AMBON, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mencatat produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di daerah ini mencapai 3.432,28 ton semester I tahun 2026, sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadila, di Ambon, Sabtu, (27/6/2026), mengatakan capaian tersebut merupakan hasil produksi dari kelompok tani hutan pemegang izin perhutanan sosial yang terus didorong pemerintah daerah melalui berbagai program pengembangan HHBK.
“Kami berkomitmen melalui berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Kelompok Tani Hutan pemegang izin perhutanan sosial di Provinsi Maluku sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Maluku menuju 2029,” katanya lagi.
Ia menjelaskan pengembangan HHBK menjadi salah satu fokus pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis dan kelestarian kawasan hutan.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, produksi HHBK hingga semester I-2026 didominasi oleh komoditas daun kayu putih sebanyak 3.000 ton atau sekitar 87,4 persen dari total produksi. Selanjutnya damar kopal mencapai 371,28 ton atau 10,8 persen, serta lontar sebanyak 61 ton atau 1,8 persen.
Haikal mengatakan komoditas HHBK di Maluku memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, terutama daun kayu putih, damar kopal, kemendangan, serta rotan yang selama ini menjadi sumber pendapatan masyarakat di sejumlah kawasan hutan.
“Dengan pengelolaan yang baik, hasil hutan bukan kayu dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan karena pemanfaatannya tidak memerlukan penebangan pohon,” ujarnya lagi.
Data Dishut Maluku menunjukkan Kabupaten Buru menjadi penyumbang produksi terbesar dengan total 3.000 ton daun kayu putih atau sekitar 87,4 persen dari total produksi provinsi. Produksi tersebut berasal dari pemegang izin perhutanan sosial PBPH CV Gunung Berlian.
Sementara itu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyumbang 432,28 ton yang terdiri atas produksi damar kopal sebanyak 371,28 ton dan lontar sebanyak 61 ton.
Produksi damar kopal di Kabupaten SBB berasal dari sejumlah kelompok pemegang izin perhutanan sosial, yakni IUPHKm Soribang sebesar 140,28 ton, LPHD Rambatu sebanyak 181 ton, dan HKm Wasiliane sebesar 50 ton. Adapun produksi lontar sebanyak 61 ton dihasilkan oleh LPHD Alang Asaude.
Menurut Haikal, pemerintah daerah akan terus memperkuat pembinaan kelompok tani hutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan rantai nilai dan pemasaran HHBK agar komoditas unggulan Maluku memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.
Ia berharap optimalisasi pengembangan HHBK tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang lestari di Provinsi Maluku.(Ant)
