PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menegaskan, semua anak usia sekolah mesti mudah akses pendidikan, beasiswa dan digitalisasi.
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mendeklarasikan komitmen untuk selalu memperbaiki sumber daya manusia di Kalbar.
Gubernur Ria Norsan memiliki kepedulian dan semangat melakukan akselerasi besar-besaran, memperbaiki pendidikan daerah demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Tema Hardiknas 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Gubernur Ria Norsan membawa visi, bahwa pendidikan bukan sekadar urusan bangku sekolah. Melainkan fondasi kedaulatan sebuah bangsa.
IPM Kalbar Tinggi
Pada era kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Kalimantan Barat berhasil mencatatkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia, berada pada angka 72,09.
Angka ini resmi membawa Kalimantan Barat, masuk dalam kategori “Tinggi”. Sebuah pencapaian yang tumbuh 1,26 persen dari tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, lonjakan angka ini menajdi bukti, arah kebijakan pembangunan daerah sudah berada pada jalur yang benar.
Norsan menegaskan, investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bukanlah pada gedung-gedung beton. Melainkan pada SDM.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon, maka kuncinya hanya satu: pendidikan. Kita sedang membangun peradaban, bukan sekadar statistik,” tegas Ria Norsan.
Subsidi Hapus Sekat
Realitas peningkatan SDM yang baik, tentu tak lepas dari berbagai masalah. Misalnya, masalah ekonomi.
Keterbatasan ekonomi, seringkali menjadi “tembok” yang memutus sekolah. Masalah itu mesti segera diselesaikan.
Gubernur Ria Norsan mengambil langkah berani. Sejak 2025, Norsan mengucurkan subsidi SPP secara masif. Sebanyak 21.000 siswa SMA, SMK, hingga SLB swasta di 274 sekolah, kini bisa bernapas lega.
“Beban biaya mereka ditanggung oleh pemerintah. Strategi ini bukan tanpa alasan,” kata Norsan menegaskan.
Gubernur Kalbar ingin memastikan, setiap anak usia sekolah di Kalimantan Barat, memiliki peluang yang sama. Tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Norsan tak mau mendengar lagi, ada anak Kalbar yang berhenti sekolah, karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan.
“Di tanah ini, pendidikan adalah hak masyarakat. Bukan hak istimewa mereka yang mampu saja,” ucapnya dengan nada serius.
Revolusi Digital Buka Isolasi
Saat ini, kemajuan teknologi dan informasi, seolah menjadi jendela untuk melihat dunia yang semakin luas dan berkembang.
Revolusi digital membuka informasi, dan jendela dunia dari wilayah pelosok. Hal itu tak lepas dari visi besar Gubernur Ria Norsan, tidak berhenti pada subsidi biaya.
Ia sadar bahwa di era global, penguasaan teknologi adalah kewajiban. Melalui program Internet Gratis di Sekolah, Pemprov Kalbar sedang membangun jembatan digital yang menghubungkan siswa di pelosok dengan pusat ilmu pengetahuan dunia.
Dari sembilan sekolah percontohan, program ini kini tengah bergerak cepat, menjangkau ratusan sekolah lainnya.
Ia menegaskan, internet di sekolah bukan sekadar soal jaringan WiFi. Ini merupakan upaya memangkas jarak.
“Siswa kita di Kapuas Hulu atau Ketapang, harus memiliki akses informasi yang sama dengan siswa di Jakarta, bahkan London. Kita buka jendela dunia lewat digitalisasi,” jelasnya.
Tak hanya program internet, peningkatan SDM di Kalbar, juga dilakukan dengan inovasi “Desa Sakti”. Program itu merupakan cara melawan angka putus sekolah.
Salah satu tantangan paling berat yang dihadapi adalah, keberadaan lebih dari 114 ribu anak yang belum terserap pendidikan formal.
Gubernur Ria Norsan meluncurkan inovasi Desa Sakti. Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah, tidak hanya bekerja di balik meja. Harus turun ke lapangan, memastikan setiap anak usia sekolah masuk dalam sistem pendidikan.
Langkah ini diperkuat dengan skema kolaborasi lintas sektor yang komprehensif. Pertama, Pendidikan Kesetaraan Pekerja. Menggandeng sektor swasta, agar buruh dan pekerja tetap bisa mengejar ijazah sembari bekerja.
Kedua, Sekolah Unggul Garuda & Sekolah Rakyat. Program itu implementasi program strategis nasional, untuk meningkatkan standar mutu pendidikan lokal.
Ketiga, Revitalisasi Taman Budaya. Menciptakan ruang ekspresi agar kreativitas generasi muda, berkembang beriringan dengan kemampuan akademik.
Target IPM 75
Gubernur Ria Norsan optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, target IPM pada rentang 73,11 hingga 75 bisa dicapai.
Baginya, Hari Pendidikan Nasional 2026, menjadi titik tolak untuk memastikan, Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton dalam kemajuan bangsa. Tapi menjadi motor penggerak SDM unggul di tingkat nasional.
Gubernur Ria Norsan yakin, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Mari kita perkuat partisipasi semesta, karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kita bersama,” pungkas Gubernur Ria Norsan, menutup pesannya pada peringatan Hardiknas tahun 2026.(Ril Adpim)
