PONTIANAK, borneoreview.co – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal mengatakan capaian sektor pendidikan daerah itu menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dengan sejumlah indikator yang berhasil dicapai.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi capaian pendidikan di Kalimantan Barat, dengan indikator utama menunjukkan tren positif, khususnya peningkatan rata-rata lama sekolah yang berdampak pada penurunan angka putus sekolah,” kata Syarif Faisal di Pontianak, Sabtu (2/5/2026).
Faisal menjelaskan, rata-rata lama sekolah (RLS) pada 2025 mencapai 8,07 tahun atau meningkat 0,29 tahun dibandingkan 2024 sebesar 7,78 tahun.
“Capaian ini menunjukkan rata-rata masyarakat Kalbar kini mampu mengenyam pendidikan hingga setara kelas II SMP,” tuturnya.
Ia menilai kenaikan RLS menjadi indikator penting berkurangnya angka putus sekolah, sekaligus mencerminkan meningkatnya keberlanjutan pendidikan hingga jenjang dasar dan menengah pertama.
Selain itu, harapan lama sekolah(HLS) juga meningkat menjadi 12,69 tahun dari sebelumnya 12,68 tahun. Angka ini menggambarkan peluang anak usia sekolah di Kalbar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang SMA bahkan mendekati perguruan tinggi.
Menurut Faisal, pemerintah provinsi terus mendorong pemerataan pendidikan melalui penguatan akses, penyediaan tenaga pendidik, pembangunan sekolah, serta pemenuhan kebutuhan buku dan sarana pendukung lainnya.
“Untuk mencapai itu tentu kita perlu akses, guru, sekolah yang memadai, hingga buku-buku yang tersedia, dan itu yang terus kita bangun,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui revitalisasi sarana. Pada 2025, sebanyak 26 SMA di Kalbar telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp36,16 miliar.
Upaya menekan angka putus sekolah juga diperkuat melalui program Retrieval yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2021. Program ini menyasar siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Pada 2025, program tersebut menjangkau lima siswa SMK dengan bantuan Rp2 juta per bulan per siswa, dengan total anggaran Rp120 juta selama satu tahun. Bantuan meliputi biaya administrasi sekolah, perlengkapan belajar, transportasi, konsumsi, penginapan, hingga uang saku.
Faisal menjelaskan, penerima bantuan diusulkan oleh satuan pendidikan dan diverifikasi oleh bidang terkait serta pengawas sekolah untuk memastikan ketepatan sasaran.
“Agar stimulus ini tepat sasaran, data kami himpun dari sekolah dan diverifikasi oleh bidang PSMK maupun pengawas,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan motivasi belajar, tetapi juga faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Dengan bantuan rutin tersebut, siswa diharapkan dapat kembali fokus bersekolah tanpa terbebani kebutuhan dasar.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap berbagai upaya tersebut mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah.
“Momentum Hardiknas ini menjadi pengingat bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan merupakan tolok ukur penting dalam pembangunan manusia,” kata Faisal.(Ant)
