PONTIANAK, borneoreview.co – Kepala BPS Kalimantan Barat Muh Saichudin mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai kenaikan harga beras dan minyak goreng yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
“Inflasi selama ini Kalimantan Barat termasuk yang cukup baik terjaga. Namun, kita perlu mewaspadai sejumlah komoditas yang berpotensi mendorong inflasi,” kata Saichudin saat menyampaikan data BPS dalam kegiatan Hight Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bank Indonesia Kalbar, Pontianak, Kalbar, Rabu (22/7/2026).
Ia mengatakan inflasi Kalimantan Barat hingga saat ini masih relatif terkendali, di mana inflasi bulanan pada Mei 2026 bahkan tercatat sebagai yang terendah kelima secara nasional.
Menurut dia, sejumlah komoditas yang menjadi pendorong inflasi antara lain ikan tongkol, bawang merah, wortel, minyak goreng, dan cabai. Beberapa komoditas tersebut tercatat berulang kali mengalami kenaikan harga dalam enam bulan terakhir.
Saichudin mengatakan beras menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena produksi lokal dipengaruhi siklus panen. Puncak panen biasanya berlangsung pada Maret-April sehingga ketersediaan beras perlu dijaga memasuki periode setelahnya.
Selain beras, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi perkembangan harga daging ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi. Komoditas tersebut dinilai berpotensi memengaruhi inflasi apabila pasokannya terganggu.
“Minyak goreng selama beberapa bulan terakhir terus mengalami peningkatan. Ini perlu menjadi perhatian ke depan, termasuk bagaimana menjaga ketersediaan pasokan,” ujarnya.
Ia menambahkan tingginya biaya distribusi turut memengaruhi harga sejumlah komoditas di Kalimantan Barat. Berdasarkan survei distribusi perdagangan 2025, margin perdagangan dan pengangkutan menjadi salah satu komponen yang dapat diintervensi pemerintah untuk menekan harga.
Untuk itu, Saichudin mendorong pemerintah daerah memperkuat pengelolaan rantai pasok dan distribusi, khususnya untuk komoditas yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah seperti bawang putih dan daging sapi.
Dalam kesempatan tersebut, Saichudin juga melaporkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat yang telah mencapai sekitar 52 persen. Ia mengajak pemerintah daerah membantu sosialisasi agar masyarakat tidak khawatir memberikan data kepada petugas BPS.
Ia menegaskan Sensus Ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun dan hasilnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi serta memperbarui data program perlindungan sosial.
“Pendataan ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Data yang diberikan masyarakat dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi riil sehingga pemerintah dapat memberikan intervensi pembangunan dan perlindungan sosial secara tepat,” kata Saichudin.(Ant)
