PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya mengarahkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi penyuplai utama bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.
“Ke depan seluruh kebutuhan dapur MBG seperti sayur-mayur, telur, ikan, daging ayam dan bahan pangan lainnya diharapkan dapat dipasok langsung oleh KDMP yang melibatkan kelompok tani, UMKM dan masyarakat desa sebagai anggota,” kata Sujiwo usai audiensi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat di Ruang Kerja Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).
Sujiwo mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM dan koperasi desa dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
Menurut dia, program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.
“Ini yang disebut simbiosis mutualisme. KDMP hidup, petani dan UMKM mendapatkan pasar yang jelas, sementara program MBG juga berjalan baik,” ujar dia.
Sujiwo menegaskan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendukung penuh pelaksanaan program MBG, namun pelaksanaannya harus diiringi pengawasan ketat terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola dapur.
Ia meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas MBG Kubu Raya memastikan tidak ada lagi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ke depan harus zero keracunan. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan amanah, baik pengelola dapur maupun pihak lainnya, harus ada ketegasan,” katanya.
Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam selaku Kepala Satgas MBG Kubu Raya mengatakan saat ini terdapat sekitar 73 dapur MBG yang telah beroperasi secara mandiri di daerah tersebut.
Sementara itu, delapan dapur lainnya masih dalam tahap perbaikan standar operasional sebelum kembali dioperasikan.
Yusran menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan skema ekosistem pasokan berbasis KDMP agar rantai distribusi bahan pangan menjadi lebih pendek sehingga harga tetap terkendali dan kualitas makanan terjaga.
“Kalau rantai pasok terlalu panjang, harga akan meningkat dan kualitas makanan bisa terdampak. Karena itu kita dorong semua supplier masuk melalui KDMP sesuai arahan Presiden,” ujar dia.
Ia menambahkan seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya saat ini telah membentuk KDMP lengkap dengan legalitasnya sehingga siap mendukung kebutuhan pasokan bahan pangan untuk dapur-dapur MBG.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan jumlah dapur MBG di daerah tersebut dapat mencapai sekitar 140 dapur yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Di tempat yang sama, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat Agustinus Hari menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membangun kolaborasi antara KDMP, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut dia, BGN ingin memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang baik serta meminimalkan potensi keracunan melalui penguatan tata kelola dapur dan rantai pasok bahan baku.
“Kami ingin mengedepankan keamanan pangan, rantai pasok yang baik dan tidak ada toleransi terhadap keracunan. Akan diberikan juga pemahaman terkait tata cara memasak yang baik, pemilihan suplai pangan dan standar yang harus dipenuhi dapur SPPG,” katanya.
Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan BGN tersebut juga membahas penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, keamanan pangan, serta langkah pencegahan keracunan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kubu Raya.(Ant)
