PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan, melalui berbagai program strategis mulai dari subsidi biaya pendidikan hingga digitalisasi sekolah.
“Investasi terbaik bukan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada kualitas manusia. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka kuncinya adalah pendidikan, sehingga kami memastikan untuk melakukan pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil,” kata Ria Norsan di Pontianak, Minggu (3/5/2026).
Ia menyebutkan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang mencapai angka 72,09 atau masuk kategori tinggi menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan di sektor pendidikan dan kualitas hidup masyarakat berada pada jalur yang positif.
Dalam upaya menghapus hambatan ekonomi terhadap akses pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak 2025 mengimplementasikan program subsidi SPP bagi sekitar 21.000 siswa di jenjang SMA, SMK, dan SLB swasta yang tersebar di 274 sekolah.
“Saya tidak ingin lagi ada anak di Kalbar yang putus sekolah hanya karena alasan biaya. Pendidikan adalah hak seluruh masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempercepat transformasi digital melalui program internet gratis di sekolah. Program yang awalnya diterapkan di sejumlah sekolah percontohan tersebut kini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk daerah terpencil.
Menurut Norsan, akses internet di sekolah menjadi sarana penting untuk membuka peluang pembelajaran yang lebih luas bagi siswa, sekaligus mengurangi kesenjangan informasi antara daerah.
“Digitalisasi pendidikan ini adalah upaya kita memangkas jarak, agar siswa di daerah memiliki akses pengetahuan yang sama dengan wilayah lain,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan tingginya angka anak yang belum mengakses pendidikan formal. Untuk itu, diluncurkan inovasi program “Desa Sakti” yang mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam memastikan seluruh anak usia sekolah terdata dan mendapatkan akses pendidikan.
Program tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, antara lain penyediaan pendidikan kesetaraan bagi pekerja, penguatan sekolah unggulan, serta pengembangan ruang kreativitas melalui revitalisasi taman budaya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan IPM pada kisaran 73,11 hingga 75 sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan. Kita perlu memperkuat partisipasi semua pihak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama,” kata Norsan.(Ant)
