Banjir Nepal Ungkap Risiko PLTA di Himalaya yang Menghangat

NEPAL, borneoreview.co – Para pekerja menyingkirkan lumpur tebal pada sebuah PLTA yang rusak parah akibat banjir di Nepal tengah pekan ini. Pemerintah berupaya memulihkan aliran listrik yang melayani 20.000 warga.

Banjir yang melanda Nepal dan Tiongkok -menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ribuan lainnya hilang— juga menerjang fasilitas pembangkit listrik tenaga air, sehingga melumpuhkan sekitar 10 persen kapasitas listrik Nepal.

Setelah penanganan dampak langsung bencana, persoalan berikutnya adalah bagaimana memulihkan pembangkit listrik, jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan tanpa membiarkan infrastruktur tersebut kembali rentan terhadap risiko serupa.

“Pihak berwenang harus melakukan introspeksi mendalam saat ini dan mempertimbangkan bagaimana mereka akan melakukan pembangunan kembali di wilayah-wilayah tersebut. Mereka juga perlu mencermati proyek-proyek lain di Nepal yang belum dibangun, serta menilai apakah proyek-proyek itu akan tetap disetujui setelah peristiwa ini,” kata Jakob Steiner, ahli geosains dari Universitas Graz di Austria yang saat ini berbasis di Dhaka, Bangladesh.

Proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sedang beroperasi maupun dalam tahap konstruksi mengalami kerusakan total atau sebagian di wilayah Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading—distrik-distrik yang terdampak paling parah.

Pekerja Terjebak

Menurut Asosiasi Produsen Listrik Independen Nepal (Independent Power Producers’ Association, Nepal), keberadaan ratusan pekerja dari belasan proyek PLTA tidak diketahui. Menurut para pejabat, banyak pekerja sempat berlindung di dalam terowongan namun kini terjebak dan menunggu untuk diselamatkan.

“Terowongan-terowongan tersebut dibangun untuk mengakses infrastruktur pembangkit listrik tenaga air dan mengalihkan aliran air,” ujar Steiner, seraya menggambarkan ukuran terowongan yang cukup besar untuk dilalui truk.

Selain proyek pembangkit listrik tenaga air, jalan sepanjang puluhan kilometer, sejumlah jembatan, serta bangunan-bangunan penting seperti sekolah dan rumah sakit juga hancur akibat banjir.

Ramraj Narasimhan, direktur senior Coalition for Disaster Resilient Infrastructure mengatakan, upaya pembangunan kembali sebaiknya fokus pada keberlanjutan layanan, alih-alih berupaya membuat setiap struktur tahan terhadap segala kerusakan.

“Jika terjadi kerusakan, biarlah itu rusak. Namun bisakah kita membangun sistem yang memiliki cadangan atau redundansi?” ujarnya.

Hal ini bisa berarti memilih lokasi konstruksi yang lebih baik, rute alternatif, daya cadangan, sistem peringatan dini yang lebih baik, serta instrumen keuangan seperti asuransi untuk mempercepat pemulihan.

Penilaian risiko harus mencakup lokasi tikungan sungai, area dengan lereng tidak stabil, dan titik di mana satu kegagalan infrastruktur dapat memutus akses bagi beberapa komunitas.

Risiko Bencana Iklim

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure memperkirakan infrastruktur Nepal senilai 124 miliar dolar AS rentan terhadap bencana akibat iklim. Berpotensi menimbulkan kerugian ratusan juta dolar setiap tahun.

Laporan yang dirilis koalisi tersebut awal tahun ini menunjukkan bahwa rata-rata kerugian tahunan Nepal akibat berbagai bencana mencapai hampir 760 juta dolar AS. Sementara dana penanggulangan bencana nasional hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah tersebut.

Risiko iklim meningkat bagi pembangkit listrik tenaga air di Himalaya. Para ilmuwan iklim menyatakan bahwa wilayah Himalaya—yang mengalami pemanasan lebih cepat dibandingkan banyak wilayah lain di dunia—sangat rentan terhadap dampak pemanasan global yang kian meningkat akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Para ahli iklim mengatakan bahwa peristiwa banjir ini memperkuat bukti perlunya mempertimbangkan risiko bencana yang kian meningkat seiring pemanasan iklim dalam perencanaan infrastruktur di Himalaya.

Menurut laporan kelompok penelitian iklim, International Center for Integrated Mountain Development, yang berbasis di Kathmandu, lapisan es di wilayah Hindu Kush Himalaya mencair dengan laju yang semakin cepat.

Sementara degradasi lapisan tanah beku (permafrost), ketidakstabilan lereng, keberadaan danau glasial, serta pola curah hujan yang semakin tidak menentu turut meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan aliran material (debris).

Taruhannya sangat besar bagi Nepal karena pembangkit listrik tenaga air (PLTA) merupakan tulang punggung jaringan listrik sekaligus sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ekspor negara tersebut.

Sebagian besar potensi PLTA di Nepal berjenis “run-of-river” atau mengandalkan aliran sungai alami tanpa waduk besar. Fasilitas-fasilitas tersebut sangat bergantung pada koridor sungai yang curam, di mana ketersediaan lahan terbatas dan risiko bencana dapat merambat dengan cepat secara beruntun.

Steiner mengatakan bahwa banjir berskala lebih kecil terkadang dapat ditangani melalui pengalihan aliran yang menjauhkan puing dan debit air tinggi dari infrastruktur bernilai tinggi serta terowongan.

Namun, untuk peristiwa sebesar banjir terbaru ini, ia menyebutkan bahwa pertahanan fisik mungkin tidak akan mampu menahannya. Dalam situasi seperti itu, peringatan dini menjadi bentuk perlindungan yang krusial bagi masyarakat.

Dia menuturkan bahwa banjir tersebut terdeteksi di perbatasan Tiongkok-Nepal setelah bergerak cepat dari titik sumbernya. Sehingga hanya menyisakan sedikit waktu untuk memberikan peringatan di wilayah hulu.

Kendati demikian, masih ada jeda waktu saat banjir bergerak ke hilir menuju lokasi pembangkit listrik tenaga air yang memunculkan pertanyaan apakah peringatan sebenarnya bisa disampaikan kepada para pekerja lebih awal.

Akibat bencana ini, kemungkinan otoritas terkait akan memperketat pengawasan terhadap lokasi persetujuan proyek-proyek di masa depan.

Himanshu Thakkar, koordinator South Asia Network on Dams, Rivers and People, menyatakan bahwa penilaian dampak lingkungan, sosial, dan risiko bencana harus mencerminkan karakteristik bentang alam serta riwayat bahaya di setiap lembah, yang didukung oleh peraturan tata guna lahan dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Menurut Thakkar, proyek pembangkit listrik tenaga air itu sendiri dapat menjadi faktor yang memperparah dampak bencana (force multipliers) ketika struktur bangunan yang besar, puing-puing, dan perubahan alur sungai turut menambah kerusakan di wilayah hilir. Dia berpendapat bahwa Nepal juga sebaiknya mempertimbangkan penggunaan tenaga surya yang lebih terdesentralisasi sebagai bagian dari bauran energi yang lebih luas.

Persoalannya kini bukan hanya seberapa cepat Nepal dapat melakukan pemulihan, melainkan juga apa yang mereka pilih untuk ditempatkan kembali di jalur banjir berikutnya.