JAKARTA, borneoreview.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan bekas tambang kepada Kementerian Pertahanan.
Barang Milik Negara berupa 102 bidang tanah itu selanjutnya diserahkan kepada Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk mendukung tugas kedaulatan dan keamanan negara.
Objek alih status BMN berupa lahan seluas 137,1 hektare di Desa Jembayan, Kecamatan Lao Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Lahan sebelumnya berupa aset tambang batu bara, bersatus izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Multi Harapan Utama (MHU). Jika diuangkan, aset tambang tersebut senilai Rp70,68 miliar.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Rakhmawati mengatakan, penyerahan BMN merupakan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan negara.
Menurut Rakhmawati, TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara membutuhkan sinergi dan dukungan dari banyak pihak.
Jaga Perbatasan
“Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan,” kata Rakhmawati seperti dikutip dari halaman situs resmi Kementerian ESDM.
Status penggunaan eks aset tambang PT Multi Harapan Utama secara resmi beralih kepada Kementerian Pertahanan c.q Kopassus. Selanjutnya, aset tanah menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan.
“Kami berharap alih status penggunaan BMN dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia,” ujar Rakhmawati.
Dalam laporannya, Kementerian ESDM tidak menjelaskan apakah lahan eks-tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) masih memiliki kandungan batu bara.
Dari penelusuran ke situs resmi perusahaan, PT MHU memiliki tiga blok utama konsesi tambang batu bara terbuka. Blok Busang Jonggon, Teluk Dalam, dan Gintan.
Cadangan Batu Bara
PT Multi Harapan Utama bukan pemain baru di sektor batu bara. Perusahaan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1987, temasuk generasi pertama pemegang kontrak karya (PKP2B) penambangan batu bara.
Setelah mulai produksi pada tahun 1992, PT MHU menandatangani Amandemen PKP2B pada April 2017. Perusahaan kemudian mengakuisisi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai perpanjangan izin operasi pada April 2022.
Jika melihat pembaruan IUPK batu bara yang relatif baru (2022), bisa jadi lokasi eks-PT Multi Harapan Utama masih punya potensi cadangan batu bara.
Apalagi di Kecamatan Loa Kulu, dekat lokasi objek alih status lahan yang kini dikuasi Kopassus, PT MHU memiliki pelabuhan terminal batu bara sendiri.
Terminal batu bara di Loa Kulu memiliki kapasitas tongkang 22.500 metrik ton per hari. Letak terminal batu bara juga strategis, sekitar 74 mil laut atau 48 jam ke Pelabuhan Muara Berau.
Dilihat dari periode pembaruan IUPK dan aset pelabuhan mandiri, lokasi tambang eks-PT MHU di Loa Kulu seharusnya masih berpotensi digarap produktif.
Militer di Kamar Sipil
Ketimbang menyerahkannya kepada Korps Baret Merah yang tidak memiliki hak untuk ikut mengelola usaha petambangan batu bara.
Pelibatan TNI dalam kegiatan diluar tugas pokok pertahanan dan keamanan negara, menimbulkan kekhawatiran dwi fungsi ABRI kembali dalam bentuk baru.
Setelah pelibatan TNI dalam program ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis, kehadiran militer dalam urusan sipil semakin masif.
Institusi militer memperoleh akses lebih besar terhadap program pemerintah, jaringan birokrasi, aset, proyek, dan sumber daya publik.
Hubungan sipil-militer selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan bahwa korps loreng semakin banyak dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan sipil.
Ini seperti mengkhianati sejarah Reformasi 1998 yang salah satu gagasannya mengembalikan militer ke barak.
Keterlibatan militer yang semakin intens di ranah sipil, berisiko memperkuat kekuasaan negara untuk mengendalikan dan menertibkan ruang politik dan ekonomi. Sekaligus memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan.***
