BANGKOK, borneoreview.co – Transisi energi yang mengandalkan biofuel dan biomassa menyimpan dampak buruk tersembunyi bagi hutan dan masyarakat.
Meningkatnya permintaan biofuel di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang, otomatis membutuhkan perluasan lahan pertanian penghasil minyak nabati.
Di Asia Tenggara, negara penghasil bahan bakar nabati memenuhi kebutuhan minyak nabati dari perluasan perkebunan sawit. Kegiatan ini mengancam kelestarian kawasan hutan.
Isu dampak tersembunyi dari meningkatnya permintaan biofuel diangkat dalam film dokumenter yang tayang perdana pada rangkaian Bangkok Climate Action Week di Thailand.
Dokumenter produksi Solutions for Our Climate (SFOC), menelusuri rantai pasok biofuel dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga meningkatnya permintaan di Korea Selatan.
Film tersebut tayang bersama dokumenter Global Environment Forum (GEF) dari Jepang yang membahas ekspansi biomassa hutan dan perkebunan energi di Indonesia.
Kedua film menggambarkan hubungan antara permintaan bioenergi dari negara konsumen seperti Korea Selatan dan Jepang dengan perubahan penggunaan lahan serta tekanan terhadap lingkungan di Asia Tenggara.
Pemutaran film dilanjutkan diskusi panel yang menghadirkan perwakilan Trend Asia/Koalisi Transisi Bersih, SFOC, dan GEF.
Mereka membahas dampak perluasan bioenergi di negara produsen maupun konsumen, serta cara mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Film Hasil Riset
Film SFOC berdasarkan riset tentang hubungan rantai pasok biodiesel berbasis kelapa sawit dari Indonesia ke Korea Selatan.
Dalam laporan berjudul “Behind Korea’s Biofuels: Sustainability Risks in Indonesia–Korea Palm Oil Supply Chains”, minyak sawit dan turunannya tercatat menyumbang 72 persen bahan baku biodiesel Korea Selatan pada 2024.
Angka tersebut naik 4 kali lipat dibandingkan saat kebijakan pencampuran biodiesel Korea Selatan baru diterapkan pada 2015.
Sebagian besar bahan baku kebutuhan biodiesel di Korea Selatan berasal dari perkebunan sawit di Indonesia.
Riset tersebut menemukan bahwa lebih dari 90 persen volume ekspor ke Korea Selatan berkaitan dengan kasus terdokumentasi mengenai degradasi ekosistem, konflik hak atas tanah, atau persoalan tata kelola di Indonesia.
SFOC mengingatkan, tanpa perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih kuat, Korea Selatan berisiko menjadi pasar bagi bahan baku biofuel berisiko tinggi. Terutama ketika pasar lain mulai menerapkan persyaratan keberlanjutan yang lebih ketat.
Masalah Kebun Monokultur
Marihel Parda Winda, Forest and Land Use Program Officer SFOC sekaligus tokoh utama dalam film mengatakan, perubahan hutan menjadi perkebunan monokultur berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Sungguh memilukan melihat kerusakan yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Ketika hutan digantikan oleh perkebunan monokultur, masyarakat kehilangan begitu banyak hal yang disediakan oleh hutan. Mulai dari keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan hingga berbagai fungsi yang menopang kehidupan mereka,” kata Marihel.
Dia menambahkan, permintaan dari negara lain turut mendorong kerusakan tersebut. Transisi energi tidak semestinya mengorbankan hutan dan sumber penghidupan masyarakat.
Program Manager Trend Asia sekaligus anggota Koalisi Transisi Bersih, Amalya Oktaviani, mengatakan kelapa sawit serta industri pulp masih menjadi pendorong utama deforestasi di Indonesia.
Ilusi Energi Terbarukan
Peningkatan permintaan bioenergi, menambah tekanan terhadap kelestarian hutan.
“Ketika transisi energi terus bergantung pada perkebunan skala besar untuk suplai bioenergi, kita menciptakan solusi semu. Pada saat yang sama menyebabkan hilangnya hutan dan tetap meletakkan beban eksternalitas pada masyarakat,” kata Amalya.
Amalya mendorong perubahan cara pandang terhadap transisi energi. Termasuk dalam penanganan sektor transportasi dan persoalan persaingan antara kebutuhan pangan dan bahan bakar.
Dia menilai perluasan perkebunan perlu dipertimbangkan kembali di tengah meningkatnya ketimpangan dan tekanan terhadap lingkungan.
Pengembangan biodiesel lebih banyak memberi manfaat dan insentif kepada korporasi besar. Sementara petani kecil dan masyarakat kerap menanggung dampak lingkungan maupun sosial.
Amalya menilai masyarakat perlu diperkuat agar dapat menjaga hutan sekaligus mengembangkan alternatif ekonomi yang memulihkan ekosistem.***
