Jikalahari antara membakar hutan dan lahan.
Menyuap Bupati, Kepala Dinas Kehutanan dan Gubernur Riau untuk memperoleh izin usaha yang pada akhirnya memberikan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan Riau. Hingga mengemplang pajak serta melakukan pencucian uang.
“Kehadiran APRIL justru menghancurkan hutan alam dan sungai sebagai indentitas Provinsi Riau dan tidak menghormati nilai-nilai kebudayaan di Riau,” kata Manajer Advokasi dan Kampanye Jikalahari, Arpiyan Sargita
Kata Arpiyan, APRIL Group terlibat korupsi kehutanan 16 korporasi. Kasus itu melibatkan Gubernur Riau, Rusli Zainal, Bupati Siak, Arwin As, Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaffar, serta tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau.
Suap Pejabat
APRIL Grup menyuap para pihak-pihak ini untuk mendapatkan izin IUPHHK-HT dan RKT periode 2002-2009. Akibat perbuatan mereka malakukan pengundulan hutan alam, negara dirugikan Rp 1,3 triliun.
Arpiyan menuduh Sukanto Tanoto (bos Grup Royal Golden Eagle, induk perusahaan PT RAPP) mengemplang pajak sejak terbongkarnya kasus PT Asian Agri sebesar Rp 2,5 triliun.
Tak hanya APRIL Grup, anak perusahaan RAPP juga memiliki andil terhadap rusaknya hutan di Riau.
Kerusakan hutan tersebut berdampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Jikalahari mendesak Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto tidak memberikan ruang kepada perusahaan kertas itu untuk menampilkan citra positif pada event masyarakat seperti peringatan Hari Lahir Provinsi Riau dan HUT RI.***
