JAKARTA, borneoreview.co – Amerika Serikat tertarik mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) skala kecil di Indonesia. Aspek lingkungan dan keselamatan manusia dipertanyakan.
Pemerintah Indonesia saat ini menargetkan membangun PLTN pertama yang mulai beroperasi tahun 2032. Langkah tersebut merupakan bagian dari transisi menuju Net Zero Emission (NET) tahun 2060.
Komitmen Amerika berinvestasi pada pembangunan PLTN disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (East Asia Summit) di Manila, Filipina.
Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika di Indonesia menyebut, pemerintah akan menyediakan simulator ruang kendali untuk reaktor modular kecil (small modular reactors/SMR).
FIRST Amerika
Simulator dan bantuan teknis lainnya diberikan kepada Indonesia melalui program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
“Kemitraan ini memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat dan di seluruh kawasan,” Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika melalui keterangan tertulis, 20 November 2026.
Kepastian investasi tersebut menyusul penandatanganan Nota Kerja Sama penerapan SMR oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio bersama mitranya dari Jepang dan Republik Korea.
Nota kerja sama itu mempertemukan negara-negara mitra untuk memanfaatkan keunggulan industri masing-masing mendukung penerapan energi nuklir secara bertanggung jawab di kawasan Indo-Pasifik.
Program Jangka Panjang
Program FIRST Amerika mencakup bidang kerja sama antara lain; membangun pusat pelatihan untuk calon operator reaktor modular kecil dan mendukung pemilihan lokasi yang sesuai untuk SMR di Indonesia.
Amerika Serikat akan mengembangkan generasi insinyur nuklir berikutnya dengan menghubungkan universitas dengan institusi pendidikan di Indonesia.
FIRS Amerika akan menyelenggarakan pelatihan dan kunjungan lapangan terkait pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas dari SMR.
“Seiring pertumbuhan ekonomi, rumah tangga, industri, serta teknologi baru seperti Super Intelligence (SI) di Indonesia akan membutuhkan pasokan listrik yang terjangkau dan tersedia sepanjang waktu,” kata Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat.
Small Modular Reactor diyakini dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan lahan yang lebih kecil, konstruksi modular, serta fleksibilitas yang lebih tinggi, menjadikan SMR ideal untuk berbagai penerapan.
Termasuk menyediakan pasokan listrik andal sebagai sumber energi beban dasar (baseload) yang tidak bergantung pada cuaca maupun musim.
Amerika mengklaim teknologi SMR dilengkapi fitur keselamatan canggih. Termasuk desain yang mampu menghadapi cuaca ekstrem dan peristiwa seismik.
Teknologi ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik jaringan listrik suatu negara. Kapasitasnya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.
Ketahanan Energi
Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pembangkit listri tenaga nuklir. Target mendapat pasokan listrik dari PLTN sekitar tahun 2032.
Target operasional pertama mendapat pasokan listrik kapasitas 500–1.000 megawatt untuk pulau besar dan target jangka panjang puluhan gigawatt menuju tahun 2060.
Selain dengan Amerika, pemerintah menjajaki pengembangan PLTN skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) bersama mitra internasional Rusia, Kanada, Korea Selatan, dan China.
Risiko Keselamatan
Sejumlah lembaga lingkungan menolak rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Risiko kecelakaan reaktor, paparan radiasi, limbah radioaktif jangka panjang, menjadi alasan kuat penolakan.
Pengalaman kegagalan sistem pendingin atau peleburan inti reaktor, seperti yang terjadi di Chernobyl (tahun 1986) dan Fukushima Daiichi (2011), dapat melepaskan zat radioaktif ke udara dan air.
Paparan radiasi dosis tinggi merusak sel tubuh, sumsum tulang, dan organ. Berisiko memicu kanker atau sindrom radiasi akut.
Bedasarkan sudut pandang aktivis lingkungan, mencari alternatif sumber energi selain fosil tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia atau dengan cara merusak alam.
Kepentingan masyarakat -terutama yang tinggal di sekitar proyek pembangkit energi- harus menjadi perhatian utama.
Mengurangi konsumsi energi lebih efektif ketimbang menambah jumlah pasokan yang berpotensi merusak lingkungan.***
