PALU, borneoreview.co – Rencana Presiden Prabowo Subianto agar 70 persen hasil pertambangan dapat dinikmati negara mendapat dukungan Asosiasi Penambang Morowali (Morowali Miners Association). Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada ambisi memperbesar penerimaan negara. Pemerintah juga harus memastikan kekayaan tambang benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil.
Selama ini, potensi kekayaan mineral Indonesia memang luar biasa. Namun, besarnya aktivitas eksploitasi tambang tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Daerah penghasil masih menghadapi persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga keterbatasan keterlibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
Ketua Asosiasi Penambang Morowali, Syahnil Umar, menilai rencana peningkatan porsi hasil pertambangan untuk negara harus menjadi momentum reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan nasional.
Menurutnya, persoalan sektor pertambangan bukan semata-mata tentang berapa besar kekayaan mineral yang bisa menghasilkan uang, melainkan bagaimana perizinan, pengawasan, tanggung jawab lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi dijalankan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan tambang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah skema pembagian hasil. Sebab, selama pengawasan masih lemah dan celah penyalahgunaan kewenangan terbuka, peningkatan penerimaan negara belum tentu menjamin manfaatnya dirasakan masyarakat.
Syahnil menegaskan, peningkatan porsi hasil pertambangan harus dibarengi pembenahan sistem perizinan dan pengawasan. Langkah itu diperlukan untuk menutup potensi korupsi, tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga kebocoran penerimaan negara.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan dari eksploitasi mineral, sementara biaya pemulihan lingkungan justru dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
Kewajiban reklamasi, kegiatan pascatambang, dan pemulihan lingkungan harus diawasi secara serius. Jangan hanya menjadi persyaratan administratif yang mudah dipenuhi di atas kertas, tetapi minim pelaksanaan di lapangan.
Jangan Jadikan Daerah Sekadar Lokasi Eksploitasi
Persoalan berikutnya adalah pemerataan manfaat ekonomi. Daerah penghasil tambang tidak boleh terus-menerus menjadi lokasi pengerukan kekayaan alam tanpa memperoleh nilai tambah yang sepadan.
Keterlibatan perusahaan nasional, pengusaha lokal, dan tenaga kerja daerah dalam rantai industri pertambangan harus diperluas. Jangan sampai industri tambang tumbuh pesat, tetapi kesempatan ekonomi justru lebih banyak dinikmati kelompok usaha tertentu.
Syahnil berharap pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah tidak terus berada dalam posisi rentan akibat ketidakpastian kebijakan, mekanisme kontrak, perizinan, maupun imbal jasa.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan skema pembagian hasil pertambangan disusun secara transparan, terukur, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Kepastian usaha tetap diperlukan agar kebijakan tidak justru menciptakan persoalan baru bagi investasi dan operasional perusahaan.
Asosiasi Penambang Morowali pun mendorong agar penyusunan regulasi melibatkan pemerintah, pelaku industri, asosiasi pertambangan, serta pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah.
Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan: investasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan tambang. Penerimaan negara juga tidak cukup dijadikan tolok ukur apabila masyarakat di sekitar tambang masih harus menanggung dampak sosial dan ekologis.
Rencana Presiden Prabowo meningkatkan porsi hasil pertambangan untuk negara semestinya menjadi pintu masuk untuk membenahi persoalan yang selama ini membelit industri ekstraktif.
Sebab, kekayaan alam bukan sekadar komoditas untuk menghasilkan angka penerimaan negara. Ada hak masyarakat daerah, ada lingkungan yang harus dijaga, dan ada generasi mendatang yang juga berhak menikmati kekayaan alam Indonesia.
Jangan sampai negara berhasil mendapatkan 70 persen hasil tambang, tetapi rakyat di daerah penghasil hanya kebagian debu, kerusakan lingkungan, dan janji kesejahteraan.***
