PUPR Kapuas Hulu Janji Evaluasi PKKPR PT ESR yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Adat dan Hutan Lindung

KAPUAS HULU, borneoreview.co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas Hulu, Marthen, berjanji akan mengevaluasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR), anak perusahaan First Borneo Group, yang dinilai bermasalah karena tumpang tindih dengan kawasan strategis lingkungan, wilayah adat, serta habitat satwa dilindungi.

Komitmen tersebut disampaikan Marthen dalam mediasi yang mempertemukan masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan perwakilan perusahaan di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (23/7/2026).

Pertemuan itu digelar setelah masyarakat meminta pemerintah daerah meninjau ulang kesesuaian PKKPR PT ESR dengan kondisi tata ruang dan fakta di lapangan. Dokumen PKKPR perusahaan tersebut diketahui akan berakhir pada Oktober 2026.

PKKPR merupakan dokumen perizinan dasar berusaha yang menggantikan Izin Lokasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dokumen ini berfungsi memastikan rencana kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan, namun bukan merupakan bukti hak atas tanah.

“Masukan yang kami terima hari ini menjadi bahan penting dalam mengevaluasi PKKPR PT ESR. Kami akan menindaklanjutinya melalui verifikasi lapangan dan kajian lebih lanjut agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan yang berlaku,” ujar Marthen.

Peserta pertemuan terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi Universitas Tanjungpura, Ikatan Ahli Perencanaan Kalimantan Barat, organisasi masyarakat sipil, perwakilan perusahaan, serta masyarakat adat.

Deforestasi Ribuan Hektare dan Ancaman Habitat Orangutan

Pemantauan lembaga Satya Bumi menemukan bahwa sepanjang 2024 hingga Juni 2026, PT ESR telah membuka hutan seluas 4.480,55 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.715,49 hektare merupakan habitat Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), satwa yang dilindungi.

Pembukaan hutan terutama terjadi di wilayah Desa Sungai Senunuk, Setulang, dan Sepandan.

Analisis spasial berdasarkan data Sistem Lahan Badan Informasi Geospasial (BIG) juga menunjukkan sebagian wilayah konsesi PT ESR berada pada kawasan yang memiliki karakteristik rawa gambut. Temuan lapangan Satya Bumi memperlihatkan adanya kanal-kanal drainase yang lazim digunakan dalam proses pengeringan lahan gambut.

Meski demikian, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, konsesi PT ESR disebut tidak berada dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG).

Marthen menyatakan Dinas PUPR akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi aktual wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga akan memetakan kembali area yang diusulkan untuk dikeluarkan dari wilayah izin perusahaan atau enclave sebelum mengambil keputusan lanjutan.

Tumpang Tindih dengan Kawasan Strategis Provinsi dan Wilayah Adat

Konsesi PT ESR seluas 15.255 hektare disebut berada dalam kawasan yang tumpang tindih dengan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Barat 2024–2043 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Kawasan tersebut diperuntukkan untuk menjaga fungsi serta daya dukung lingkungan hidup. Namun, sebagian area konsesi PT ESR berada di koridor habitat satwa liar dilindungi, termasuk Orangutan Kalimantan, serta wilayah yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.

Dua hutan adat yang telah mendapat pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga disebut berada dalam area tumpang tindih perusahaan.

Keduanya yakni Hutan Adat Menua Kelayam seluas 149 hektare di Desa Menua Sadap dan Hutan Adat Menua Ngaung Keruh seluas 591 hektare di Desa Labian.

Selain itu, terdapat empat wilayah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berada dalam area konsesi PT ESR, yakni PPMHA Iban Menua Mensiau, Iban Sungai Iring, Tamambaloh Benua Labian, dan Tamambaloh Menua Bakul.

Perwakilan masyarakat adat dari Desa Labian, Labian Iraang, Mensiau, dan Sungai Abau menyampaikan penolakan terhadap rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit PT ESR.

Mereka mengkhawatirkan keberadaan perusahaan akan mempersempit ruang kelola masyarakat, mengancam sumber air, serta menghilangkan ruang hidup yang selama ini diwariskan secara turun-temurun.

Penolakan terhadap rencana investasi tersebut, menurut masyarakat, telah disampaikan berulang kali kepada pemerintah, namun belum mendapatkan kepastian terkait pengeluaran wilayah penolakan dari area izin perusahaan.

Dugaan Aktivitas Sebelum HGU Terbit

Tim Riset Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah, dalam audiensi tersebut memaparkan hasil pemantauan mengenai pembukaan hutan, keberadaan habitat satwa dilindungi, serta tumpang tindih konsesi PT ESR dengan KSP dan area prioritas Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Ia juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan yang disebut telah berlangsung ketika proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT ESR masih berjalan.

“Konsesi PT ESR tumpang tindih dengan KSP di Desa Mensiau, Labian, Labian Iraang, dan Sungai Abau. Berdasarkan surat klarifikasi dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kapuas Hulu, HGU PT ESR masih dalam proses. Namun, perusahaan telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman sebelum HGU diterbitkan,” kata Raden Deden.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan kegiatan operasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, mengatakan PT ESR telah memperoleh legalitas melalui mekanisme yang berlaku. Namun, ia menegaskan perusahaan tetap harus menghormati masyarakat yang menerima maupun menolak keberadaannya.

“Perusahaan harus memastikan tidak ada kegiatan operasional yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Tanjungpura, Erni Yuniarti, menjelaskan penerbitan PKKPR melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) memiliki potensi tidak sepenuhnya membaca kondisi spasial secara detail.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu konflik sosial, ketidakpastian hukum, hingga risiko kerusakan lingkungan.

“Meski PT ESR telah memiliki legalitas, revisi hingga pembatalan PKKPR tetap dimungkinkan melalui mekanisme administrasi apabila ditemukan dasar yang memadai,” kata Erni.

Evaluasi PKKPR PT ESR kini menjadi perhatian berbagai pihak, terutama karena menyangkut keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat di Kapuas Hulu.***