KETAPANG, borneoreview.co – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia menyebut Kabupaten Ketapang bukan sekadar wilayah administratif, melainkan “rumah besar bersama” yang dihuni oleh berbagai elemen masyarakat dengan semangat gotong royong.
Dalam pernyataan resminya, Alexander menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga ketenangan sosial dan merawat persaudaraan.
“Menjadi pemimpin berarti menjadi penjaga harmoni. Tanggung jawab ini mencakup memastikan potensi konflik dapat diredam sebelum berkembang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penyelesaian persoalan yang melibatkan tokoh adat Tarsisius Fendy dengan pihak perusahaan PT Mayawana Persada. Bupati turun langsung sebagai mediator untuk mempertemukan kedua pihak dalam forum musyawarah.
Ia menyebut, proses dialog berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan semangat saling menghormati. Kedua pihak, kata dia, menunjukkan keinginan yang sama untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
Alexander juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT Mayawana Persada atas sikap kooperatif yang ditunjukkan.
Menurutnya, keterbukaan untuk berdialog dan memilih jalur damai mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga harmoni sosial di daerah.
“Ini bukan hanya soal investasi, tetapi tentang bagaimana menjadi bagian dari ekosistem sosial yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Kesepakatan damai yang telah dicapai, lanjut dia, menjadi bukti bahwa musyawarah mufakat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di tengah masyarakat yang majemuk.
Untuk langkah lanjutan, Bupati Ketapang menyerahkan proses komunikasi kepada kuasa hukum Rupinus Junaidi, S.H., guna menyampaikan hasil kesepakatan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Ketapang.
Ia berharap pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi jalan untuk memulihkan hubungan yang sempat terganggu tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.
“Kami berharap semangat perdamaian ini dapat diterima dengan terbuka oleh seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Alexander mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga stabilitas daerah.
Ia menegaskan bahwa kedamaian dan keamanan merupakan fondasi utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan komitmen yang perlu dijalankan oleh pihak perusahaan dalam beroperasi di Ketapang.
Komitmen tersebut meliputi prioritas tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penyelesaian masalah secara musyawarah, serta kepatuhan terhadap setiap kesepakatan bersama.
“Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan konsisten, saya yakin Ketapang akan tetap menjadi rumah yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa stabilitas dan kedamaian adalah warisan penting bagi generasi mendatang.
“Di Ketapang, kita bukan sekadar penduduk, kita adalah keluarga yang saling menjaga,” pungkasnya.***
