JAKARTA, borneoreview.co – Panggung sandiwara tambang. Jakarta, sebuah siang kelabu. Di sebuah gedung megah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berdiri di podium.
Acara donor darah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Tema mulia. Tetapi lidahnya keluarkan klaim kontroversial.
“Saya sayang pengusaha besar, tetapi saya prioritaskan UMKM,” ujarnya. Kalimat itu menggema. Menusuk telinga para konglomerat tambang.
Bahlil menegaskan keberpihakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) jadi kunci.
Perusahaan tambang berstatus UMKM diprioritaskan. Kuota produksi mereka beragam. Mulai 200 ribu ton, 700 ribu ton, hingga 1 juta ton. Angka-angka itu melayang di ruang rapat. Bak mantra sakti.
Kritik Keras Pengusaha Besar
Pernyataan Bahlil bagai bom. Pengusaha besar selama ini kuasai panggung. Kini mereka terlempar ke kursi penonton.
Bahlil berkata, “Saya lebih memilih banyak orang hidup daripada satu orang berkuasa.”
Diksi itu tajam. Menohok. Namun, apakah sekadar retorika? Atau manuver politik menjelang pesta demokrasi?
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 jadi tameng. Regulasi itu beri ruang UMKM dan koperasi.
Bahlil mengeklaim kebijakan ini ciptakan keseimbangan. Tetapi pengusaha besar tak tinggal diam.
Mereka bisik-bisik di koridor kekuasaan. “Ini bunuh diri ekonomi,” gerutu seorang taipan. “UMKM tak punya kapasitas,” lanjutnya. Suara itu tenggelam oleh gemuruh klaim pemerintah.
Manuver Daya Politik
Bahlil menuturkan, UMKM penyangga ekonomi nasional. Kontribusi lebih 60 persen. “Harta mereka tak dibawa ke luar negeri,” ujarnya.
Ia singgung krisis 1998. UMKM jadi pahlawan. Perusahaan besar? “Tidak,” tegasnya.
Narasi itu puitis. Menyentuh. Tetapi data lapangan bicara lain. Banyak UMKM tambang hanya kedok. Pemodal besar bersembunyi di baliknya.
Pembinaan UMKM disebut jadi prioritas. “Jangan biarkan menengah ke bawah berkompetisi dengan besar. Sampai ayam tumbuh gigi pun susah,” ucap Bahlil.
Metafora itu mengundang tawa. Sekaligus tanya. Mengapa baru sekarang? Mengapa setelah bertahun-tahun eksploitasi? Publik menunggu bukti. Bukan sekadar pidato di acara donor darah.
Kebijakan ini ujian. Apakah negara benar-benar berpihak pada rakyat? Atau hanya ganti aktor, sama lakon?
Bahlil beri janji. Pengusaha besar tetap dapat ruang. Tetapi proporsi berubah. UMKM dapat angin. Namun, tanpa pengawasan, semua bisa jadi sandiwara.
Masyarakat jangan terlena. Baca, telaah, kritik. Cek fakta di lapangan. Apakah UMKM tambang benar-benar berdaya? Atau hanya boneka korporasi?
Suara rakyat adalah kunci. Jangan biarkan sumber daya alam dikuasai segelintir orang. Awasi RKAB.
Lawan jika ada kejanggalan. Indonesia bukan milik segelintir konglomerat. Tetapi milik seluruh rakyat.***
