Walhi Riau: Pulihkan Eks Lahan PT RAPP, Jangan Dialihkan ke Agrinas dan Perhutani

PT Riau Andalan Pulp and Paper.

PEKANBARU, borneoreview.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mendesak pemerintah memulihkan lahan bekas konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare.

Walhi menuntut lahan tersebut dikembalikan menjadi hutan alam. Bukan dialihkan menjadi perkebunan sawit yang dikelola BUMN Agrinas Palma Nusantara.

Kementerian Kehutanan mencabut izin pemanfaatan hutan PT RAPP melalui SK Menteri Kehutanan RI 971/2026 tanggal 19 November 2026.

Alasan pencabutan izin karena terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang di areal konsesi milik PT RAPP.

PT Riau Andalan Pulp and Paper juga membuka kebun sawit seluas 18.362,74 hektare, tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan merusak kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Usut Pelanggaran RAPP

Pencabutan izin ini menjadi momentum pemerintah meninjau seluruh dugaan pelanggaran yang dilakukan PT RAPP. Termasuk seluruh pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin dan potensi pelanggaran lainnya.

Pengawasan kepatuhan izin menjadi catatan penting bagi penegakkan hukum korporasi. Memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang terjadi di seluruh areal kerja PT RAPP.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Eko Yunanda menyebut pencabutan izin PT RAPP harus dilakukan dengan dua semangat penting.

Pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup. Sehingga pencabutan izin harus dilakukan selaras dengan upaya penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat.

Pemulihan hak rakyat terutama terhadap masyarakat adat yang selama ini dirampas tanahnya akibat perizinan PT RAPP. Proses penyelesaian pasca pencabutan izin harus dilakukan secara partisipatif dan adil.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan (izin). Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh,” kata Eko Yunanda, melalui keterangan tertulis.

Pelibatan Masyarakat

Walhi Riau mendorong pemerintah melibatkan masyarakat korban izin RAPP untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil.

Ketua Dewan Daerah Walhi Riau, Jasmi mengingatkan agar wilayah bekas izin PT RAPP tidak dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan perusahaan negara.

Menurut Jasmi, tindakan itu meruntuhkan semangat pencabutan yaitu pemulihan ekologis dan mengembalikan hak rakyat.

“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau Agrinas dan Perhutani. Seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu,” kata Jasmi.

“Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat.”

Pemulihan Hak Rakyat

Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi menegaskan, pencabutan izin PT RAPP harus diikuti dengan pemulihan hak rakyat.

Salah satunya hak masyarakat Desa Dayun, Kabupaten Siak. Izin konsesi PT RAPP di estate Dayun, merampas ribuan hektare perkebunan masyarakat Desa Dayun.

“Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS (perhutanan sosial) atau TORA (tanah objek reforma agrasia). Tawaran ini menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” ujar Besta.

Tanah objek reforma agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai negara atau dimiliki masyarakat untuk diredistribusi maupun dilegalisasi guna pemerataan kepemilikan, kepastian hukum, dan pengentasan kemiskinan.

Sedangkan perhutanan sosial adalah skema legal pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan konflik tenurial dan meningkatkan kesejahteraan.

Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Walhi Riau mendesak pemerintah meneruskan semangat pemulihan ini dengan melakukan penegakkan hukum hingga pencabutan izin terhadap korporasi perusak lingkungan lainnya.

Setidaknya terhadap 38 izin korporasi yang areal kerjanya terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026. Izin korporasi yang merampas hak atas ruang hidup rakyat, harus segera dikembalikan kepada rakyat.

Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan Walhi Riau selama ini. Termasuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis.

Hasil analisis Walhi memperlihatkan terjadi kebakaran berulang di areal kerja PT RAPP. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026.

Walhi Riau juga menemukan dugaan PT RAPP tidak melakukan pemulihan pasca kebakaran, khususnya di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

PT Riau Andalan Pulp and Paper justru menanam eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran lahan.***

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *