PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan minta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melakukan penguatan dan langkah antisipasi kenaikan inflasi sejak dini.
Hal itu untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Barat.
Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak, agar tidak cepat berpuas diri. Meskipun kondisi inflasi Kalimantan Barat masih berada dalam kategori terkendali.
Gubernur Kalbar menegaskan, “Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah.”
Gubernur Ria Norsan menyatakan hal itu, saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (22/7/2026).
Norsan mengatakan, kondisi inflasi Kalbar yang masih terkendali tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah, terutama menghadapi berbagai risiko kenaikan harga pada semester kedua 2026.
Ia menekankan pengendalian inflasi harus berorientasi pada tiga hal yang dirasakan langsung masyarakat, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan.
Menurut dia, karakteristik inflasi setiap daerah berbeda, sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi wilayah serta diperkuat melalui kerja sama antardaerah.
Ria Norsan minta TPID provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat strategi 4K. Yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Gubernur mengingatkan potensi risiko inflasi yang perlu diantisipasi sejak dini. Misalnya, dari kendala logistik dan transportasi, fluktuasi harga cabai dan bawang merah, gangguan distribusi akibat cuaca, hingga perubahan ketersediaan BBM dan gas.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” kata Ria Norsan.
Gubernur meminta dukungan penuh dari Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait agar terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
Perhatikan Margin
Sementara itu, Kepala BPS Kalbar Muhammad Saichudin mengatakan sejumlah komoditas masih berulang menjadi penyumbang inflasi, di antaranya minyak goreng, ikan tongkol, ikan kembung, ikan baung, beras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.
Ia menyebut margin perdagangan dan pengangkutan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, dengan margin distribusi beras mencapai 18,17 persen dan bawang putih 47,98 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” ujar Saichudin.
HLM tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, bupati dan wali kota se-Kalbar, perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha, Pertamina Patra Niaga, Bulog, Badan Gizi Nasional, serta pemangku kepentingan terkait.
Berdasarkan data, inflasi tertinggi di Kalimantan Barat saat ini, terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen. Disusul Kota Singkawang, sebesar 2,13 persen.
Kepala BPS Kalbar juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menjadi program prioritas nasional. Hingga saat ini, capaian pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” tutup Saichudin.(ril)
