SAMPIT, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memastikan hak-hak masyarakat yang selama ini bermitra dalam pengelolaan kebun sawit di lahan hasil penertiban kawasan hutan, tetap menjadi perhatian dalam skema kerja sama baru bersama PT Agrinas Palma Nusantara.
Melansir Antara, Kamis (6/8/2026), Bupati Kotim, Halikinnor, menjelaskan Agrinas akan menerima limpahan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berkenaan dengan lahan yang disita karena masuk dalam kawasan hutan beberapa waktu lalu.
“Dalam pertemuan dengan Agrinas, kami menyepakati bagaimana agar dalam skema Kerja Sama Operasional (KSO) itu hak-hak masyarakat tetap diperoleh oleh masyarakat,” tegas Halikinnor, Rabu kemarin.
Sejalan dengan itu, Agrinas bersiap menerima KSO atau kemitraan pengelolaan lahan yang kini menjadi aset negara tersebut. Adapun, audiensi antara Pemkab Kotim dan PT Agrinas Nusantara difokuskan untuk menyusun pola kemitraan yang tetap melindungi kepentingan masyarakat.
“Jadi kami membahas bagaimana hak-hak masyarakat tetap diperoleh. Karena lahan yang diserahkan kepada Agrinas itu ada berbagai skema, mulai dari plasma, kemitraan hingga lahan milik masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan. Itu semua harus dihitung sesuai porsinya,” terang Halikinnor.
Ia menegaskan, karakteristik setiap lahan tidak sama sehingga pembagian hasil tidak bisa disamaratakan. Lahan plasma memiliki mekanisme berbeda dengan lahan kemitraan yang sejak awal merupakan milik masyarakat dan hanya dikelola bersama perusahaan.
Oleh sebab itu, Pemkab Kotim bersama Agrinas sepakat melibatkan pihak independen untuk menghitung proporsi pembagian hasil agar seluruh pihak memperoleh hak secara adil.
Lebih lanjut, Halikinnor menugaskan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama PT Agrinas dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak ketiga yang melakukan penilaian.
Di samping menjamin hak masyarakat, Halikinnor menilai kerja sama tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.
Meski aset perkebunan telah menjadi bagian dari pengelolaan negara melalui Agrinas, kewajiban perpajakan tetap berjalan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara Seger Budiardjo menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di lahan-lahan yang telah diserahkan Satgas PKH kepada Agrinas.
Ia menyebutkan, fokus Agrinas saat ini bukan hanya melanjutkan pengelolaan kebun, tetapi juga menyusun pola kemitraan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat sekitar untuk terlibat secara langsung.
“Intinya adalah pemberdayaan atau keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan-lahan yang diserahkan Satgas PKH kepada Agrinas. Alhamdulillah pemerintah daerah dan DPRD sangat mendukung, sehingga hasil diskusi hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” sebutnya.
Seger melanjutkan, mekanisme kemitraan pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun pembagian hasil dibuat lebih transparan dengan melibatkan KJPP sebagai pihak independen.
Ia menegaskan koperasi lokal menjadi prioritas utama dalam program kemitraan ini. Namun, koperasi yang akan bekerja sama harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki badan hukum, kepengurusan yang jelas, keanggotaan yang valid, serta lolos proses verifikasi kelayakan oleh tim Agrinas.
Selain itu, penentuan lahan yang dikerjasamakan juga dibahas bersama kantor regional Agrinas di Sampit dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Asisten II sebagai koordinator daerah.
“Prinsipnya masyarakat Kotawaringin Timur menjadi prioritas. Justru masyarakat di daerah ini yang kami utamakan untuk dilibatkan dalam kemitraan,” tegas Seger.***
