JAKARTA, borneoreview.co – Panen raya selalu menghadirkan dua wajah yang kontras dalam tata kelola pangan nasional, yakni harapan akan ketersediaan dan kecukupan, sekaligus kekhawatiran atas kemampuan sistem menyerap hasil produksi secara optimal.
Pengalaman pada 2025 bisa menjadi pelajaran penting, ketika lonjakan produksi padi justru berhadapan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan.
Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis pergudangan, melainkan cermin dari kesiapan sistem pangan dalam mengelola keberlimpahan.
Memasuki panen raya 2026, pemerintah berupaya memperbaiki situasi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang, hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru.
Target produksi beras nasional yang mencapai 34,77 juta ton menegaskan optimisme, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur pascapanen yang lebih kokoh.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghindari pengulangan masalah yang sama.
Keterbatasan kapasitas gudang menjadi isu klasik yang terus berulang. Ketika produksi meningkat, ruang penyimpanan tidak serta-merta bertambah secara proporsional.
Ketimpangan ini membuat hasil panen tidak terserap maksimal oleh negara, membuka ruang bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani.
Oleh karena itu, gudang bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang menentukan apakah hasil kerja petani akan bernilai atau terdepresiasi.
Lokasi Gudang
Masalah tidak berhenti pada kapasitas. Distribusi lokasi gudang juga menjadi tantangan serius. Gudang yang tidak berada di titik produksi utama menyulitkan akses petani, sehingga biaya logistik meningkat dan efisiensi menurun.
Akibatnya, petani cenderung menjual gabah kepada tengkulak yang lebih dekat dan lebih cepat memberikan kepastian transaksi, meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses, jaringan distribusi, dan keadilan ekonomi.
Di sisi lain, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyerapan gabah berkualitas rendah berdampak langsung pada kualitas beras dan pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar.
Ini menunjukkan bahwa sistem penyerapan tidak hanya harus cepat dan masif, tetapi juga selektif dan berbasis standar mutu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi.
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target penyerapan yang cukup ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026.
Target ini diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga unsur TNI dan Polri.
Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan pangan adalah kerja bersama yang lintas sektor. Hanya saja, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sistem yang mendukung di lapangan.
Salah satu langkah penting yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk gudang dan rice milling unit. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memperbaiki rantai nilai dari gabah menjadi beras.
Dengan rendemen giling yang lebih tinggi, nilai tambah yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Di sinilah peran teknologi dan modernisasi menjadi krusial dalam mentransformasi sektor pangan.
Biaya Pengelolaan
Meskipun demikian, persoalan biaya operasional tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pengelolaan gudang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya memperluas kapasitas penyimpanan.
Kerja sama dengan pihak lain untuk menyewa gudang memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dibutuhkan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tanpa itu, ekspansi infrastruktur berisiko tidak optimal.
Pernyataan bahwa masih terdapat sekitar 1.500 gudang dengan sebagian mengalami alih fungsi menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan aset.
Rencana untuk mengembalikan fungsi 400 gudang menjadi langkah penting, tetapi juga mengingatkan bahwa tata kelola aset negara perlu diperkuat agar tidak terjadi kehilangan kapasitas secara diam-diam.
Dalam hal ini, pengelolaan pangan harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar respons terhadap situasi sesaat.
Hal yang paling krusial adalah perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “pemadam kebakaran” tidak cukup untuk menghadapi dinamika produksi pangan yang semakin kompleks.
Dibutuhkan sistem deteksi dini yang mampu memetakan potensi produksi, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi sejak awal. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data dan proyeksi yang akurat.
Cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan global juga menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan menghadapi kondisi ini memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik, seperti gudang dan pengering mekanis, serta kebijakan yang adaptif.
Ketahanan pangan tidak lagi bisa dipahami sebagai kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko.
Maka persoalan gudang bukanlah isu sederhana yang berdiri sendiri, tapi adalah titik temu dari berbagai persoalan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tata kelola.
Ketika gudang tidak cukup, yang terganggu bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran nilai yang seharusnya dinikmati oleh petani.
Sebaliknya, ketika sistem penyimpanan kuat dan terencana, negara memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani.
Momentum panen raya 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari masa lalu benar-benar diolah menjadi kebijakan yang lebih matang.
Bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jika itu dapat diwujudkan, maka panen raya tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan perayaan atas keberhasilan kolektif dalam mengelola pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.(Ant)
