JAKARTA, borneoreview.co – Komitmen Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) bagi kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon patut diapresiasi. Namun, janji tersebut tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik. Perlindungan habitat badak jawa membutuhkan kebijakan tegas yang mampu menutup seluruh celah ancaman terhadap kawasan konservasi.
Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan pernah menerbitkan izin pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan yang berada di Banten itu merupakan habitat utama badak jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu satwa paling langka di dunia yang keberadaannya kini hanya tersisa di Indonesia.
“Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Antoni, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Kementerian Kehutanan tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan konservasi. Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang berwenang menerbitkan izin, melainkan bagaimana memastikan kawasan habitat satwa langka itu benar-benar terbebas dari ancaman eksploitasi.
Sebab, perlindungan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan janji pejabat. Dibutuhkan kepastian hukum, pengawasan ketat, serta keberanian pemerintah menolak kepentingan ekonomi yang berpotensi mengorbankan kelestarian alam.
Raja Antoni bahkan menyarankan agar tidak ada kegiatan pertambangan sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Menurutnya, keberadaan wilayah izin usaha pertambangan (WUP) di sekitar kawasan tersebut juga idealnya ditiadakan.
Terkait informasi mengenai WUP, ia menyebut kepastian status wilayah tersebut dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kawasan konservasi tidak selalu datang dari aktivitas yang sudah berjalan. Keberadaan wilayah yang berpotensi dibuka untuk pertambangan saja semestinya menjadi perhatian serius, terutama jika lokasinya berdekatan dengan habitat satwa yang terancam punah.
Pemerintah tidak boleh menunggu sampai kerusakan terjadi untuk kemudian sibuk melakukan pemulihan. Apalagi, kehilangan habitat bagi badak jawa bukan perkara sederhana yang bisa diselesaikan dengan program penghijauan atau rehabilitasi hutan dalam waktu singkat.
Menhut kembali menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon hanya diperuntukkan bagi kepentingan konservasi. Selain menolak pertambangan, pemerintah berencana memperkuat perlindungan habitat melalui rehabilitasi hutan, perbaikan ekosistem, dan peningkatan pengamanan kawasan.
Langkah tersebut mencakup penambahan kamera jebak (camera trap) serta personel polisi hutan untuk memperketat pengawasan.
“Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi, rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik,” ujarnya.
Rencana tersebut tentu penting. Namun, publik juga perlu melihat sejauh mana pemerintah mampu merealisasikannya. Penambahan kamera pengawas dan personel keamanan tidak akan cukup apabila kerusakan ekosistem, tekanan aktivitas manusia, serta potensi konflik kepentingan di sekitar kawasan tidak ditangani secara menyeluruh.
Di sisi lain, para ilmuwan merekomendasikan pembentukan habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) bagi badak jawa. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana atau wabah yang mengancam populasi di Ujung Kulon.
Sejumlah lokasi seperti Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo disebut sebagai kemungkinan lokasi habitat kedua. Namun, penentuannya masih membutuhkan kajian ilmiah lebih lanjut.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa menyelamatkan badak jawa tidak bisa hanya bertumpu pada satu kawasan. Pemerintah perlu membangun strategi konservasi jangka panjang agar keberlangsungan spesies ini tidak terus bergantung pada satu habitat.
Pada akhirnya, komitmen Menhut menolak tambang di Ujung Kulon harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada kebijakan sektoral yang justru membuka peluang eksploitasi di sekitar kawasan konservasi.
Jangan sampai badak jawa hanya menjadi simbol kebanggaan keanekaragaman hayati Indonesia, sementara rumah terakhirnya terus dikepung kepentingan ekonomi. Jika habitatnya rusak, janji perlindungan tidak akan mampu mengembalikan spesies yang telanjur punah.***
