PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Sarawak Malaysia melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta pengembangan kawasan perbatasan.
“Kunjungan ini tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta pengembangan kawasan perbatasan,” kata Wakil Menteri Jabatan Premier Sarawak, Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi di Pontianak, Jumat (26/6/2026).
Delegasi Sarawak turut dihadiri sejumlah pejabat yang membidangi koordinasi proyek agensi pembangunan wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara, serta urusan keagamaan. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Negeri Sarawak menyampaikan undangan kepada Kalimantan Barat untuk berpartisipasi dalam Borneo International Halal Showcase (BIHAS) 2026 yang akan digelar pada 20–23 Juli 2026 di Kuching, Malaysia.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut undangan tersebut dan menilai BIHAS 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama ekonomi halal di Pulau Borneo.
Ia menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun harus menghasilkan langkah konkret yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua wilayah.
“Saya berharap kunjungan ini melahirkan rumusan yang konkret, nota kesepahaman yang implementatif, serta aksi nyata yang saling menguntungkan bagi Kalimantan Barat dan Sarawak,” kata Ria Norsan.
Menurut Norsan, pengembangan industri halal menjadi salah satu peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dengan potensi besar sektor pertanian dan UMKM di Kalimantan Barat.
Ia menyebut, sinergi dengan Sarawak dapat membuka peluang terbentuknya Borneo Halal Hub yang terintegrasi, mulai dari produksi, sertifikasi, hingga pemasaran produk halal di tingkat regional maupun global.
Selain itu, BIHAS 2026 dinilai sejalan dengan visi pembangunan Sarawak 2030 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam penguatan perdagangan, investasi, inovasi, digitalisasi, serta ekonomi inklusif.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Sarawak dalam memajukan BIHAS. Kalbar siap bersinergi membangun Borneo Halal Hub melalui penyelarasan standar produk dan sertifikasi halal,” kata Norsan.
Ia juga menegaskan bahwa Pulau Borneo memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok industri halal global apabila kerja sama antarwilayah terus diperkuat.
Selain sektor halal, kedua pihak juga membahas penguatan konektivitas dan pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas kerja sama strategis.
Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mendukung peningkatan infrastruktur lintas batas guna memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat di perbatasan.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong–Tebedu, rencana reaktivasi jalur Temajuk–Telok Melano yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026, serta penguatan jaringan listrik Lubok Antu–Nanga Badau.
Ia menilai, penguatan konektivitas tersebut akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan serta meningkatkan interaksi sosial masyarakat di kedua wilayah.
Melalui kerja sama yang semakin erat, Kalimantan Barat dan Sarawak diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan, meningkatkan investasi, serta membuka lebih banyak peluang kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan.(Ant)
