JAKARTA, borneoreview.co – Roundtable on Sustainable Palm Oil mengklaim kebakaran hutan dan lahan sangat minim terjadi di lahan konsesi sawit berserifikat RSPO.
Perkebunan sawit milik petani swadaya yang telah mengantongi sertifikat RSPO, disebut memiliki sistem pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan.
Chief Executive Officer (CEO) RSPO, Joseph D’Cruz mengatakan, analisis citra satelit Nusantara Atlas dan TreeMap sepanjang Januari hingga September 2026, mencatat 1,9 juta hektare lahan terbakar di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 14.500 hektare (0,8 persen) yang terkonfirmasi terjadi di area konsesi bersertifikat RSPO.
“Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami mengidentifikasi dan melakukan investigasi. Hasil analisis sejauh ini tidak menemukan bukti bahwa unit bersertifikat RSPO secara sengaja melakukan pembakaran lahan,” kata Joseph D’Cruz di Jakarta.
Mitigasi Kebakaran
Joseph D’Cruz berada di Jakarta menghadiri Konferensi Meja Bundar Tahunan RSPO tentang Minyak Sawit Berkelanjutan (RT2026) bertema “Strong Foundations-Impact in Action”.
Menurut Joseph temuan ini membuktikan standar budidaya berkelanjutan dan mitigasi api yang diterapkan dalam sertifikasi RSP mampu menjaga kebun sawit rakyat dari ancaman kebakaran lahan.
Padahal banyak kelompok petani tersebut tinggal dan mengelola lahan perkebunan sawit di tengah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Joseph D’Cruz mengatakan Indonesia memegang peran strategis dalam melaksanakan pelaksanaan perkebunan sawit berkelanjutan.
Indonesia rumah bagi 77 persen dari total petani swadaya yang memegang sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil di seluruh dunia.
Petani Swadaya
Petani swadaya mengelola hampir separuh dari total luas produksi minyak sawit di Indonesia. Para petani menjadi kunci transformasi sektor hulu agribisnis.
Konferensi RSPO memberikan penghargaan dan pengakuan resmi kepada 45 kelompok petani swadaya sawit asal Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand yang berhasil menyelesaikan proses sertifikasi awal.
Berdasarkan kajian Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang dirilis menjelang RT 2026, jumlah kelompok petani penjual kredit RSPO meningkat 36 persen dari 85 kelompok (tahun 2023) menjadi 116 kelompok (tahun 2024).
Meskipun jumlah kelompok dan volume kredit yang terjual naik (284.188 ton pada 2024), pendapatan total kelompok petani justru turun 7 persen akibat rendahnya penyerapan dan fluktuasi harga pasar kredit RSPO.
SPKS memperingatkan potensi petani kecil keluar dari sistem sertifikasi RSPO jika persoalan tata kelola pasar kredit dan insentif ekonomi tidak segera dibenahi.***
