JAKARTA, borneoreview.co – Raja itu menghilang di balik hutan hitam. Di balik kilau jutaan ton bijih nikel yang meleleh dalam tanur raksasa, ada jejak hutan lenyap dan rekening bank membengkak dalam senyap.
Udara malam di Jakarta terasa pekat. Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, lampu-lampu ruang penyidikan menyala terang, memantulkan bayangan meja kerja dipenuhi tumpukan dokumen korporasi.
Namun, kursi panas milik Arif Kurniawan, sang pengusaha yang dijuluki “Raja Nikel Indonesia” tampak kosong melompong.
Namanya mendadak merajai berita utama, bukan karena gebrakan bisnis legalnya, melainkan karena dua operasi penegakan hukum serentak menghantam kerajaannya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan koridor penyidikan dugaan korupsi tambang di Sulawesi Tenggara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengetuk meja dengan nada dingin.
Berdasarkan data perlintasan imigrasi, Arif terdeteksi kabur ke luar negeri sebelum penyidik sempat memborgol tangannya.
Ia memilih lari, meninggalkan ribuan hektare konsesi yang kini menjadi kuburan administratif.
Makelar di Antara Smelter
Kasus kebangkitan Arif Kurniawan bermula dari ruang gelap bursa komoditas. Berdasarkan investigasi Bloomberg edisi Desember 2025, ia adalah mantan pegawai trading house asal Swiss, Glencore Jakarta, di awal tahun 2000-an.
Ketika Glencore menolak bekerja sama dengan penambang kecil di Indonesia karena laporan keuangan yang buram dan risiko tinggi, Arif justru melihat peluang emas.
Pada tahun 2015, ia mendirikan PT Dua Delapan Resources—nama yang diambil dari nomor atom nikel, 28.
Waktunya begitu sempurna. Ketika pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih mentah dan puluhan smelter Tiongkok membanjiri Sulawesi serta Maluku Utara, Arif berdiri tepat di tengah pusaran. Ia menjadi jembatan antara raksasa smelter asing dan ratusan penambang lokal.
Ia menguasai sepertiga perdagangan domestik bijih nikel, mengendalikan lebih dari 20 konsesi seluas 71.000 hektare luas yang melampaui Kota New York.
Suap, Jeti Ilegal
Gelang penegakan hukum mulai mencekik leher kerajaannya pada Rabu malam, 4 November 2026.
Satgas PKH di bawah arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memutuskan menindak tegas penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh korporasi yang dikendalikan oleh “Sdr. AK”.
Sehari berselang, Kamis (5/11/2026), penyidik Jampidsus menggeledah kantor PT Dua Delapan Resources di kawasan SCBD.
Hasilnya mencengangkan: uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta disita bersama tumpukan dokumen elektronik serta rekaman CCTV.
Kejagung membeberkan bahwa jaringan holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI mengendalikan enam perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Sulawesi Tenggara.
Dua di antaranya, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA), membiarkan izin eksplorasi kedaluwarsa sejak 2015 tanpa pencabutan, lalu memperpanjangnya lewat skema suspend ilegal demi meraup bijih nikel.
Siasat Licik Pemodal
Kasus ini membuka borok klasik tata kelola pertambangan nasional izin mati yang dihidupkan kembali lewat celah birokrasi, kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) fiktif, serta jeti-jeti tikus yang beroperasi tanpa tersentuh hukum.
Meski puluhan saksi telah menunjuk Arif Kurniawan sebagai beneficial owner tunggal, status hukumnya masih menggantung sebagai saksi.
Ia tidak berada di tempat. Bayang-bayang kedekatannya dengan petinggi aparat penegak hukum turut memperkeruh panggung politik di balik kejatuhannya.
Kini, pertaruhan besar menguji rantai pasok nikel nasional. Negara menagih denda administratif dan memulihkan aset di atas reruntuhan hutan yang dirusak.
Di tengah asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi, sang Raja Nikel tetap saja memilih bungkam di pengasingan, sementara roda hukum terus menggiling imperium rapuhnya sampai tuntas.***
