BANGGAI, borneoreview.co – Empat puluh tahun lalu orang-orang Jawa didatangkan ke Banggai atas nama pemerataan lahan pangan.
Menumpang kapal laut dari Surabaya singgah di Palu, mereka mungkin melanjutkan perjalanan darat belasan jam hingga tiba di Luwuk.
Tak hanya alat-alat pertanian yang dibawa. Ada juga mimpi dan harapan, bahwa di lahan pertanian yang baru akan ada penghidupan.
Tahun 1986. Ketika rombongan pertama transmigran tiba, tanah yang mereka pijak belum lagi bernama. Setelah tunggul kayu dan semak-semak dibersihkan dari ladang, mereka namai kampung itu Trans Mayayap.
Semua cerita perintis trasmigrasi pasti penuh darah dan air mata. Ada yang menyerah pulang ke Jawa. Tapi tak sedikit yang bertahan, menjadi petani dan pekebun sukses.
Hingga ‘negara api’ bernama PT Integra Mining Nusantara Indonesia datang menyerang. Tujuh tahun yang lalu mereka mendapat izin membuka tambang nikel di dekat kawasan transmigrasi.
Limbah tambang nikel menyelinap ke saluran irigasi. Meracuni 492 hektare sawah yang dibuka para transmigran 40 tahun lalu.
Warga menuntut tambang berhenti dan meminta ganti rugi Rp450 juta per hektare. Perusahaan menjawabnya dengan mengirim bantuan paket sembako. Terlalu.
Pertanian Berkelanjutan
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan sawah yang rusak akibat pertambangan di Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, merupakan bagian dari kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Rakyat harus hidup, perusahaan juga boleh hidup. Tetapi perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak tambang,” kata Anwar dalam keterangan tertulis 6 November lalu.
Anwar menyampaikan penegasan itu setelah datang ke Desa Trans Mayayap. Dari hasil kajian dan dokumen, lebih dari 492 hektare sawah tidak lagi produktif.
Sawah berhenti panen sejak tambang nikel PT Integra Mining Nusantara Indonesia (IMNI) beroperasi tujuh tahun lalu.
Anwar Hafid bilang kawasan LP2B harus dilindungi. Pemulihannya bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup petani.
Gubernur meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, dan perusahaan, segera menyepakati langkah teknis dan target waktu pemulihan.
“Investasi jangan sampai mengorbankan hak masyarakat. Pemulihan sawah adalah prioritas agar petani Trans Mayayap dapat bekerja kembali.”
Tambang Masuk Permukiman
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menemukan, sejak Juni 2026 sedikitnya 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel terbit di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.
Konsesi tambang nikel membentang dari kawasan persawahan, permukiman warga, hingga hutan. Termasuk di sekitar kaki Gunung Tompotika.
Menurut Kordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, kondisi itu menimbulkan ancaman serius terhadap sumber penghidupan masyarakat, keberlanjutan pangan, sumber air bersih, serta habitat satwa endemik Sulawesi.
Bualemo merupakan salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di Kabupaten Banggai. Sejak tahun 2021 kecamatan ini masuk dalam wilayah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kecamatan Bualemo memiliki 2.532,79 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sekitar 46.610 hektare lainnya menjadi kawasan cadangan pertanian pangan.
“Keberadaan konsesi tambang di wilayah ini berpotensi mengancam fungsi Bualemo sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Banggai,” kata Moh Taufik.
Banyak pemerintah daerah yang belum memisahkan lahan pertanian berkelanjutan dalam perda rencana tata ruang wilayah. Menyebabkan status hukum perlindungan lahan lemah.
Alih Fungsi Lahan
Meskipun UU 41/2009 melarang alih fungsi LP2B, UU Cipta Kerja 6/2023 memberi pengecualian alih fungsi lahan pangan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sengkarut pengelolaan lahan akibat tumpang tindih peraturan memicu konflik kepentingan antara investasi dan ketahanan pangan.
Parahnya lagi, petani yang lahannya masuk program LP2B sering kali tidak mendapat kompensasi atau insentif ekonomi yang memadai.
Sehingga karena desakan ekonomi atau tergiur mendapat keuntungan, petani secara sembunyi-sembunyi menjual sawah kepada pengembang perumahan atau perusahaan.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 144.255,1 hektar lahan sawah yang beralih fungsi selama 2019–2025, merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Empat puluh tahun lalu transmigran datang ke Banggai karena tak ada lagi tanah tersisa di Jawa. Kini untuk kedua kalinya mereka terusir. Kehilangan tanah air.***
