Satgas PKH Cabut Izin Konsesi RAPP, Korporasi ‘Licin’ Raksasa Hutan di Riau

Perambahan hutan

JAKARTA, borneoreview.co – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Satgas PKH menemukan sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin tersebut. Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang.

Kemudian kepemilikan perkebunan kelapa sawit 18.362,74 hektare yang diduga berada di kawasan hutan. Operasional tambang tanpa izin di atas lahan sekitar 541,46 hektare.

PT Riau Andalan Pulp and Paper juga melakukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

“Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra” kata juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).

Barita menjelaskan, pencabutan izin usaha juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Dalam surat itu, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Atas pencabutan ini, seluruh kegiatan di dalam area izin PT RAPP telah dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara.

Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

“Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ujar Barita.

Bos Kayu Lapis

PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan perusahaan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) yang didirikan konglomerat Sukanto Tanoto.

Sukanto Tanoto mendirikan RGE (sebelumnya dikenal sebagai RGM) pada tahun 1973. Lewat RGM ia memasuki bisnis kayu lapis yang diolah dari kayu gelondongan.

Grup Royal Golden Eagle berkembang menjadi bisnis global yang mempekerjakan 60.000 orang. Memiliki aset lebih dari US$20 miliar dan memiliki operasi manufaktur di Indonesia, Tiongkok, dan Brasil.

Bisnis RGE merambah ke sektor bubur kertas dan kertas (pulp & paper), kelapa sawit, serat viscose, selulosa khusus, dan energi. Unit usahanya meliputi APRIL, Asia Symbol, Asian Agri, Apical, Sateri, Bracell, dan Pacific Oil & Gas.

Penggelapan Pajak

Tahun 2007 Direktorat Jenderal pajak menyelidiki dugaan penggelapan setoran pajak minyak sawit raksasa RGE yang dikenal sebagai Asian Agri.

Pemerintah menuduh antara tahun 2002 dan 2005, para manajer Asian Agri merancang skema menghindari pajak yang melibatkan 14 anak perusahaan.

Otoritas pajak mengklaim bahwa Asian Agri menggunakan perusahaan cangkang di Kepulauan Virgin Britania Raya, Makau, dan Hong Kong untuk memanipulasi harga barang. Akibatnya perusahaan membayar pajak rendah.

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung Indonesia menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada manajer pajak Asian Agri.

Pengadilan memerintahkan perusahaan minyak sawit tersebut membayar lebih dari $440 juta dalam bentuk pajak dan denda.

Pembalakan Liar

Tidak hanya kasus penggelapan pajak. Melalui induk usaha Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), PT RAPP pernah terlibat kasus pembalakan liar tahun 2008.

Saat itu seorang pejabat pemerintah di Sumatra dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena menerima suap US$ 100.000 sebagai imbalan menerbitkan izin perkebunan hutan kepada perusahaan yang melakukan penebangan ilegal di hutan lindung.

Tujuh dari perusahaan tersebut adalah pemasok kayu APRIL. Baik APRIL maupun anak perusahaannya tidak didakwa dalam kasus dugaan ilegal loging.

Para aktivis lingkungan mengatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab karena anak perusahaannya membeli kayu dari perusahaan yang beroperasi secara ilegal.

Eyes on the Forest, sebuah koalisi lingkungan, mengklaim bahwa APRIL bertanggung jawab atas perusakan sekitar 350.000 hektare lahan hutan di Sumatra.

Perusahaan juga dianggap dengan sengaja mengolah kayu hutan alami dari konsesi yang izinnya dikeluarkan melalui praktik korupsi.

Mengingat ‘licinnya’ PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berkali-kali lepas dari jeratan hukum, tindakan Satgas PKH mencabut usaha pemanfaatan hutan harus diawasi serius.

Tindakan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan seharusnya juga diikuti langkah gugatan hukum.

Mencabut izin usaha tidak akan memberikan efek jera pada perusahaan raksasa yang kukunya telanjur kuat mencengkram hutan Indonesia.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *